<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUAL &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<atom:link href="https://www.berantas.co.id/rubrik/actual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<description>Berani Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 00:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.berantas.co.id/go/wp-content/uploads/2026/09/cropped-BR_copy_295x63-32x32.jpg</url>
	<title>ACTUAL &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DIDUGA OKNUM KOLONEL DIDAMPINGI DUA ANGGOTA PM HENDAK EKSEKUSI MOBIL DI VILLA NUSA INDAH! KELUARGA BERTAHAN, SOROT KETERLIBATAN APARAT TNI</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/diduga-oknum-kolonel-didampingi-dua-anggota-pm-hendak-eksekusi-mobil-di-villa-nusa-indah-keluarga-bertahan-sorot-keterlibatan-aparat-tni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 00:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[DIDUGA OKNUM KOLONEL DIDAMPINGI DUA ANGGOTA PM HENDAK EKSEKUSI MOBIL DI VILLA NUSA INDAH! KELUARGA BERTAHAN]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[SOROT KETERLIBATAN APARAT TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83271</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, BEKASI – Suasana di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah mendadak memanas setelah seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel, didampingi dua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer (PM), diduga hendak melakukan pengambilan paksa atau eksekusi sebuah kendaraan milik keluarga Berti.</p>
<p>Peristiwa tersebut sempat diwarnai keributan dan adu argumentasi antara pihak yang hendak mengambil kendaraan dengan keluarga yang mempertahankan mobil tersebut.</p>
<p>Berti, selaku pihak keluarga yang keberatan atas upaya pengambilan kendaraan, dengan tegas menolak mobil dibawa sebelum Ahmad dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang menurutnya masih memiliki sangkutan dengan dirinya.</p>
<p>&#8220;Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini,&#8221; tegas Berti.</p>
<p>Dalam perdebatan tersebut, Berti juga mempertanyakan kehadiran seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan diduga mendampingi proses pengambilan kendaraan.</p>
<p>&#8220;Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang),&#8221; sindir Berti.</p>
<p>Menanggapi pernyataan tersebut, pria yang mengaku Kolonel itu membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan.</p>
<p>&#8220;Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya,&#8221; jawab pria tersebut.</p>
<p>Namun, Berti menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar pengakuan atau alasan kehadiran pria tersebut, melainkan fakta bahwa dirinya menyaksikan seseorang yang mengaku sebagai Kolonel datang bersama dua orang yang disebut anggota Polisi Militer dalam upaya pengambilan kendaraan.</p>
<p>&#8220;Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM,&#8221; lanjut Berti.</p>
<p>PERTANYAKAN KEWENANGAN APARAT DALAM PENARIKAN KENDARAAN</p>
<p>Hingga perdebatan berlangsung, kendaraan tersebut akhirnya tidak jadi dibawa. Upaya pengambilan paksa yang dipersoalkan keluarga pun tidak berlanjut pada malam itu.</p>
<p>Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat TNI, khususnya apabila terdapat anggota militer yang hadir dalam persoalan penarikan kendaraan terkait hubungan utang-piutang atau pembiayaan.</p>
<p>Pada prinsipnya, tugas prajurit TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan bertindak sebagai eksekutor penarikan kendaraan untuk kepentingan privat.</p>
<p>Apabila benar terdapat anggota TNI yang terlibat atau menggunakan atribut maupun kewenangannya dalam proses penarikan kendaraan, hal tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesan adanya intimidasi atau penyalahgunaan institusi.</p>
<p>Penarikan kendaraan yang berkaitan dengan pembiayaan juga harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan eksekusi jaminan fidusia apabila kendaraan tersebut menjadi objek jaminan.</p>
<p>DESAK KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN</p>
<p>Atas kejadian tersebut, pihak terkait, termasuk satuan tempat pria yang mengaku Kolonel dan dua orang yang disebut anggota PM bertugas, perlu memberikan penjelasan terbuka.</p>
<p>Beberapa hal yang patut diklarifikasi antara lain:</p>
<p>1. Apa kapasitas dan tujuan kehadiran pria yang mengaku berpangkat Kolonel?<br />
2. Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif?<br />
3. Apakah kehadiran mereka dalam persoalan penarikan kendaraan atas perintah kedinasan atau murni urusan keluarga?<br />
4. Apa dasar hukum dan dokumen yang digunakan untuk mengambil kendaraan tersebut?<br />
5. Mengapa Ahmad, yang menurut Berti masih memiliki sangkutan dengan keluarga, tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan?</p>
<p>Jangan sampai kewenangan dan kehormatan institusi TNI justru terseret ke dalam persoalan privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum.</p>
