<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUKUM &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<atom:link href="https://www.berantas.co.id/rubrik/hukum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<description>Berani Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.berantas.co.id/go/wp-content/uploads/2026/09/cropped-BR_copy_295x63-32x32.jpg</url>
	<title>HUKUM &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ketum FWJ Indonesia Dorong Penegak Hukum Tangkap Oknum Elang 3 Hambalang dan LSM Sukma</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/ketum-fwj-indonesia-dorong-penegak-hukum-tangkap-oknum-elang-3-hambalang-dan-lsm-sukma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Ketum FWJ Indonesia Dorong Penegak Hukum Tangkap Oknum Elang 3 Hambalang dan LSM Sukma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83218</guid>

					<description><![CDATA[_rilis resmi DPP FWJ Indoensia_ Editor redaksi &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>_rilis resmi DPP FWJ Indoensia_</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, BOGOR KABUPATEN | Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Neeta Ranysha Megawati Muchtar akhirnya beri penjelasan atas adanya intimidasi serta ancaman sekelompok orang yang mengaku dari Elang 3 Hambalang dan LSM Sukma.</p>
<p>Peristiwa itu lanjut Neeta terjadi pada hari Senin (2/11/2026) disaat dirinya beserta beberapa jajaran SPPG sedang melaksanakan kegiatan pertemuan sharing dan evaluasi kinerja bulanan.</p>
<p>&#8220;Hari senin kemaren mas mereka datang ke SPPG kami dan mengaku dari Elang 3 Hambalang. Saya beserta beberapa jajaran SPPG sedang meting diluar, lalu di telpon sama karyawan di SPPG katanya ada tamu dari Elang 3 Hambalang dan ingin bertemu saya. &#8220;Ucap Neeta saat di konfirmasi FWJ Indonesia, Rabu (4/11/2026).</p>
<p>Neeta juga mengatakan dalam pembicaraan via telpon, orang yang mengaku dari elang 3 hambalang melakukan tuduhan dan intimidasi soal adanya dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) baik Ipal dan jalan setapak. Bahkan ancaman yang dilontarkannya mengarah pada penutupan SPPG.</p>
<p>&#8220;Awalnya kita heran dan kaget ajh mas, tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba datang dan masuk ke SPPG kami sambil membawa surat LSM, lakukan intimidasi, ancaman, tekanan sehingga membuat gaduh dan takut para pekerja SPPG. Kata staft saya mereka bertiga dan mengaku dari Elang 3 Hambalang serta LSM Sukma. &#8220;Bebernya.</p>
<p>Berdasarkan fakta dilapangan, Neeta menjelaskan bahwa sejauh ini SPPG Sukajadi selalu memjalankan prosedural dengan baik dan teliti. Bahkan pihaknya menjalankan SOP yang ditetapkan BGN Pusat.</p>
<p>Sementara mitra SPPG Sukajadi Bogor sekaligus pemodal Haji Ahmad Juanda angkat bicara terkait peristiwa yang terjadi. Dia merinci persoalan kehadiran orang-orang yang mengaku dari elang 3 hambalang bersama LSM Sukma merupakan rentetan peristiwa antara dirinya dengan oknum warga berinisial H.</p>
<p>&#8220;Sebenarnya kalau kami tarik benang merahnya, itu merupakan rentetan peristiwa 2 bulan lalu, dan orang itu yang berinisial H sudah kami laporkan ke Polsek setempat. &#8220;Kata Haji Juanda kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).</p>
<p>Lebih lanjut dia menjelaskan peristiwa awal dimana saat itu ada motor yang melaju cukup kencang dan menyerempet pejalan kaki di depan rumahnya. Haji Juanda menegur pengendara motor. Namun tiba-tiba muncul H dengan lantang bicara dasar Haji Anj##g. Sontak haji Juanda kaget dan terjadilah perselisiahan argumen.</p>
<p>&#8220;Orang itu memang tidak punya adab dan etika. Jelas-jelas pengendara motor yang salah dan saya tegur, kok malah dia yang sewot dan marah ke saya, malah sambil teriakin saya Haji Anj##g. &#8220;Ulasnya.</p>
<p>Ternyata kata Haji Juanda tidak berakhir sampai disituh. Seorang ustadz yang mencoba melerai pun di tendang dan dikatai Ustdz Anj##g. Bahkan putranya Haji Juanda yang bernama Makmur mencoba melerai juga, namun kembali dhajar oleh si H hingga terluka. Dan perisitiwa itu telah dilaporkan ke Polsek Tamansari Bogor.</p>
<p>&#8220;Proses hukumnya lagi berjalan mas. Dan setelah kejadian itu muncul SPPG Sukajadi dituduh dan di fitnah ini itu, bahkan sampai pembuangan limbah (ipal) yang sudah kami buat pun dirusak pipanya dan itu dijadikan bukti mereka. Padahal mereka yang merusak Pipa Ipal SPPG. &#8220;Terang Haji Juanda.</p>
<p>Selain itu lanjut dia, lahan Ipal milik saya pun dipermasalahkan dan jalan setapak yang memang itu bagian dari tanah saya pun dipermasalahkan oleh mereka yang mengaku dari elang 3 hambalang dan LSM Sukma. &#8220;Intinya mereka-mereka itu telah meresahkan kami dan mengganggu aktivitas SPPG untuk mewujudkan program Presiden Prabowo. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Sebagai mitra SPPG, haji Ahmad Juanda juga merinci telah mengikuti program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan telah menghibahkan 3 hektar lahannya dijadikan budidaya tanaman kebutuhan berupa sayur-sayuran yang akan dimanfaatkan warga dan kebutuhan SPPG.</p>
<p>&#8220;3 hektar lahan telah saya hibahkan untuk ditanami sayur sayuran agar dimanfaatkan warga dan untuk kebutuhan SPPG Sukajadi. Alhamdulillah yang bekerja di SPPG mitra kami itu ada 47 orang dan 95% warga Sukajadi. &#8220;Jelasnya.</p>
<p>Peristiwa munculnya nama yang mengaku dari ormas elite Elang 3 Hambalang melakukan intimidasi serta pengancaman penutupan SPPG Sukajadi tanpa alasan kuat object ketidakprofesionalan. Hal itu menjadi kritikan pedas dari Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).</p>
<p>Sebagai aktifis Pers dan juga pelaksana kontrol publik tata kelola Pemerintah, Opan menyayangkan adanya oknum yang mengaku dari Elang 3 Hambalang. Bahkan disebut adanya sidak SPPG bersama LSM Sukma.</p>
<p>&#8220;Tindakan yang sangat mencerminkan ketidakprofesionalan profesi dengan membawa-bawa nama Elang 3 Hambalang melakukan intimidasi dan ancaman. Buruknya berdampak para pekerja SPPG menjadi takut bekerja dan menghambat program kebijakan Presiden Prabowo. &#8220;Paparnya.</p>
<p>Opan menekankan adanya keterlibatan penegak hukum guna menyisir dan melakukan pemanggilan serta penangkapan kepada para oknum tersebut.</p>
