oleh

Isu Anggaran Hibah DKI Jakarta, DPRD Bikin Ulah, LMP Kecewa 

Penulis: TWS

 Berantas.co.id, Jakarta – Melalui Wakil Sekretaris Jenderal Mabes Laskar Merah Putih Burhan Saidi.HSB., mengutip Pernyataan Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih H. Adek Erfil Manurung.SH yang sangat menyayangkan Anggota Dewan YTH, yaitu DPRD DKI terburu buru memotong Rancangan Anggaran khususnya dana Bansos/ Hibah kepada ormas Laskar Merah Putih, dari Rp.500jt menjadi Rp.100jt.

“Bagi kami tidak menjadi persoalan mengenai  besaran yang didapatkan, kecuali Pengakuan Pemerintah khususnya DKI Jakarta. Isu dan gonjang ganjing diluaran sangat berbeda dengan apa yang diberikannya.” ucap Burhan pada Media di Jakarta, Rabu (20/12).

Menyoali hal tersebut, Ketum LMP Adek, menilai persoalannya justru terdapat pada mereka-mereka yang memang sengaja mengekpose ke berbagai media dan memprotes RAPBD DKI 2018 khususnya dana Hibah ke Laskar Merah Putih. Bahkan Media luar Negeripun ikut mengomentari tentang hal ini.

“Awalnya kami menyikapi dingin saja persoalan ini, dan menganggap wajar dikomplen oleh Pihak pihak yang tidak cinta NKRI, Para Separatis terutama Keturunan PKI dan antek anteknya, atau mungkin dari orang orang Partai yang selama ini berseberangan dengan LMP.” papar Adek.

Dikatakan Adek, pihaknya tidak akan melakukan hal hal diluar konteks selama pemerintah bisa menilai objectif, dan semua kami serahkan kepada Pemerintah DKI bersama anggota DPRD untuk memutuskannya.

“Munculnya intervensi DPRD DKI dengan menekan Kesbangpol untuk memotong anggaran tersebut, jelas membuat kami kecewa. DPRD itukan wakil rakyat, seharusnya memperjuangkan untuk kepentingan rakyat dan bukan dengan cara cara intervensi seperti itu.” tegas Adek.

Menyikapi hal tersebut diatas dapat kami jabarkan beberapa hal, diantaranya;

Pertama, tentang Ketidaktahuan secara utuh para Anggota DPRD DKI Periode 2014-2019 tentang Flat form dan Pergerakan LMP yang merupakan Organisasi Masyarakat yang selalu konsisten dalam Aksi Bela Negara.

Komitment LMP sejak berdiri 28 Oktober tahun 2000 sangat jelas mendukung berbagai Program Pemerintah, khususnya Tentang Bela Negara.

MOU LMP dengan Kemenhan RI pada Tahun 2016 Tentang Kegiatan Bela Negara cukup menjadi bukti kuat, bahwa LMP tidak main-main dalam mensuksekan Program Pemerintah Tentang Bela Negara.

Laskar Merah Putih yang kini sedang tumbuh berkembang sebagai wadah berkumpulnya anak Bangsa untuk Bela Negara. Organisasi yang selalu Bersumpah untuk tetap mempertahankan Keutuhan NKRI, menanamkan jiwa Patriotisme, Nasionalisme, Cinta NKRI dan selalu menjaga symbol-symbol Negara, justru dianggap sebalah mata oleh para Anggota DPRD DKI yang terhormat khususnya dari Partai PDIP dan Partai Gerindra.

Kedua, dari informasi yang kami dapatkan dan bisa dipertanggung jawabkan sumbernya, bahwa ada anggota DPRD DKI mempertanyakan apa yang telah dibuat oleh LMP selama ini? Mending Dana Hibah diberikan saja kepada Ormas lokal yang selama ini menjaga DKI.

Apa mereka lupa, bahwa Laskar Merah Putih adalah Organisasi massa tingkat Nasional yang basisnya ada hampir disetiap Propinsi, Kabupaten Kota, dan Kecamatan bahkan sampai ke tingkat Kelurahan/ Desa.

Ketiga, Ormas Laskar Merah Putih adalah Organisasi yang mandiri, Independen dan tidak berapliasi kepada Partai Politik manapun. Tidak memandang Suku, Ras, Etnis dan Agama.

Konsistensi Pergerakan Laskar Merah Putih dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban lingkungan. Bahkan menjadi perekat bagi setiap anak Bangsa yang cinta NKRI.

Laskar Merah Putih selalu berkomitemn menghindari konflik sesama anak bangsa, terbukti bila terjadi gesekan ditingkat bawah LMP selalu mengedepankan Perdamaian dan Proses Penegakan Hukum.

Bukan malah membalas dengan memobilisasi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Bagi kami 1 nyawa anak bangsa sangat berharga daripada 1000 nyawa para separatis dan perusak NKRI.

LMP tidak pernah meminta minta Proyek, meminta minta jatah tempat hiburan malam dan kami tidak memperkenankan para kader kami melakukan penekanan kepada para pengusaha dan pengembang diberbagai proyek Pemerintah maupun swasta.

LMP sejak berdirinya tahun 2000 sudah menampung jutaan anak bangsa, para generasi muda yang tidak terarah untuk berkaya, mendarma baktikan dirinya untuk Negara dan bangsa ini.