<p>Kehadiran aparat negara seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan ataupun kesan bahwa persoalan perdata dapat diselesaikan dengan tekanan kekuasaan.</p>
<p>Warta Sidik akan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Kolonel yang bersangkutan, anggota Polisi Militer, Ahmad, maupun pihak pembiayaan agar persoalan ini dapat diberitakan secara utuh, objektif, dan berimbang.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irwan Wijaya SE Mengucapkan Selamat kepada Seluruh wisudawan dan wisudawati Pada Wisuda ke-12 Universitas Buddhi Dharma</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/irwan-wijaya-se-mengucapkan-selamat-kepada-seluruh-wisudawan-dan-wisudawati-pada-wisuda-ke-12-universitas-buddhi-dharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Irwan Wijaya SE Mengucapkan Selamat kepada Seluruh wisudawan dan wisudawati Pada Wisuda ke-12 Universitas Buddhi Dharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83267</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, Tangerang &#8211;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Tangerang &#8211; Wisuda adalah momen yang di tunggu-tunggu oleh mahasiswa &#8211; wi selama kuliah 4th, yang di raih dengan kondisi suka dan duka serta penuh perjuangan dan akhirnya membuahkan hasil meraih gelar Sarjana &#8221; Pada hari Sabtu tanggal 22 November 2026. Universitas Budhi dharma mengadakan acara wisuda untuk fakultas bisnis, fakultas sains dan teknologi serta falkutas sosial dan humaniora yang di ikuti oleh 546 orang.</p>
<p>Semoga kelulusan ini, menjadi awal memulai suatu pekerjaan untuk mencapai cita &#8211; cita yang di inginkan dalam menjalani kehidupan.</p>
<p>Irwan Wijaya SE yang juga alumni universitas Budhi dharma mengucapkan selamat dan sukses untuk para wisudawan yang memperoleh gelar sarjana sebagai bekal awal untuk meraih cita cita hidup, Tetaplah semangat dalam menggapai cita-cita dan mimpi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAK DASAR ANAK DAN UJIAN KEBIJAKAN: Seruan Kak Seto di Tengah Sorotan Kondisi SDN 043 Danau Lancang</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/hak-dasar-anak-dan-ujian-kebijakan-seruan-kak-seto-di-tengah-sorotan-kondisi-sdn-043-danau-lancang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 02:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HAK DASAR ANAK DAN UJIAN KEBIJAKAN: Seruan Kak Seto di Tengah Sorotan Kondisi SDN 043 Danau Lancang]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83263</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KAMPAR —...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KAMPAR — Persoalan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah kembali mengundang perhatian tokoh nasional. Sorotan terhadap kondisi fasilitas belajar di UPT SDN 043 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kini memantik seruan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengedepankan pendekatan yang lebih responsif terhadap hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan ramah anak.</p>
<p>Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sekaligus Guru Besar Psikologi Universitas Gunadarma, Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal menuju masa depan yang unggul.</p>
<p>Dalam pernyataan kepada redaksi, psikolog anak serta pendiri dan pengurus sejumlah yayasan di bidang pendidikan dan anak tersebut menekankan pentingnya penyediaan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.</p>
<p>&#8220;Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak untuk dapat tumbuh dan berkembang optimal menjadi manusia unggul di masa depan. Untuk itu, mohon pemerintah pusat maupun daerah dapat menyediakan pendidikan yang ramah anak, termasuk adanya fasilitas belajar yang memadai seperti gedung sekolah yang layak dan fasilitas pendukung lainnya sehingga anak-anak dapat belajar dengan gembira.&#8221;</p>
<p>Dari perspektif psikologi perkembangan anak dan perlindungan hak anak, ruang kelas bukan sekadar wadah fisik untuk menyampaikan materi pelajaran, melainkan ekosistem yang memengaruhi rasa aman, motivasi, serta kegembiraan belajar peserta didik. Ketika sarana prasarana sekolah berada dalam kondisi yang memprihatinkan, potensi terganggunya kenyamanan psikologis dan optimalisasi proses belajar anak menjadi isu serius yang tidak dapat dipandang sebelah mata.</p>
<p>Seruan mengenai pentingnya gedung sekolah yang layak dan fasilitas pendukung yang ramah anak mencerminkan kebutuhan akan keselarasan antara komitmen kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Anak-anak di wilayah seperti Desa Danau Lancang memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak atas layanan pendidikan yang aman, manusiawi, dan bermutu.</p>
<p>Pernyataan yang disampaikan Kak Seto menjadi pengingat strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan infrastruktur pendidikan berlarut-larut akibat sekat koordinasi, keterbatasan teknis, maupun lambannya realisasi program. Pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai menuntut keseriusan tata kelola anggaran, ketepatan pemetaan kebutuhan riil di lapangan, serta kecepatan eksekusi kebijakan lintas jenjang pemerintahan.</p>