<p>&#8220;Perisitiwa itu bukan hal biasa, tetapi hal serius yang harus segera ditangani pihak-pihak terkait dan penegak hukum agar kedepannya tidak ada lagi para oknum lainnya melakukan hal yang sama. &#8220;Pungkasnya.[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polsek Kelapa Dua Ungkap Kasus Narkotika Jenis Etomidate</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/polsek-kelapa-dua-ungkap-kasus-narkotika-jenis-etomidate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[KRIMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Polsek Kelapa Dua Ungkap Kasus Narkotika Jenis Etomidate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83129</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, Tangerang,+...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Tangerang,+ Unit Reskrim Polsek Kelapa Dua, Polres Tangerang Selatan mengungkap penyalahgunaan Narkotika dengan total barang bukti 120 Pcs catridge yang berisikan liquid merk Fox yang diduga mengandung Narkotika jenis Etomidate</p>
<p>Kapolsek Kelapa Dua AKP Rohmatulloh menerangkan, pengungkapan tersebut berawal pada Sabtu, 17 Oktober 2026 unit reskrim Polsek Kelapa Dua mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tempat (Po.Box) disalah satu apartemen wilayah Kel. Panunggangan, Pinang, Kota Tangerang sering dijadikan transaksi pengambilan narkotika</p>
<p>&#8220;Menindaklanjuti informasi tersebut tim melakukan observasi dan menemukan seseorang yang dicurigai sedang mengambil paket di Po.box apartemen Pasific Garden Square&#8221;terang AKP Rohmatulloh di Mapolsek Kelapa Dua, Selasa 26 Oktober 2026</p>
<p>Pelaku yang diketahui berinisial AV diamankan di Basement apartemen berikut barang bukti berupa 2 (dua) plastik paperbag warna putih yang masing masing berisikan 60 Pcs catridge yang berisikan liquid merk Fox yang diduga mengandung Narkotika jenis Etomidate</p>
<p>&#8220;pelaku berinisial AV dan dikembangkan pelaku lain berinisial F&#8221;lanjutnya</p>
<p>Kapolsek menambahkan cara AV mendapatkan barang tersebut yaitu AV mentransfer uang ke F, Uang tersebut oleh F untuk membeli barang Etomidate kepada E, setelah dapat kemudian F memberitahu AV untuk mengambil barang ditempat yang sudah ditentukan.</p>
<p>&#8220;Pengungkapan ini sebagai wujud komitmen kita dalam pemberantasan narkoba jadi prioritas utama&#8221;tutup Kapolsek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seorang Oknum Anggota Kepolisian Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/seorang-oknum-anggota-kepolisian-dilaporkan-atas-dugaan-penggelapan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Seorang Oknum Anggota Kepolisian Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83075</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, Bengkulu &#8211;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Bengkulu &#8211; Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial M resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bengkulu atas dugaan tindak pidana penggelapan dana senilai Rp67 juta</p>
<p>Laporan tersebut dilayangkan setelah korban mengalami kerugian akibat modus gadai jaminan kendaraan bermotor yang belakangan diketahui bukan milik terlapor.</p>
<p>​Penasehat Hukum korban( Tri basuki) yaitu Rizki Dini Hasanah, S.H., didampingi Ayu Mayangsari, S.H., menjelaskan bahwa perkara ini bermula ketika oknum M mendatangi kliennya untuk meminjam uang dengan menawarkan jaminan satu unit mobil.</p>
<p>​”Berawal dari oknum berinisial M yang datang ke klien kami Tri Basuki untuk meminjam uang dengan membawa jaminan atau menggadaikan mobilnya yaitu inova reborn warna hitam Karena kepercayaan terhadap oknum M, uang tersebut diserahkan,” ujar Dini saat diwawancarai di Mapolda Bengkulu, selasa tengah malam (20/10/2026).</p>
<p>​Namun, seiring berjalan waktu, kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut secara sepihak diambil kembali oleh salah satu pemilik rental mobil di Bengkulu yang mengklaim bahwa unit tersebut adalah milik mereka. Akibatnya, klien kami Tri basuki merasa tertipu karena dana pinjaman sebesar Rp67 juta sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terlapor dan akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke polda bengkulu atas dugaan penggelapan pasal 486 KUHP UU NO. 1 TH 2023</p>
<p>​Dugaan Pelanggaran Etik dan Pidana<br />
​Pihak penasehat hukum menegaskan bahwa langkah hukum ganda telah ditempuh. Selain laporan pidana umum terkait penggelapan di SPKT Polda Bengkulu. pihaknya juga melaporkan terlapor ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bengkulu.</p>
<p>atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.<br />
​”Kerugiannya senilai Rp67 juta. Bukti-bukti yang kami miliki berupa transfer ke rekening oknum M secara langsung , surat perjanjian dan lain lain,” tegas Dini</p>
<p>​Saat disinggung mengenai apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kewenangan atau jabatan terlapor sebagai anggota kepolisian, penasehat hukum menyatakan hal tersebut masih dalam pendalaman seiring berjalannya proses hukum administrasi dan pidana.</p>
<p>​Harapan Penegakan Hukum yang Transparan<br />
​Pihak korban mendesak agar aparat penegak hukum memproses laporan ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan tanpa pandang bulu.</p>
<p>Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrence effect) sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian di mata masyarakat.</p>
<p>​”Kami berharap laporan ini dapat berjalan sesuai prosedur, transparan, serta memberikan efek jera terhadap oknum M,” pungkasnya</p>
<p>Penulis : Zul</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>White Angel Spa Green Garden Menyediakan Layanan Hand job Dan Petik Mangga Menolak Dugaan Prostitusi, Dinas Parenkraf Pemkot Jakarta Barat Apakah Sudah Sesuai Izin ???</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/white-angel-spa-green-garden-menyediakan-layanan-hand-job-dan-petik-mangga-menolak-dugaan-prostitusi-dinas-parenkraf-pemkot-jakarta-barat-apakah-sudah-sesuai-izin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Parenkraf Pemkot Jakarta Barat Apakah Sudah Sesuai Izin ???]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[White Angel Spa Green Garden Menyediakan Layanan Hand job Dan Petik Mangga Menolak Dugaan Prostitusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=83012</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, Jakarta ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, Jakarta  &#8211; White Angel Spa di Green Garden Kedoya Utara Menjadi Sorotan tajam warga Masyarakat, Warga masyarakat sangat mengharapkan Pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Karena berada di kawasan pemukiman yang cukup padat penduduknya hingga menjadi perhatian serius  yang berpotensi menimbulkan keresahan dan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya ijin usahanya terlihat dari daftar paket layanan terdapat paket Hj ( handjob ), PM ( Petik Mangga ) dan Double happy Ending. Salah satu usaha spa beralamat di Ruko Green Garden Blok Z4 Nomor 10, RT 05/RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</p>
