oleh

Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Gubernur DKI Jakarta

Penulis: Gs

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Berantas.co.id, Jakarta – (29/11/2017) Gubernur baru DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali memanjakan warga ibukota dengan menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

“Dengan adanya program pemutihan ini, maka siapa yang melakukan pelunasan atas kewajiban pajaknya sekarang silakan melakukan. Dari mulai besok sampai dengan tanggal 23 Desember,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu berharap, seluruh masyarakat taat membayar pajak kendaraannya.

Penghapusan ini mulai berlaku 30 November sampai 23 Desember 2017.

“Di periode itu bebas untuk melakukan pelunasan tanpa terkena sanksi apapun meskipun sudah terlambat lima tahun silakan datang dan anda tidak akan kena sanksi. perhari ini data yang belum lakukan kewajibannya cukup besar,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).

Program ini bermaksud untuk memberikan kesadaran di masyarakat bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi suatu warga negara.

“Dan membiasakan untuk melunasi pajak itu penting sehingga ada kebiasaan melunasi tanggung jawab,” ujarnya.

Kemudian Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Jasa Raharja akan menggelar razia untuk sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang.

“Jadi kita memberikan satu sisi kebebasan, tidak dikenai sanksi maka itu lakukan. kita akan lakukan razia. jadi ini fair nih, razianya sambil diberikan bebas bila terjadi penunggakan,” terangnya.

Menurut data yang dia dapat, terdapat 2,3 juta roda empat dan yang menunggak jumlahnya 30 persen atau 694 ribu. kendaraan roda dua dan tiga dari jumlah 7 juta, yang menunggak 3,3 juta, jadi 47 persen kendaraan roda dua dan tiga di Jakarta tidak melunasi pajak. Dan hanya 53 persen yang melunasi pajak.

Jadi kalau dihitung jumlah pajak yang harusnya dibayarkan sekitar Rp 8,6 triliun tetapi yang menunggak jumlahnya RP 1,7 triliun. Jadi, kata Anies, selama akhir November sampai 23 Desember sanksi pajak dibebaskan.

“Dan kita berharap para wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya sesegera mungkin sesuai periodenya dan sesudah itu kita akan intensifkan razia gabungan,” tutupnya.

Ia mengaku prihatin dengan pemasukan pajak kendaraan bermotor di Ibu Kota. Kata Anies, pihaknya optimis dengan cara tersebut dapat menyedot pajak yang maksimal.

“Kita sudah membicarakan ini dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan institusi Pemprov, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi akan menggelar razia gabungan untuk sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang,” tandasnya.

Comments

comments