<p>Di Kabupaten Kampar, dinamika pembenahan sarana prasarana di UPT SDN 043 Danau Lancang menjadi cerminan nyata bagaimana agenda revitalisasi pendidikan membutuhkan langkah yang terukur dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Dukungan kebijakan dan skema pendanaan yang tepat sasaran,baik di tingkat daerah maupun nasional,diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ruang belajar yang aman dan menggembirakan bagi para siswa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Pajar Saragih).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga Masyarakat Kecewa, Sidak Sudin Parenkraf Jakbar 19 Oktober Dugaan Prostitusi Terselubung White Angel Spa Green Garden Hanya Pembodohan Publik, Harus Tutup Total</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/warga-masyarakat-kecewa-sidak-sudin-parenkraf-jakbar-19-oktober-dugaan-prostitusi-terselubung-white-angel-spa-green-garden-hanya-pembodohan-publik-harus-tutup-total/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 01:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Harus Tutup Total]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak Sudin Parenkraf Jakbar 19 Oktober Dugaan Prostitusi Terselubung White Angel Spa Green Garden Hanya Pembodohan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Masyarakat Kecewa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83259</guid>

					<description><![CDATA[Penulis : tim Editor redaksi &#160; &#160; &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penulis : tim</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, JAKARTA – Aktivitas White Angel Spa di kawasan Green Garden, Jakarta Barat, menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, tempat usaha tersebut telah menjalani inspeksi mendadak (sidak) oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Barat pada 19 Oktober 2026. Namun, hingga Jumat malam (20/11/2026), white Angel spa terpantau masih beroperasi seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa.</p>
<p>Warga masyarakat yang resah dengan adanya dugaan prostitusi terselubung dan telah mencoba melaporkan ke Disparekraf dengan berbagai macam cara dan di muat di beberapa media online tetap tidak mendapatkan tanggapan serius dinas parenkraf DKI Jakarta Diduga Di Bekingin Oknum Disparekraf, Sangat Ironis keresahan warga masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi terselubung tidak mendapatkan tanggapan serius atau hanya di anggap angin lalu, Warga masyarakat Menduga Sudah Terjadi koordinasi rapi dengan Oknum Dinas Terkait hingga bisa terus beroperasi dengan leluasa dan Terkesan Kebal Hukum.</p>
<p>Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, apa sekarang ini izin massage dapat bebas di gunakan untuk tameng prostitusi terselubung yang berpotensi merusak akhlak generasi muda. Jika hal itu terjadi maka Pemda DKI Jakarta harus berani Bertanggung jawab potensi rusaknya aklak generasi muda.</p>
<p>Warga masyarakat yang resah telah merasakan putus asa untuk melaporkan ke Disparekraf tentang dugaan prostitusi terselubung white Angel spa green garden. Warga masyarakat berencana untuk melaporkan dugaan prostitusi terselubung berkedok Massage ke gubernur DKI Jakarta.</p>
<p>Warga Masyarakat Meminta di Tutup Total</p>
<p>Warga masyarakat Kedoya Utara yang sudah sangat resah dengan beroperasinya white Angel spa dan sudah mencoba melaporkan ke Disparekraf dengan berbagai cara tapi hasilnya sangat mengecewakan Diduga ada oknum yang melindungi hingga sampai berita ini di tayangkan masih beroperasi seperti biasa. Seolah olah kebal hukum. Dinas Terkait dan APH harus bisa bekerja sama turun cek ke lokasi dan dapat menutup secara permanen white Angel spa</p>
<p>Sorotan terhadap White Angel Spa bukan semata-mata persoalan aktivitas sebuah tempat usaha. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut efektivitas pengawasan pemerintah, kepastian penegakan aturan, serta kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan publik.</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu hasil investigasi dinas terkait tentang dugaan prostitusi terselubung berkedok spa di green garden Kedoya Utara kec kebon jeruk Jakarta Barat.</p>
<p>Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemberitaan ini juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah karena dugaan pelanggaran yang disorot belum dinyatakan terbukti melalui proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanpa Papan Informasi, Proyek Pembangunan di UPT SDN 015 Sumber Sari Tapung Hulu Diduga &#8220;Proyek Siluman&#8221;</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/tanpa-papan-informasi-proyek-pembangunan-di-upt-sdn-015-sumber-sari-tapung-hulu-diduga-proyek-siluman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 01:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Pembangunan di UPT SDN 015 Sumber Sari Tapung Hulu Diduga "Proyek Siluman"]]></category>