<p>Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi media, tempat usaha tersebut diketahui mulai beroperasi beberapa bulan lalu. Redaksi menerima informasi dan keluhan warga masyarakat yang meminta agar kegiatan usaha tersebut mendapat perhatian serta pengawasan dan perbaikan dari sudin parenkraf jakarta barat.</p>
<p>Seorang kasir white Angel spa menyampaikan bahwa White Angel Spa telah mengantongi izin resmi serta telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan aparat penegak hukum (APH).</p>
<p>Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap dokumen perizinan yang dimaksud maupun memperoleh konfirmasi dari instansi yang disebut telah berkoordinasi dengan pihak pengelola white Angel spa.</p>
<p>Oleh karena itu, informasi mengenai kelengkapan perizinan dan koordinasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengecek kebenarannya.</p>
<p>Pesan Tim investigasi media ke kasir untuk di sampaikan ke manager atau management white Angel spa tidak mendapatkan respon positif baik dari penanggung jawab maupun manajemen white Angel spa terkesan Melecehkan Media online sebagai kontrol Sosial dan Pilar ke IV Demokrasi serta Dalam melakukan investigasi di lindungi oleh UU pokok Pers no 40 th 1999.</p>
<p>Tim investigasi media berharap pihak pengelola dapat memberikan keterangan mengenai legalitas usaha, standar operasional, serta hal-hal yang menjadi perhatian dalam laporan masyarakat. Dan dapat menjelaskan Arti Layanan Hj ( janda job ) atau PM ( petik mangga ) atau double happy Ending, Apakah Layanan tersebut mendapatkan ijin resmi dari sudin parenkraf jakarta barat dan Sesuai dengan Standar Operasional sebuah Spa. Menurut pengetahuan tim investigasi media layanan tersebut termasuk dalam kategori prostitusi bukan standar layanan spa atau massage.</p>
<p>Legalitas dan Standar Pelayanan Perlu Dipastikan<br />
Selain meminta klarifikasi mengenai perizinan dan standar operasional prosedur, sesuai dengan ijin yang di pegang, tim investigasi media menilai perlu adanya penjelasan dari pihak pengelola mengenai standar pelayanan dan kompetensi tenaga terapis yang bekerja di tempat tersebut.</p>
<p>Persoalan kompetensi dan sertifikasi tenaga terapis perlu dikonfirmasi berdasarkan dokumen yang relevan serta ketentuan yang berlaku. Redaksi belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tenaga terapis di White Angel Spa tidak memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan dinas parenkraf sebagai syarat terapis di tempat spa.</p>
<p>Penampilan maupun usia terapis yang bekerja tidak dapat dijadikan bukti terjadinya praktik prostitusi dan memerlukan investigasi lebih mendalam.</p>
<p>Karena itu, klarifikasi dari pengelola dan pemeriksaan oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah di tentukan regulasinya.</p>
<p>Regulasi Mengatur Penyelenggaraan Usaha Spa,<br />
Penyelenggaraan usaha spa harus mengikuti peraturan mengenai perizinan berusaha, standar usaha, serta ketentuan lain yang relevan dengan kegiatan operasionalnya.</p>
<p>Di DKI Jakarta, salah satu regulasi yang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.</p>
<p>Pasal 38 ayat (2) huruf k dalam peraturan tersebut mengatur kewajiban pengusaha pariwisata untuk turut mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.</p>
<p>Sementara itu, Pasal 55 mengatur pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran mengenai penyajian dan/atau perdagangan manusia yang mengakibatkan perbuatan asusila atau prostitusi di lokasi usaha pariwisata.</p>
<p>Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan dan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat di pertanggungjawabkan.</p>
<p>Dengan demikian, keberadaan usaha spa tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.</p>
<p>Pengaduan mengenai perizinan dan standar operasional dapat disampaikan kepada perangkat daerah atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menangani urusan pariwisata dan perizinan, atau kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk diteruskan sesuai kewenangannya.</p>
<p>Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung informasi atau bukti relevan, masyarakat juga dapat menyampaikannya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.</p>
<p>Agar dapat ditindaklanjuti secara tepat, pengaduan sebaiknya memuat identitas lokasi, waktu kejadian, uraian peristiwa yang diketahui, serta bukti pendukung yang diperoleh secara sah.</p>
<p>Pemeriksaan oleh instansi berwenang diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap ketentuan usaha, atau dugaan tindak pidana.</p>
<p>Redaksi Harapkan Transparansi dan Pengawasan<br />
Tim investigasi media berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara profesional dan objektif.</p>
<p>Pengawasan terhadap usaha spa dan pijat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga kualitas pelayanan, serta mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.</p>
<p>Redaksi juga mengharapkan pihak pengelola White Angel Spa bersedia memberikan klarifikasi mengenai legalitas usaha, standar operasional, serta kompetensi tenaga terapis apabila terdapat persyaratan sertifikasi yang berlaku dari dinas Parenkraf..</p>
<p>Informasi dalam pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal yang dihimpun tim investigasi media. Redaksi belum menyimpulkan bahwa White Angel Spa melakukan praktik prostitusi atau pelanggaran hukum lainnya. Namun hanya dugaa kuat dengan melihat berbagai jenis layanan.</p>
<p>Redaksi membuka ruang bagi pengelola White Angel Spa, termasuk manajer atau penanggung jawab, serta instansi dinas terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan jurnalistik yang berlaku.</p>
