oleh

Kapolsek Cakung Pimpin Langsung Pengamanan Unjuk Rasa Aliansi Tanah Untuk Rakyat di Depan Kantor BPN Jakarta Timur

Penulis : Tile

Editor : Redaks

Berantas.co.id Jakarta – Kapolsek Cakung Kompol Imam Irawan Sik pimpin langsung pengamanan unjuk rasa massa dari Aliansi Tanah Untuk Rakyat, di Kantor BPN Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno, Cakung, Jaktim, Rabu (17/07). Dalam pengamanan dilakukan oleh jajaran Polrestro Jakarta Timur dan Polsek Cakung dengan jumlah 30 personil.

Aksi Unjukrasa Aliansi Tanah Untuk Rakyat terdiri dari Lembaga Kebangunan Jakarta, LBH Lentera Rakyat dan Front Perjuangan Tanah Rakyat yang turun kejalan dengan Jumlah massa lebih kurang 100 Orang adapun sebagai Kordinator Umum atas nama Sdr. GILBERT PASARIBU.

Massa datang menggunakan 1 Unit Mobil Komando bak terbuka, 5 unit Mobil angkot dan KR Roda 2, dengan membawa alat peraga berupa Spanduk, poster dan bendera.

Dalam aksi mereka dengan menuntut,

1. Tangkap dan Berantas Mafia Pertanahan di Jakarta Timur.

2. Tangkap dan Adili oknum Pelaku Pungli PTSL di Jakarta Timur.

3. Pemda harus proaktif memberikan pelayanan Informasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL.

4. Kepolisian Republik Indonesia harus turut serta mensukseskan program PTSL melalui penegakan Hukum

5. Reformasi Birokrasi BPN demi terwujudnya Reforma Agraria Sejati.

Dalam orasinya mengatakan, Kita memasuki era baru, sebuah era dimana Ir. Joko Widodo menjabat Presiden Republik lndonesia untuk periode keduanya. Pada masa pemerintahannya yang pertama 2014-2019 Ir. Joko Widodo membangun komitmen tentang Agraria dengan menerjemahkan UUPA 1960 melalui diterbitkannya Inpres 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan Perpres 28 Tahun 2018 Tentang Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)

Konsep dasar Jokowi tentang Agraria Khususnya pertanahan masih mengacu pada komitmen UUPA 1960 yaitu Registrasi, Pemetaan (PTSL) dan Redistribusi, Bagaimana pada tujuan jangka panjangnya adalah bahwa seluruh Rakyat Indonesia bisa menguasai Agraria (Tanah) dengan Prinsip Keadilan Sosial.

NAMUN, tantangan berat dihadapi Presiden Jokowi dalam menerapkan Cita-cita Agraria tersebut. Hal ini terbukti Tahun 2014 Jokowi menjadi Presiden baru di tahun 2018 Gerakan Pendaftaran dan Pembagian sertipikat tanah baru mulai terlihat itupun setelah Jokowi menerbitkan inpres 2/2018 tentang Percepatan PTSL.

Di lain sisi perangkat kerja PTSL yang megandalkan Kementrian ATR/BPN sebagai ujung tombak dengan daya dukung Pemerintah Daerah sangat terasa belum memiliki Godwil yang sama dengan Presiden Jokowi, Pemerintah Jokowi berharap Proses PTSL bisa dilakukan dengan cepat dan mudah justru BPN dan Pemda membuatnya menjadi rumit dan bertele-tele.

PUNGLI, masih menjadi momok bagi rakyat yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui PTSL. Disinyalir Oknum BPN dan Pemda (Oknum RT, RW, LMK, Pokmas) masih menjadikan Program PTSL sebagai ladang pungli dengan nominal 2 – 5 Juta padahal Program PTSL ini telah mendapatkan Subsidi baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Mediasi dimulai dengan tanggapan Kepala BPN Jaktim Bpk. SAIFUL BAHRI mengatakan, bahwa permasalahan yg terjadi saat ini hanyalah mis komunikasi, semua bisa di komunikasikan dengan baik2, sertipikat bpk2 dan ibu2 masih dalam proses, kalaupun terjadi keterlambatan karna adanya kesalahan dan keterlambatan nama2 yg telah di ajukan dan saya menjamin sertipikat bapak2 dan ibu2 pasti akan segera keluar.

Comments

comments

News Feed