		<category><![CDATA[Tanpa Papan Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83255</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, TAPUNG HULU, KAMPAR – Pengerjaan proyek fisik di lingkungan sekolah UPT SDN 015 Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, menuai sorotan tajam. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu (18/11/2026) siang, aktivitas konstruksi di sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan Papan Informasi Proyek sebagaimana diwajibkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p>
<p>Kondisi di lokasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang berlangsung diduga bukan sekadar rehabilitasi ringan bangunan lama, melainkan mengarah pada pembangunan struktur fisik baru. Selain terlihat rangka atap bangunan ruang kelas yang dibongkar dan dikerjakan ulang, di area sekitar juga ditemukan galian lubang pondasi lengkap dengan rangkaian besi tulangan cakar ayam (footplat) serta pengecoran dasar.</p>
<p>Ketiadaan papan nama proyek di area kerja membuat publik sulit mengetahui sumber anggaran (APBD atau APBN), nilai kontrak, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hingga identitas kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas. Situasi ini memicu dugaan kuat bahwa pengerjaan tersebut berjalan tanpa transparansi atau kerap disebut sebagai &#8220;proyek siluman&#8221;.</p>
<p>Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap pekerjaan fisik yang dibiayai oleh uang negara wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan sejak hari pertama dimulainya kegiatan.</p>
<p>Kewajiban tersebut diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya:<br />
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menyampaikan informasi publik secara transparan, efektif, dan efisien, termasuk penggunaan anggaran negara/daerah agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.</p>
<p>• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menegaskan prinsip pengadaan yang wajib terbuka, transparan, dan akuntabel. Pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) dan kewajiban kontraktual penyedia jasa guna menjamin hak publik untuk mengetahui rincian pekerjaan.</p>
<p>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung serta Permen PUPR terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Mewajibkan pelaksana konstruksi memasang papan nama proyek yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, serta nama penyedia jasa dan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis dan administratif.</p>
<p>Guna menjaga keberimbangan berita, awak media berupaya mengonfirmasi perihal asal-usul proyek, sumber dana, serta pelaksana kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah UPT SDN 015 Sumber Sari, Ramlan, S.Pd.</p>
<p>Namun, saat dimintai keterangan, Ramlan enggan memberikan penjelasan terkait teknis maupun asal anggaran proyek di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Ia hanya menyampaikan secara singkat bahwa dirinya sedang berada di Kantor Bappeda. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi lanjutan.</p>
<p>Publik dan elemen kontrol sosial di Kecamatan Tapung Hulu berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas, spesifikasi teknis, serta kepatuhan administrasi proyek di UPT SDN 015 Sumber Sari tersebut.</p>
<p>(Pajar Saragih).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DILEMA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN KAMPAR: Kontradiksi Klaim Birokrasi, Usulan Sekolah, dan Bungkamnya Pemimpin Daerah</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/dilema-infrastruktur-pendidikan-kampar-kontradiksi-klaim-birokrasi-usulan-sekolah-dan-bungkamnya-pemimpin-daerah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 08:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[dan Bungkamnya Pemimpin Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[DILEMA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN KAMPAR: Kontradiksi Klaim Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Usulan Sekolah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83251</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KAMPAR —...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KAMPAR — Persoalan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kerap menyingkap jurang antara idealisme kebijakan publik dan realitas empiris di lapangan. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kondisi ruang kelas di UPT SDN 043 Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, menjadi cerminan konkret bagaimana persoalan infrastruktur dasar masih bergulat dengan mekanisme birokrasi, keterbatasan fiskal, serta tingkat responsivitas pemangku kebijakan.</p>