<p>*No Viral No justice*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genap Dua Bulan Laporan Organisasi GRANAT Kuansing, Memey Telah Diperiksa, Pemeriksaan Lanjutan Menyusul: Pelapor Menanti Kejelasan</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/genap-dua-bulan-laporan-organisasi-granat-kuansing-memey-telah-diperiksa-pemeriksaan-lanjutan-menyusul-pelapor-menanti-kejelasan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[KRIMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[Genap Dua Bulan Laporan Organisasi GRANAT Kuansing]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Memey Telah Diperiksa]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan Lanjutan Menyusul: Pelapor Menanti Kejelasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82976</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KUANTAN...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI, RIAU — Genap dua bulan sejak peristiwa dugaan intimidasi di Sekretariat DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Kuantan Singingi dilaporkan ke Polres Kuansing, perkembangan perkara tersebut kembali menjadi sorotan.</p>
<p>Penyidik kini menyatakan bahwa Memey telah diperiksa. Pemeriksaan terhadap suami Memey direncanakan menjadi tindak lanjut, sementara Ramli selaku Ketua Rukun Kampung (RK), yang mengetahui kejadian sejak awal, juga direncanakan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.</p>
<p>Namun, di tengah perkembangan tersebut, satu pertanyaan mendasar masih menunggu penjelasan: sejauh mana hasil penyidikan yang telah dicapai setelah genap dua bulan, dan bagaimana arah penanganan perkara ini selanjutnya?</p>
<p>Hingga informasi terakhir yang diterima ATHIA dari penyidik pada Selasa, 13 Oktober 2026, belum ada informasi yang diterimanya mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.</p>
<p>Kondisi itu membuat pihak pelapor masih menunggu kejelasan, terutama mengenai hasil pemeriksaan para pihak, tindak lanjut terhadap bukti yang telah disampaikan, serta rencana gelar perkara yang sebelumnya disebut penyidik.</p>
<p>Perkembangan terbaru tersebut diperoleh ATHIA ketika kembali menghubungi Brigadir Rivano, penyidik yang menangani perkara, melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 13 Oktober 2026.</p>
<p>Dalam pesannya, ATHIA meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pemanggilan Memey dan rencana gelar perkara di Polda Riau.</p>
<p>“Selamat pagi Pak, izin konfirmasi kembali mengenai laporan dari Sekretariat DPC GRANAT Kuansing, apa sudah jadi dihadiri panggilan oleh Memey dan Gelar Perkara ke Polda Riau? Izin tanggapan nya Pak mengenai perkembangan lanjutan 🙏,” tulis ATHIA pada pukul 09.35 WIB.</p>
<p>Brigadir Rivano kemudian menjawab pada pukul 09.47 WIB.</p>
<p>“Memey sudah diperiksa,, rencana tindak lanjut (RTL) Riksa sama suami Memey trus gelar perkara,” tulisnya.</p>
<p>Penyidik juga menjelaskan bahwa Ramli selaku Ketua RK direncanakan akan dipanggil pada Selasa siang atau Rabu pagi.</p>
<p>Informasi ini menegaskan bahwa pemeriksaan Memey telah dilaksanakan. Namun, pemeriksaan terhadap suami Memey, pemanggilan Ramli, dan gelar perkara masih disampaikan sebagai tindak lanjut.</p>
<p>Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jadwal pasti gelar perkara ataupun hasil pemeriksaan Memey yang dapat disampaikan kepada publik berdasarkan komunikasi tersebut.</p>
<p>Di sinilah persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut: bukan semata-mata siapa yang sudah atau belum diperiksa, melainkan bagaimana seluruh tindakan penyidikan tersebut mengarahkan perkara menuju kejelasan hukum.</p>
<p>Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 13 Agustus 2026 di Sekretariat DPC GRANAT Kuansing.</p>
<p>Sejak laporan disampaikan, pihak pelapor beberapa kali berupaya memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.</p>
<p>Pada Jumat, 2 Oktober 2026, ATHIA memperoleh penjelasan dari Brigadir Rivano bahwa Memey direncanakan akan dimintai keterangan pada Jumat pekan berikutnya.</p>
<p>“Memey nya kalau tidak ada kendala hari Jumat depan dimintai keterangan pak, trus baru saya gelarkan,” ujar Brigadir Rivano saat itu.</p>
<p>Penyidik juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki agenda gelar perkara di Polda Riau pada Senin hingga Rabu.</p>
<p>Kini, setelah jadwal pemanggilan tersebut berlalu, penyidik telah mengonfirmasi bahwa Memey menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap pihak lain dan gelar perkara disebut menjadi bagian dari rencana selanjutnya.</p>
<p>Perkembangan ini patut dicatat. Namun, rentang waktu penanganan perkara juga menimbulkan pertanyaan yang wajar dari pihak pelapor mengenai tahapan yang telah ditempuh.</p>
<p>Apakah seluruh saksi yang relevan telah diperiksa?</p>
<p>Apakah seluruh bukti yang disampaikan pelapor telah diteliti?</p>
<p>Apakah penyidik telah memperoleh gambaran utuh mengenai rangkaian kejadian?</p>
<p>Dan setelah genap dua bulan, tahapan apa yang masih harus diselesaikan sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya?</p>
<p>Pertanyaan tersebut bukan tuntutan agar seseorang segera dijadikan tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>Namun, pihak pelapor tetap berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar informasi bahwa seseorang telah diperiksa, melainkan kejelasan mengenai perkembangan konkret penanganan perkara dan tahapan berikutnya.</p>
<p>RAMLI, KETUA RK YANG MENGETAHUI KEJADIAN SEJAK AWAL, AKAN DIPANGGIL</p>
<p>Salah satu perkembangan yang juga menjadi perhatian adalah rencana pemeriksaan Ramli selaku Ketua RK.</p>
<p>Menurut penjelasan ATHIA, Ramli merupakan orang pertama yang dihubunginya ketika kejadian berlangsung. Setelah dihubungi, Ramli datang langsung ke lokasi kejadian.</p>
<p>ATHIA menyebut Ramli mengetahui kejadian tersebut dan sejak awal telah menyampaikan kesediaannya untuk menjadi saksi.</p>
<p>Sementara itu, Brigadir Rivano menyampaikan pada Selasa, 13 Oktober 2026, bahwa Ramli direncanakan akan dipanggil pada siang hari itu atau Rabu pagi.</p>
<p>Pihak pelapor berharap seluruh orang yang relevan dan mengetahui rangkaian kejadian dapat diperiksa sesuai kebutuhan penyidikan.</p>
<p>Sebelum memperoleh konfirmasi terbaru tersebut, ATHIA juga telah melihat bukti pemanggilan Memey ketika berada di ruangan penyidik Polres Kuansing.</p>
<p>Saat itu, ATHIA dipanggil oleh Jeconia selaku Kanit Pidum Polres Kuansing untuk membahas kejelasan sejumlah rangkaian perkara laporan warga yang selama ini didampinginya dalam kapasitas sebagai wartawan sekaligus redaksi.</p>
<p>Dalam kesempatan tersebut, penyidik yang menangani laporan dugaan intimidasi di Sekretariat DPC GRANAT Kuansing memperlihatkan bukti pemanggilan terhadap Memey.</p>