Keempat, bila dikatakan apa yang dilakukan oleh LMP selama ini, mereka sungguh naïf dan sungguh tidak mengerti makna dari BELA NEGARA, atau tolong sampaikan kepada Para Anggota Dewan DPRD DKI  Yth, bila mereka tidak mengerti Makna dari Organisasi Bela Negara, biarkan kami yang akan mengajarkan kepada meraka. Kami siap di undang untuk menjabarkan dan memberikan pelatihan kepada meraka secara cuma-cuma.

Kelima, bila anggota dewan Yth ingin bertanya tentang LMP, maka tolong tanyakan kepada mereka beberapa hal:

1). Dimana mereka ketika seorang Manohara tersandera oleh warga Negara Malaysia?

2). Dimana mereka ketika dua janda Veteran Perang akan dipenjarakan oleh Pemerintah

3). Dimana mereka ketika para TKI kita disiksa dan akan dihukum gantung di Negara asing terutama Malaysia?

4). Dimana mereka ketika korban tsunami Aceh tahun 2004?

5). Dimana mereka ketika GAM ingin mengibarkan Benderanya?

6). Dimana mereka ketika Separatis Papua ingin mengibarkan Bendera Bintang Kejoranya

7). Dimana mereka, ketika Presiden SBY dihina oleh PM Australia?

8). Dimana mereka ketika Pulau Ligitan dan Spadan lepas?

9). Dimana mereka ketika seorang nenek yang tua renta hidup ditengah hutan dituduh mencuri oleh oknum Perhutani?

10). Dimana mereka ketika warga Betawi Jl. Pemuda yang katanya keluarga mereka ketika hak nya dirampas oleh mafia tanah?

11). Dimana mereka ketika warga betawi Kemang yang Tanah mereka dirampas sejak tahun 1971 oleh Kedubes Malaysia?

12). Dimana mereka ketika Bendera Merah Putih dicetak terbalik oleh Panitia Sea Games Kuala Lumpur Malaysia Tahun 2017?

13). Dimana mereka setiap kali ada Banjir dan kebakaran yang terjadi khusunya di DKI Jakarta.

14). Dimana mereka ketika benih Komunis akan muncul dari Kantor LBH Jakarta?., dan masih banyak lagi pertanyan pertanyaan lain yang mungkin terlalu panjang untuk dituliskan di media ini.

“Jadi kami harus jelaskan kepada mereka bahwa Ormas LMP adalah bagian dari Kumpulan Anak Bangsa yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah, khususnya DKI Jakarta. Perlu Pembinaan secara serius dan berkelanjutan, yang tentunya semua itu memerlukan Anggaran yang tidak sedikit.” terang Adek.

Lanjut Adek, Selama 17 tahun LMP berdiri, semua anggaran kami dapatkan secara swadaya dari para anggota, simpatisan dan donator. Kami tidak pernah mengemis kepada Pemerintah, kecuali Pemerintah yang memandang perlu untuk diberikannya anggaran kepada Ormas LMP, melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai Ormas yang selalu konsisten dalam Program Bela Negara.

Harapan kami kepada Pemerintah maupun Anggota Dewan Yth sudah saatnya memikirkan rakyat, ormas ormas (yang juga merupakan bagian dari rakyat), komunitas komunitas yang memang layak untuk diberikan Anggaran Pembinaan.

“Jadi tidak melihat lagi apakah ormas itu bagian dari mereka atau tidak. Bila memang mereka punya ormas dan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah, ya diajukan jugam sehingga semua mendapatkan perhatian dari Pemerintah.” ujarnya.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, Laskar Merah Putih juga mengharapkan agar Pemerintah khususnya Pemprov DKI melalui Kesbangpol memberikan perhatian kepada ormas lainnyam yang dianggap perlu untuk diberikan Pembinaan.

Bagi kami Laskar Merah Putih, keberadaan setiap ormas perlu diberikan ruang geraknya, agar mereka tidak menjadi liar. Sebab keberadaan setiap ormas dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945, khusunya UU Ormas No 17 Tahun 2013 yang dirubah menjadi UU Ormas No 2 tahun 2017.

Keberadaan setiap ormas perlu dipelihara, dibina dan dikaryakan. Sehingga keberadaan mereka tidak menjadi liar dan anarkis. Justru dengan keberadaan ormas, Pemerintah diuntungkan dan dibantu dalam pembinaan setiap Anak Bangsa.

Coba bayangkan ketika tidak ada ormas, siapa yang memberikan pembinaan, pengkaderan dan pemahaman keorganisasian kepada setiap anak Bangsa yang tidak tertampung di Partai Politik, tidak tertampung didalam Program program Pemerintah.

Oleh karenanya, melalui media ini perlu saya sampaikan, bahwa Pemerintah khususnya Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI harus memandang serius tentang keberadaan setiap ormas. Berilah mereka perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan, bukan seremoni semata.  Sehingga keberadaan setiap ormas tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi benar benar menjadi organisasi masyarakat yang mendukung Pemerintah dalam pembangunan Bangsa dan Negara menuju pada kemakmuran Rakyat sesuai yang diamanatkan Undang Undang.

Demikian pernyataan Resmi Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih H. Adek Erfil Manurung.SH., semoga dapat dimaklumi oleh seluruh pihak pihak terkait dan para kader Laskar Merah Putih yang ada di sleuruh Indonesia.

Tertanda :
A/N

(H. Adek Erfil Manurung.SH)
Ketua Umum

Comments

comments

News Feed