<p>Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi memunculkan kontradiksi pernyataan di internal jajaran terkait, sekaligus menyoroti sikap pimpinan daerah. Pernyataan yang disampaikan Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus, justru berbanding terbalik dengan hasil konfirmasi wartawan kepada Kepala UPT SD 043, Nella Gistika, S.Pd, yang menegaskan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah melaporkan kondisi kerusakan dan mengajukan usulan pembangunan secara resmi. Di sisi lain, Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp, meskipun indikator pesan menunjukkan tanda terbaca (centang biru).</p>
<p>Dalam keterangan resminya melalui pesan WhatsApp pribadi yang mewakili Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, S.H., M.H., Sekretaris Disdikpora Kampar, Zulkifli Yunus, menguraikan rujukan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk Standar Sarana dan Prasarana sebagai standar minimal penunjang kegiatan belajar mengajar.</p>
<p>Ia menjelaskan bahwa pemenuhan standar tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai skala prioritas akibat keterbatasan pengadaan sarana prasarana, serta menyebutkan bahwa UPT SDN 043 Danau Lancang masuk dalam daftar sasaran revitalisasi tahun 2027 melalui APBD maupun peluang dana APBN.</p>
<p>Namun, Zulkifli Yunus menyatakan bahwa berdasarkan laporan tim perencanaan, belum ditemukan adanya proposal dari pihak sekolah tersebut.</p>
<p>&#8220;Untuk sekolah kita UPT SDN 043 Danau Lancang, sesuai laporan tim perencanaan ditemukan belum ada proposal dari sekolah tersebut. Mari kita support untuk memasukkan laporan,&#8221; demikian pernyataan yang disampaikan Zulkifli Yunus.</p>
<p>Ia juga memaparkan bahwa usulan yang masuk akan dianalisis tingkat urgensinya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan ketersediaan kebutuhan dan anggaran sebelum dimasukkan dalam tagging Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas, sembari mengingatkan pentingnya pemutakhiran data melalui Daposapras, usulan Musrenbang berjenjang, serta pencatatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).<br />
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil konfirmasi wartawan kepada Kepala UPT SD 043, Nella Gistika, S.Pd.</p>
<p>Menurut hasil konfirmasi tersebut, pihak sekolah telah melaporkan secara resmi kondisi kerusakan bangunan ruang kelas dan mengajukan permohonan usulan pembangunan kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada 8 Oktober 2026, dengan tanggapan bahwa usulan tersebut akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2027 berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 kelas. Berikut kutipan pernyataan dari narasi konfirmasi tersebut:</p>
<p>&#8220;Wa&#8217;alaikum salam pak<br />
Izin menanggapi ya pak🙏🏻<br />
1. Pihak sekolah sudah melaporkan secara resmi kondisi kerusakan bangunan ruang kelas tersebut kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga<br />
2. Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan usulan pembangunan kepada Dinas Dikpora guna mengatasi kondisi bangunan saat ini.<br />
* Usulan kepada Plt Kepala Dinas diajukan tanggal 8 oktober 2026*<br />
Tanggapan Kepala dinas: akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2027 dibangunkan RKB 3 kelas.<br />
3. Langkah pihak sekolah dlm memastikan keamanan dan kenyamanan siswa, secara berkala mengecek kondisi ruangan , jika ada dinding papan yang sudah lapuk, segera kami lakukan penggantian, dan tentunya guru selalu mengingatkan dan mengajak siswa-siswi menjaga kebersihan kelas tersebut&#8221;</p>
<p>Perbedaan klaim antara catatan tim perencanaan dinas dan pengakuan pihak sekolah mengenai pengajuan usulan pada 8 Oktober 2026 memperlihatkan adanya ketidaksinkronan komunikasi atau pendataan administrasi yang perlu segera diluruskan agar tidak merugikan satuan pendidikan.</p>
<p>Sementara itu, ketika redaksi berupaya meminta tanggapan dan sikap kepemimpinan daerah terkait urgensi perbaikan fasilitas pendidikan tersebut kepada Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp, tidak ada balasan yang diberikan meski pesan telah terlihat berstatus terbaca (centang biru).</p>
<p>Sikap diam tersebut menjadi catatan tersendiri dalam kerja jurnalistik mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, terlebih ketika menyangkut kebutuhan dasar pendidikan yang berdampak langsung pada peserta didik.</p>
<p>Kontradiksi informasi antara klaim belum adanya proposal dan pengajuan usulan oleh pihak sekolah, ditambah kebisuan pimpinan daerah saat dikonfirmasi, mempertegas perlunya tata kelola administrasi dan responsivitas kebijakan yang jauh lebih tertib dan transparan. Peserta didik tidak seharusnya menanggung ketidakpastian akibat perbedaan arsip atau alur koordinasi birokrasi.</p>