<p>Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemanggilan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang sebelumnya disampaikan, yakni Jumat, 9 Oktober 2026.</p>
<p>Informasi tersebut kemudian memperoleh penegasan melalui pesan Brigadir Rivano pada 13 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa Memey telah diperiksa.</p>
<p>Dalam rangkaian sebelumnya, ATHIA juga telah melakukan komunikasi dengan Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi, IPTU Gerry Agnar Timur, S.Tr.K., S.I.K., M.H.</p>
<p>Pada Jumat, 9 Oktober 2026, Kasat Reskrim mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp.</p>
<p>“Mohon maaf bang agak slow respon, saya sedang kegiatan ke luar Riau bang🙏🏻 Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua bang🙏🏻,” tulisnya.</p>
<p>Pesan tersebut menunjukkan bahwa Kasat Reskrim telah merespons komunikasi ATHIA.</p>
<p>Karena itu, penjelasan lebih lanjut dari Kasat Reskrim mengenai tahapan penanganan laporan masih diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang lebih lengkap.</p>
<p>Konfirmasi tersebut penting bukan untuk mendahului atau mengarahkan hasil penyidikan, melainkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai perkembangan perkara disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan spekulasi.</p>
<p>SP2HP PERNAH MENJADI SOROTAN, KINI PERHATIAN TERTUJU PADA TINDAK LANJUT</p>
<p>Sebelumnya, penanganan laporan tersebut juga menjadi perhatian setelah ATHIA mempertanyakan belum diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) lanjutan.</p>
<p>Setelah persoalan itu menjadi sorotan, SP2HP kemudian diterbitkan dan diteruskan kepada ATHIA pada 13 September 2026.</p>
<p>Dengan terbitnya dokumen tersebut, perhatian pihak pelapor kemudian beralih pada perkembangan tindakan penyidikan.</p>
<p>Bagi pelapor, pemberitahuan administratif merupakan bagian penting dari komunikasi antara penyidik dan pihak yang melaporkan. Namun, informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan dan tahapan yang masih berjalan juga dibutuhkan agar pelapor memahami perkembangan penanganan laporannya.</p>
<p>BUKAN MEMINTA TERSANGKA DITETAPKAN, MELAINKAN MEMINTA KEJELASAN PROSES</p>
<p>Dalam penanganan perkara pidana, lamanya waktu sejak laporan dibuat tidak secara otomatis menentukan apakah seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p>Penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dengan memperhatikan proses dan persyaratan hukum yang relevan.</p>
<p>Namun, hal tersebut juga tidak meniadakan pentingnya transparansi mengenai perkembangan penanganan laporan.</p>
<p>Pihak pelapor berhak meminta informasi perkembangan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan penyidik berkewajiban menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum.</p>
<p>Jika masih ada saksi yang perlu diperiksa, pemeriksaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.</p>
<p>Jika masih diperlukan pendalaman terhadap bukti, hal tersebut menjadi bagian dari proses yang harus dijalankan.</p>
<p>Jika gelar perkara direncanakan, kepastian mengenai pelaksanaannya dan tindak lanjut sesuai kewenangan penyidik akan membantu memberikan gambaran yang lebih terang.</p>
<p>PERISTIWA DI SEKRETARIAT GRANAT, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN</p>
<p>Peristiwa yang dilaporkan tersebut berlangsung di Sekretariat DPC GRANAT Kabupaten Kuantan Singingi pada 13 Agustus 2026.</p>
<p>Bagi organisasi dan pihak pelapor, penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum menjadi penting agar persoalan tersebut memperoleh kepastian berdasarkan proses yang berlaku.</p>
<p>Sejak awal, pihak pelapor juga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengambil alih kewenangan kepolisian. Peran pelapor adalah menyampaikan informasi dan bukti yang dimiliki serta meminta agar laporan ditangani sesuai ketentuan hukum.</p>
<p>Kini, setelah genap dua bulan berlalu, perkembangan terbaru berupa pemeriksaan Memey dan rencana pemeriksaan pihak lain menjadi bagian dari proses yang perlu terus dipantau.</p>
<p>Hingga berita ini disusun, Brigadir Rivano telah menyatakan bahwa Memey diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap suami Memey, pemanggilan Ramli selaku Ketua RK, dan gelar perkara masih disampaikan sebagai rencana tindak lanjut.</p>
<p>Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolres Kuantan Singingi, Kasat Reskrim, Kanit Pidum, penyidik yang menangani perkara, Memey, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, koreksi, atau bantahan demi kelengkapan dan keberimbangan pemberitaan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidang Prapid RW and Partner Melawan Penyidik Polres Depok Ditunda</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/sidang-prapid-rw-and-partner-melawan-penyidik-polres-depok-ditunda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang Prapid RW and Partner Melawan Penyidik Polres Depok Ditunda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82938</guid>

					<description><![CDATA[_rilis resmi DPP FWJ Indonesia_ Editor redaksi &#160;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>_rilis resmi DPP FWJ Indonesia_</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, DEPOK | Pengadilan Negeri (PN) Depok menggelar sidang praperadilan terkait penetapan tersangka tindak pidana penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh pihak PT Megapolitan Development tbk ke Kepolisian.</p>
<p>Kuasa hukum pemohon, Kanisius Huller SH, mengatakan dirinya mengambil langkah melalukan praperadilan di PN Depok untuk mendapatkan hak kliennya bebas dari jeratan hukum karena dasar penetapan tersangka yang dilakukan Polres Metro Depok dinilai mengada-ngada dan tidak sesuai fakta-fakta hukum. Praperadilan ini dikatakan Kanisius agar kliennya mendapatkan keadilan, sehingga perkara yang dihadapi kliennya bisa terang benderang atas kedudukan hukumnya.</p>
<p>&#8220;Sayangnya sidang hari ini ditunda hingga tanggal 23 Oktober 2026 nanti karena termohon yakni Penyidik Polres Metro Depok tidak hadir dan ada permintaan dari hakim untuk melanjutkannya nanti,&#8221; jelas Kanisius di PN Depok, Jum&#8217;at (9/10/2026).</p>
<p>Sebagai kuasa hukum, dirinya bersama Richard William (RW) and Partner berharap putusan ini bisa diselesaikan dengan baik bahwa korban yang memiliki Hak waris dijadikan tersangka oleh Penyidik Polres Metro Depok adalah keliru. Kanisius juga berharap kliennya sebagai pihak yang terzolimi bisa berada dirumah dengan tenang bersama keluarganya.</p>