<p>Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan pemerintah pusat—melalui kementerian maupun lembaga terkait—serta transparansi dalam pemetaan dan penganggaran revitalisasi sarana prasarana pendidikan sangat mendesak dilakukan. Pengawalan publik dan kontrol sosial pers akan terus dilakukan agar komitmen pembenahan fasilitas belajar di UPT SDN 043 Danau Lancang tidak berhenti sebatas wacana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Pajar Saragih).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORMAS: Konflik Agraria Sentul City Dengan Warga Diharapkan Tuntas di Era Kapolri Suyudi</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/formas-konflik-agraria-sentul-city-dengan-warga-diharapkan-tuntas-di-era-kapolri-suyudi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 04:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[FORMAS: Konflik Agraria Sentul City Dengan Warga Diharapkan Tuntas di Era Kapolri Suyudi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83247</guid>

					<description><![CDATA[_rilis resmi FWJ Indonesia_ Editor redaksi &#160; &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>_rilis resmi FWJ Indonesia_</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KABUPATEN BOGOR | Perkara dugaan penyerobotan lahan warga oleh Sentul City kembali menguak. Penyidik reskrimum Polda Jabar lakukan pengecekan lokasi bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan mendatangi proyek pembangunan di area wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro yang di klaim PT Sentul City Tbk.</p>
<p>Pengecekan sengketa lahan itu dilakukan berdasarkan laporan LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tanggal 19 September 2026 dan sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor 1250. Tanggal 30 September lalu.</p>
<p>Pemilik lahan Palemboko Camping Ground mengapresiasi penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang sudah menanggapi laporannya dan lakukan pengecekan langsung kelahan milik Ozzy Sudiro seluas 4,5 hektare yang kemudian tiba-tiba diklaim milik PT Sentul City Tbk.</p>
<p>Tak hanya itu, 1,5 hektare lahan atau tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang yang merambah ke SDN 06 Bojong Koneng juga diklaim, milik PT Sentul City Tbk.</p>
<p>Berdasarkan himpunan warga dilokasi, mereka mengaku sejak puluhan tahun merasa kesulitan mempertahankan tanah yang menjadi hak miliknya yang dilakukan dari aksi penyerobotan dan plotingan tanah oleh korporasi hingga selalu terjegal saat memproses pembuatan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga di antaranya mengaku menjadi korban kriminalisasi saat berupaya memperjuangkan hak-haknya.</p>
<p>Kasus terbaru yang dialami Ozzy Sudiro, warga pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng menjadi pemantik terbongkarnya dugaan konspirasi Sentul City dengan para oknum penguasa sebelumnya yang bebas menjarah hak warga.</p>
<p>“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat. Ucap Ozzy saat gelar konferensi Pers di Palemboko, Bojong Koneng Sentul Kabupaten Bogor. Selasa (18/11/2026).</p>
<p>Ozzy juga mengatakan saat pengecekan ke lokasi, aktivitas pembangunan masih berjalan, bahkan terlihat bangunan sudah ada yang berdiri dan sebagian lahan sedang dalam pengurukan oleh material tanah untuk diratakan.</p>
<p>Perkembangan investigasi juga telah menemukan adanya indikasi dugaan kuat yang menyebut banyak oknum-oknum di kepolisian yang beberapa diantaranya pasukan mantan Kapolri LSP membekingi korporasi dan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan Sentul yang berdekatan dengan lahan milik Presiden Prabowo dan Ozzy Sudiro.</p>
<p>Terkait lahan yang diklaim oleh Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki tanah tersebut sah secara hukum dan memiliki riwayat yang jelas sejak tahun 1980-an. Riwayat tanah itu kata dia, berasal dari hasil pembelian dari tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar, yang kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga.</p>
<p>“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy.</p>
<p>Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan tersebut muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.</p>
<p>“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu. &#8220;Tandasnya.</p>
<p>Untuk luasan 6 hektare yang diklaim tersebut, sambung Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, akan tetapi juga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), diantaranya sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama.</p>
<p>“Melalui proses pengecekan penyidik dilokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban. &#8220;Ujarnya.</p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanahnya seluas 17 ha lenyap dicaplok oleh para mafia dan diduga oleh Sentul City.</p>
<p>“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok sentul city. &#8220;Beber mantan Komisaris Jiwasraya ini pada media, Selasa (18/11/2026).</p>
<p>Senada juga disampaikan Prof Henry Subiakto selaku dalam konferensi pers Formas menggugat sentul city pada Selasa (18/11/2026). Dalam keterangannya Henry menyebut persoalan sentul city bukan barang baru dalam sisi dugaan pengembang nakal.</p>
<p>&#8220;Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara sentul city. Sebagai warga sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga sentul untuk lakukan perlawanan. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Mengacu pada konteks penyerobotan lahan milik warga, dia menjelaskan bahwa tindakan itu telah melanggar HAM. Khususnya jika menyangkut pelanggaran hak atas milik, hak atas penghidupan yang layak, atau dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, maupun pembiaran oleh Negara.</p>
<p>&#8220;Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat Hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 (seperti Pasal 28H ayat (4)) dan instrumen HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). &#8220;Jelasnya.</p>
<p>Melalui proses penanganan hukum dalam perkara ini, Kuasa hukum Formas (Forum Masyarakat Sentul) JS Simatupang juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk.</p>
<p>Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan.</p>
<p>“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.</p>
<p>Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan di atas dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi awak media ke pihak Sentul City belum mendapatkan respon.[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPJS Tak Laku di RS Mitra Husada, FWJI: Sebaiknya Warga Jangan Ada Yang Sakit</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/bpjs-tak-laku-di-rs-mitra-husada-fwji-sebaiknya-warga-jangan-ada-yang-sakit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 03:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS Tak Laku di RS Mitra Husada]]></category>
		<category><![CDATA[FWJI: Sebaiknya Warga Jangan Ada Yang Sakit]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83243</guid>

					<description><![CDATA[Kontri Robby Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kontri Robby</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Kabupaten Tangerang | Ketua FWJ (FWJ) Indonesia DPD Provinsi Banten Robby Liu kecam pelayanan rumah sakit Mitra Husada yang berada di kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten tidak memberlakukan BPJS untuk masyarakat kurang mampu. Mengingat Rumah Sakit swasta ini juga termasuk mitra pelayanan pasien BPJS.</p>
<p>Menurut Robby pelayanan BPJS di RS Mitra Husada sangat kurang baik bagi pasien pengguna BPJS kesehatan. Peristiwa itu terjadi saat istri nya melakukan pemeriksaan atau berobat ke rumah sakit Mitra Husada pada pagi tanggal 14 Oktober 2026.</p>
<p>&#8220;Setelah masuk ruang IGD tentunya langsung dilayani dan dilakukan pemeriksaan tensi darah dan lain-lain. Bahkan dokter jaga melakukan pemeriksaan dan menyarankan pasien rawat jalan dan musti cek lab dahulu. &#8220;Ucap Robby Liu.</p>
<p>&#8220;Kaget saja ketika berada diruang administrasi atau kasir harus membayar ini itu, padahal sejak awal pasien menggunakan BPJS kesehatan. Namun tiba-tiba berubah menjadi berobat umum. Ada apa ini dengan RS Mitra Husada. &#8220;Jelasnya.</p>
<p>Tentunya, kejanggalan itu menjadi tanda tanya besar, sehingga Robby Liu mengkonfirmasi kesalah satu bagian pelayanan RS Mitra Husada. Dalam konfirmasinya, hal itu dibenarkan bahwa pasien yang rawat jalan akan di cek lab dengan biaya Rp.220.000 dan kalau ada obat beda lagi harga nya dan semua wajib di bayar tunai.</p>
<p>Senada di utarakan warga TelukNaga Lia (35) yang saat itu berobat ke RS Mitra Husada, dia mengatakan pemeriksaan cek lab dan juga harus membayar cash Rp.220.000, karna keterbatasan uang akhirnya Lia hanya bayar cek lab dan tak dapat beli obat.</p>
<p>&#8220;Pelayanan rumah sakit Mitra Husada jelas-jelas membebani masyarakat tidak mampu, sebaiknya warga jangan ada lagi yang sakit, karna sistem pembayaran cek lab dan obat tidak dapat mengunakan BPJS Kesehatan. Hal itu bertentangan dengan peraturan Pemerintah. &#8220;Ujar Robby.</p>
<p>Lebih lanjut dia juga mengingatkan bahwa kewajiban pelayanan rumah sakit mutlak harus diberikan kepada pasien, terlebih bagi para pengguna BPJS kesehatan.</p>
<p>&#8220;Saya menduga RS Mitra Husada ini membuat aturanya sendiri dan mengabaikan HAM, rasa keadilan dan kemanusiaan. Apa bila aturan tersebut masih di terapkan, saya pastikan akan kerahkan masa untuk gelar aksi demo sebagai bentuk penolakan warga terhadap RS Mitra Husada. &#8220;Pungkasnya[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tambang Ilegal Gunung Pongkor Milik PDR Abaikan Police Line. Ketum FWJI: Ada Yang Beckingi Orang Kuat</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/tambang-ilegal-gunung-pongkor-milik-pdr-abaikan-police-line-ketum-fwji-ada-yang-beckingi-orang-kuat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 15:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Ilegal Gunung Pongkor Milik PDR Abaikan Police Line. Ketum FWJI: Ada Yang Beckingi Orang Kuat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83238</guid>

					<description><![CDATA[_rilis resmi DPP FWJ Indonesia_ Editor redaksi &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>_rilis resmi DPP FWJ Indonesia_</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, BOGOR KABUPATEN | Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.</p>
<p>Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak &#8220;pemain&#8221; atau yang biasa disebut &#8220;Gurandil&#8221; melakukan penambangan di area tersebut.</p>