<p>Di tempat terpisah, kuasa hukum pemohon, Richard William, yang juga Ketua Umum GAPTA dan salah satu dewan pendiri Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyebut dasar alas hak yang digunakan patut dipertanyakan mengingat pihak Megapolitan Development Tbk lah yang harusnya menjadi tersangka dengan dalil alasan hukum bahwa mereka diduga melakukan tindak pidana penyerobotan karena tidak memiliki alas hak kuat dan mengklaim lahan ditempat warga yang disengketakan.</p>
<p>&#8220;Jadi mereka awalnya menggunakan SHGB 442, selanjutnya berubah menjadi SHGB 726, ini yang benar yang mana? karena tidak mungkin dalam satu obyek ada dua SHGB, itu yang perlu kami uji disini karena ada indikasi tindak pidana pemerasan memaksa seseorang menyerahkan suatu barang dengan cara menggunakan aparat hukum,&#8221; jelasnya saat dikonfirmasi seusai persidangan, Jum&#8217;at (9/10/2026).</p>
<p>Menurut dia, sebelumnya sudah ada perkara pidana dengan No 1/PID.B/2024 yang mana menggunakan alas hak yang sama di wilayah Kelurahan Limo, sementara saat ini SHGB tersebut berpindah ke Krukut.</p>
<p>&#8220;Itu kita pertanyakan, apakah status SHGB bisa seperti kutu loncat? Dasar hukumnya apa SHGB bisa loncat-loncat? Oleh karena itu kami berkeyakinan seratus persen bahwa klien kami Ibu Ida binti Alm Kusan itu bukan pelaku pidana penyerobotan lahan seperti yang disangkakan tapi justru korban penyerobotan lahan,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Dirinya menambahkan, adanya dugaan konspirasi dengan adanya vonis tindak pidana penyerobotan, maka otomatis hak kliennya akan hangus dianggap terbukti secara hukum bahwa kliennya tidak memiliki lahan disitu.</p>
<p>Richard juga menyebut pihaknya melakukan upaya praperadilan agar pihak penyidik tidak menekan kliennya dan memaksa untuk diperiksa apalagi sampai nanti dilakukan penahanan karena sesuai aturan KUHAP yang baru tahun 2025 nomor 20 ditegaskan selama ada proses praperadilan maka proses hukum di kepolisian harus ditangguhkan.</p>
<p>Terkait adanya dugaan adanya oknum penyidik nakal, Richard menyebut bisa memastikan bahwa penyidik melakukan tindakan yang tidak sesuai.</p>
<p>&#8220;Kalau saya sudah tidak menduga lagi, tapi bisa memastikan bahwa penyidik melakukan tindakan yang nakal karena dari pihak Polres Depok melakukan pemagaran tahun 2025 menggunakan SHGB 442/Krukut Tahun 2013 namun kemudian melakukan pengukuran ulang menggunakan SHGB 726/Desa Limo Tahun 2009 diganti 726/Krukut. Disinilah kami dapat pastikan bahwa dokumen yang mereka gunakan palsu, karena tidak mungkin dalam satu obyek ada dua SHGB yang digunakan oleh orang yang sama,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Untuk langkah lainnya, Richard mengatakan sudah melakukan laporan ke Propam Mabes Polri dan sudah di disposisikan ke Wassidik Polda Metro Jaya, serta mengajukan permohonan RDPU DI DPR RI supaya digelar dengan terang siapa dibalik tokoh yang bisa disebut mafia tanah dan hukum ini[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setahun Lebih Kasus Pembunuhan, Keluarga Kembali Bertanya: Pelaku Utama di Mana, Bagaimana Dugaan Pihak Lain ???</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/setahun-lebih-kasus-pembunuhan-keluarga-kembali-bertanya-pelaku-utama-di-mana-bagaimana-dugaan-pihak-lain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 18:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[KRIMINAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bagaimana Dugaan Pihak Lain ???]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga Kembali Bertanya: Pelaku Utama di Mana]]></category>
		<category><![CDATA[Setahun Lebih Kasus Pembunuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82781</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI — Lebih dari satu tahun berlalu sejak Antonius Laia meninggal dunia dalam peristiwa pada 18 September 2025 yang oleh keluarganya disebut sebagai kasus pembunuhan. Namun hingga Rabu, 23 September 2026, keluarga korban mengaku masih menunggu titik terang dan kepastian hukum.</p>
<p>Keluarga kembali menghubungi Redaksi ATHIA untuk mempertanyakan perkembangan perkara tersebut, terutama mengenai orang yang sebelumnya mereka kaitkan sebagai pelaku utama serta informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain yang sejak awal, menurut mereka, telah disampaikan kepada pihak kepolisian.</p>
<p>“Sudah lebih dari satu tahun. Kami masih mempertanyakan bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana dengan pelaku utama dan bagaimana dengan informasi mengenai pihak lain yang sebelumnya sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian,” ujar keluarga korban kepada Redaksi ATHIA, Rabu (23/9/2026).</p>
<p>Menurut keluarga, mereka bukan meminta proses hukum dilakukan di luar aturan. Mereka hanya ingin seluruh informasi yang pernah disampaikan ditelusuri dan perkara tersebut mendapatkan kepastian berdasarkan fakta serta proses hukum.</p>
<p>DPO Sudah Terbit, Pencarian Disebut Sampai Nias</p>
<p>Dalam perkembangan sebelumnya, aparat kepolisian diketahui telah melakukan sejumlah upaya pencarian terhadap orang yang masuk dalam daftar pencarian.</p>
<p>Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Redaksi, upaya pencarian disebut telah dilakukan hingga ke wilayah Nias.</p>
<p>Selain itu, terdapat dokumen Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/07/I/RES.1.7./2026/RESKRIM tanggal 30 Januari 2026.</p>
<p>Dalam dokumen tersebut tercantum nama Redaman Zega alias Zendi, anak dari Yasman Zega.</p>
<p>Dokumen DPO tersebut mencantumkan antara lain alamat terakhir di Desa Muara Tabek, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, serta keterangan pasal yang dicantumkan penyidik, yakni Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p>
<p>Namun, setelah DPO diterbitkan dan berbagai upaya pencarian disebut telah dilakukan, keluarga masih mempertanyakan perkembangan terbaru keberadaan orang tersebut dan kelanjutan proses hukumnya.</p>
<p>Keluarga Juga Pertanyakan Dugaan Pihak Lain</p>
<p>Bukan hanya mengenai orang yang tercantum dalam DPO.</p>
<p>Sejak sebelumnya, keluarga juga mengaku telah menyampaikan kepada kepolisian informasi yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan adanya pihak lain yang perlu diperiksa atau didalami.</p>