<p>Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para &#8220;pemain&#8221; besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.</p>
<p>Menurutnya kisaran 10 lobang tambang ilegal emas sudah ditutup dan di Police Line Polda Jawa Barat sejak bulan Juli 2026, namun masih saja ada yang buka hingga sekarang. Berdasarkan keterangan sumber, bos haji PDR masih kuat beroperasi dan berproduksi meski sudah di police line.</p>
<p>&#8220;Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT. Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT. Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis. &#8220;Beber sumber warga Kecamatan Nanggung, Bogor pada Kamis (12/11/2026).</p>
<p>Berdasarkan ulasan narasumber, bos besar Haji PDR sendiri diduga berlindung kepada salah seorang oknum &#8220;Bintang&#8221; di Baju Coklat Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang nomor 2 di tubuh institusi Polri Provinsi Jawa Barat.</p>
<p>Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lobang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun diarea lobang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya interpensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.</p>
<p>Sementara, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut prilaku para oknum APH maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&#8220;Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking. &#8220;Jelas Opan dalam keterangan pers nya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).</p>
<p>Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.</p>
<p>&#8220;Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang di sorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang &#8220;bermain&#8221; dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.</p>
<p>&#8220;Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD&#8217;45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang. &#8220;Ucap Opan.</p>
<p>Dalam konteks ini, Opan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statement Sekertaris Bara JP DPD Bengkulu : Menghormati Keputusan Politik Gibran</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/statement-sekertaris-bara-jp-dpd-bengkulu-menghormati-keputusan-politik-gibran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 15:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Statement Sekertaris Bara JP DPD Bengkulu : Menghormati Keputusan Politik Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83234</guid>

					<description><![CDATA[Penulis Aldi Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penulis Aldi</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Bengkulu &#8211;</p>
<p>*STATEMENT SIKAP*</p>
<p>Kami menghormati dengan penuh ketulusan keputusan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.</p>
<p>Bagi kami, ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi wujud kedewasaan, kerendahan hati, dan tanggung jawab seorang pemimpin muda yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.</p>
<p>Kinerja Mas Gibran akan selalu membekas di hati rakyat, khususnya masyarakat Bengkulu. Saat pendangkalan di Pulau Baai, saat krisis BBM melanda, hingga saat korban gempa membutuhkan kehadiran negara, beliau tidak hanya memantau dari jauh. Beliau turun langsung ke lapangan, melihat, meninjau, dan mendengarkan langsung keluhan masyarakatnya.</p>
<p>Mas Gibran adalah panutan anak muda Indonesia. Muda, berkualitas, bekerja nyata, dan berintegritas. Beliau membuktikan bahwa anak muda bukan hanya pelengkap, tetapi mampu memimpin, melayani, dan hadir di tengah rakyat.</p>
<p>Selanjutnya, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat memilih Wakil Presiden yang mampu menenangkan dan menetralisasi kegaduhan di republik ini. Agar ke depan, tidak ada lagi Wakil Presiden yang dilecehkan, direndahkan, dan dijadikan bahan olok-olok.</p>
<p>Jabatan Wakil Presiden adalah marwah negara. Ia harus dihormati, dijaga, dan diisi oleh sosok yang mampu mempersatukan, bukan memecah belah.</p>
<p>kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Sebagaimana ajaran _Salus Populi Suprema Lex Esto_ — keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi — maka setiap keputusan pemimpin harus diukur dari manfaatnya bagi rakyat, bukan dari kekalnya jabatan. Pengunduran diri yang dilandasi keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari _moralitas hukum_, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai keadilan yang hidup dalam nurani. Sebab negara hukum yang sejati tidak hanya tegak karena pasal-pasalnya, tetapi karena pemimpinnya tahu kapan harus bertahan demi rakyat, dan kapan harus mundur demi kehormatan bangsa.</p>
<p>Terima kasih Mas Gibran atas dedikasi dan pengabdian untuk Indonesia. Pengabdianmu tidak akan pernah kami lupakan.<br />
*RIZKI DINI HASANAH, S. KEP, SH<br />
SEKRETARIS DPD BARA JP PROVINSI BENGKULU</p>
<p>Penulis RH</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