<p>Kini, setelah waktu berjalan lebih dari satu tahun, mereka kembali mempertanyakan sejauh mana informasi tersebut telah ditindaklanjuti.</p>
<p>“Kami hanya ingin semuanya terang. Kalau informasi yang kami sampaikan memang ada kaitannya, kami berharap ditelusuri. Kalau tidak ada kaitannya, kami juga ingin semuanya jelas berdasarkan hukum,” kata keluarga.</p>
<p>Pernah Datang ke Kediaman Redaksi</p>
<p>Sebelumnya, keluarga besar Antonius Laia juga pernah mendatangi kediaman ATHIA di Teluk Kuantan.</p>
<p>Mereka datang bersama keluarga besar, istri korban dan sejumlah anak korban.</p>
<p>Suasana pertemuan berlangsung penuh kesedihan. Keluarga menyampaikan keluh kesah mereka sambil menangis dan berharap perkara kematian Antonius Laia tidak berhenti tanpa kepastian.</p>
<p>Kini, setelah satu tahun lebih berlalu, pertanyaan tersebut kembali mereka sampaikan.</p>
<p>Apa perkembangan terakhir kasus ini?</p>
<p>Bagaimana status pencarian terhadap orang yang masuk DPO?</p>
<p>Bagaimana tindak lanjut terhadap informasi mengenai dugaan pihak lain yang pernah disampaikan keluarga?</p>
<p>Dan yang paling utama, kapan keluarga mendapatkan kepastian hukum atas kematian Antonius Laia?</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi ATHIA masih menunggu keterangan resmi terbaru dari Polsek Kuantan Mudik, Polres Kuantan Singingi maupun Polda Riau mengenai perkembangan perkara tersebut.</p>
<p>Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian dan pihak lain yang disebut untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab.</p>
<p>Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain merupakan keterangan dari keluarga dan belum merupakan kesimpulan hukum. Nama yang tercantum dalam DPO diberitakan berdasarkan dokumen yang diterima Redaksi. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap. Redaksi menjunjung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, prinsip keberimbangan dan hak jawab.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATHIA Tempuh Jalur Hukum, Minta Polisi Bongkar di Balik Akun TikTok Rekam News</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/athia-tempuh-jalur-hukum-minta-polisi-bongkar-di-balik-akun-tiktok-rekam-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[ATHIA Tempuh Jalur Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Minta Polisi Bongkar di Balik Akun TikTok Rekam News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82778</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI — Aturan Hia alias ATHIA menempuh jalur hukum setelah menemukan konten TikTok yang menurutnya memuat tuduhan, penghinaan dan narasi yang merugikan nama baik serta reputasinya dalam menjalankan profesi.</p>
<p>ATHIA resmi membuat laporan ke Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Senin (21/9/2026). Konten yang dipersoalkan dikaitkan dengan akun TikTok @rekam.news6 bernama Rekam News.</p>
<p>Sebelum membuat laporan, ATHIA menemui Kasi Humas Polres Kuansing IPTU Romlan, S.H. untuk menyampaikan kronologi dan menunjukkan sejumlah bukti. Ia kemudian diarahkan membuat laporan kepada pihak yang menangani perkara di Polres Kuansing.</p>
<p>Menurut ATHIA, salah satu konten menggunakan foto dan namanya serta memuat narasi yang menyebut dirinya sebagai “oknum wartawan abal-abal”, disertai tuduhan melakukan pemerasan terhadap pengusaha di Kuansing. Ia juga disebut dibenci dan diusir di berbagai tempat.</p>
<p>Seluruh tuduhan tersebut dibantah ATHIA.</p>
<p>“Saya tegaskan, seluruh tuduhan maupun hinaan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan saya maupun kejadian yang sebenarnya di lapangan,” tegasnya.</p>
<p>Setelah laporan diterima penyidik, ATHIA meneruskan tautan konten dan sejumlah bukti kepada Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H.</p>
<p>Dalam pesan WhatsApp, ATHIA meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti karena menyangkut reputasinya dalam menjalankan profesi.</p>
<p>Pesan tersebut mendapat respons Kapolres, “Baik bang, kami tindaklanjuti.”</p>
<p>ATHIA juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dirkrimum Polda Riau Kombes Pol. M. Hasyim Risahondua, S.I.K., M.H. Ia mengirimkan sejumlah bukti dan menyampaikan bahwa laporan telah dibuat di Polres Kuansing.</p>
<p>Respons yang diterimanya, “Ok, nanti saya telpon kasat yang bersangkutan.”</p>
<p>ATHIA, dirinya juga mendapat perhatian dari sejumlah aparat kepolisian di jajaran Polres maupun Polda Riau dan berharap perkara tersebut segera ditindaklanjuti sesuai hukum.</p>
<p>Berawal dari Kiriman WhatsApp</p>
<p>ATHIA mengetahui konten tersebut setelah menerima kiriman melalui WhatsApp pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 13.11 WIB dari nomor 0878 6367 0951.</p>
<p>Nomor tersebut mengirim dua tautan rekaman TikTok. Salah satunya berdurasi sekitar 87 detik dan menggunakan foto serta namanya., Jelasnya ATHIA</p>
<p>Konten tersebut kemudian disimpannya sebagai bukti untuk disampaikan kepada kepolisian.</p>
<p>ATHIA juga menerima tangkapan layar dari kerabatnya berinisial BZ yang disebut menunjukkan tautan TikTok @rekam.news6 dibagikan ke grup WhatsApp BERITA TERKINI RIAU, yang disebut beranggotakan sekitar 250 orang.</p>
<p>ATHIA menyebut nomor yang membagikan tautan tersebut disebut sama dengan nomor yang sebelumnya mengirim konten kepadanya.</p>
<p>Minta Polisi Telusuri Penyebaran Konten</p>
<p>Saat berada di ruang penyidik Polres Kuansing pada Senin (21/9/2026), ATHIA menghubungi Daniel Saragi, yang menurut informasi diterimanya merupakan admin grup tersebut.</p>
<p>ATHIA menanyakan apakah Daniel mengenal pemilik nomor yang membagikan tautan. Daniel menyatakan tidak mengenal pemilik nomor tersebut.</p>
<p>ATHIA menegaskan dirinya tidak menuduh Daniel Saragi terlibat dalam penyebaran konten.</p>
<p>“Saya tidak menuduh siapa pun. Saya hanya meminta polisi mendalami bagaimana konten itu beredar, siapa pemilik akun dan nomor tersebut, serta apakah ada pihak lain yang terlibat,” ujarnya.</p>
<p>ATHIA juga membantah tuduhan melakukan pemerasan terhadap pengusaha di Kuansing.</p>
<p>“Kalau ada perbuatan saya memeras pengusaha, siapa korbannya? Kalau ada yang merasa resah, siapa yang resah dan apa dasar keresahannya?” katanya.</p>
<p>Terkait narasi mengenai keberadaannya di sejumlah kafe, ATHIA menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menurutnya berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan fungsi kontrol sosial setelah mendapat informasi dari narasumber mengenai dugaan berbagai persoalan.</p>
<p>“Kalau saya datang ke kafe remang-remang, itu bagian dari menjalankan tugas sebagai kontrol sosial setelah mendapatkan laporan dari narasumber,” tegasnya.</p>
<p>Ia juga mempertanyakan dasar penyebutan dirinya sebagai “wartawan abal-abal” dan meminta pihak yang menyampaikan tuduhan menunjukkan bukti.</p>
<p>Serahkan Identitas Pengelola kepada Penyidik</p>
<p>ATHIA menyebut terdapat kemiripan foto profil antara akun TikTok dan nomor WhatsApp yang disebut berkaitan dengan konten tersebut. Namun, ia menegaskan kesamaan foto profil maupun nomor belum dapat memastikan identitas seseorang.</p>
<p>“Saya tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri. Siapa pemilik akun maupun nomor tersebut, serta siapa yang menyebarkan konten itu, saya serahkan kepada penyidik untuk mendalaminya berdasarkan bukti yang ada,” ujarnya.</p>
<p>ATHIA berharap polisi menelusuri seluruh rangkaian penyebaran konten, termasuk sumber, pengelola akun, penyebar dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.</p>
<p>Saya tidak ingin menjadi pihak yang menghakimi atau menyimpulkan sendiri siapa yang bertanggung jawab. Seluruhnya saya percayakan kepada pihak kepolisian. Saya berharap semua fakta dibuka melalui proses penyelidikan dan pembuktian secara hukum,” pungkasnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratusan Rakit PETI Kembali Ditemukan, Kanit Tipidter Tak Merespons, Kapolres Diminta Bertindak</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/ratusan-rakit-peti-kembali-ditemukan-kanit-tipidter-tak-merespons-kapolres-diminta-bertindak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kanit Tipidter Tak Merespons]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Diminta Bertindak]]></category>
		<category><![CDATA[Ratusan Rakit PETI Kembali Ditemukan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82755</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KUANTAN...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI, RIAU — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menjadi sorotan. Hasil investigasi lapangan tim wartawan pada Sabtu (19/9/2026) menemukan sejumlah titik yang disebut masih dipenuhi aktivitas rakit penambangan menggunakan mesin dompeng.</p>
<p>Temuan terbaru tersebut muncul hanya sepekan setelah pemberitaan mengenai dugaan maraknya PETI di wilayah Kuantan Hilir Seberang. Tim kembali melakukan penelusuran lapangan dan melaporkan adanya aktivitas penambangan di kawasan Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir, hingga wilayah yang berbatasan dengan Pangean dan sekitar Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai.</p>
<p>Berdasarkan keterangan tim kepada redaksi, terdapat ratusan unit rakit yang disebut beroperasi di beberapa titik. Sebagian aktivitas bahkan disebut berada tidak jauh dari papan peringatan larangan aktivitas PETI.</p>
<p>Di salah satu titik, tim menyebut menemukan sekitar 15 rakit yang beroperasi dengan jarak kurang lebih 200 meter dari papan peringatan larangan PETI.</p>
<p>Tim juga melaporkan adanya akses dari simpang dekat lapangan sepak bola Kasang Limau Sundai. Dari akses tersebut, sekitar 500 meter ke dalam, tim menyebut menemukan kurang lebih 20 unit rakit. Penelusuran berikutnya ke arah sebuah rumah gedung berwarna putih kembali menemukan sedikitnya 30 rakit yang disebut menggunakan mesin dompeng.</p>
<p>Temuan tersebut, menurut tim, telah didokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta dilengkapi penelusuran lokasi sebagai bahan pemberitaan dan verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Di tengah temuan tersebut, perhatian redaksi juga tertuju pada tindak lanjut aparat penegak hukum, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Kuansing.</p>
<p>Wartawan sekaligus redaksi ATHIA, selama ini aktif memberitakan dugaan aktivitas PETI di berbagai wilayah Kuansing, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil investigasi lapangan.</p>
<p>ATHIA mengatakan pemberitaan mengenai PETI telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait, termasuk melalui komunikasi dengan Kanit Tipidter Polres Kuansing, Geraldo.</p>
<p>Namun, menurut ATHIA, komunikasi terakhir dengan Geraldo terjadi pada 18 Mei 2026. Setelah itu, sejumlah tautan pemberitaan mengenai aktivitas PETI yang dikirimkan melalui WhatsApp pribadi disebut tidak memperoleh respons.</p>
<p>Konfirmasi Kembali Dikirim pada 19 September</p>
<p>Menindaklanjuti temuan terbaru, ATHIA kembali menghubungi Geraldo pada Sabtu (19/9/2026).</p>
<p>Dalam pesan yang dikirim kepada Geraldo, ATHIA meminta penjelasan apakah pemberitaan mengenai aktivitas PETI sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.</p>
<p>“Selamat sore Pak Kanit, izin konfirmasi mengenai aktivitas PETI yang telah kami beritakan ini, apa sudah ditindaklanjuti ya Pak atau belum, mohon tanggapannya Pak Kanit,” demikian salah satu pesan konfirmasi yang dikirim.</p>
<p>Karena belum memperoleh tanggapan, konfirmasi kembali dikirim pada malam harinya.</p>
<p>“Selamat malam Pak Kanit, izin mengkonfirmasi kembali, berkaitan dengan konfirmasi di atas seperti diberitakan sebelumnya.”</p>
<p>ATHIA juga menyampaikan hasil investigasi terbaru tim wartawan, termasuk lokasi yang disebut masih terdapat aktivitas PETI dan dokumentasi lapangan.</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu malam (19/9/2026), ATHIA menyatakan belum menerima jawaban dari Geraldo, baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan WhatsApp.</p>
<p>Kapolres Diminta Evaluasi</p>
<p>Atas kondisi tersebut, ATHIA bersama tim meminta Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kanit Tipidter Polres Kuansing, khususnya dalam merespons informasi masyarakat dan pemberitaan mengenai dugaan aktivitas PETI.</p>
<p>Permintaan evaluasi tersebut, menurut ATHIA, bukan didasarkan pada persoalan komunikasi pribadi, melainkan berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penanganan dugaan aktivitas PETI yang terus dilaporkan masyarakat.</p>
<p>ATHIA juga menyebut selama ini komunikasi dengan Kapolres Kuansing maupun sejumlah pejabat utama Polres Kuansing relatif terbuka, baik melalui WhatsApp maupun ketika bertemu secara langsung.</p>
<p>“Yang kami pertanyakan adalah tindak lanjut terhadap informasi aktivitas PETI yang kami beritakan. Kalau memang sudah dilakukan penindakan, silakan disampaikan kepada publik. Kalau belum, kami berharap ada penjelasan,” tegasnya.</p>
<p>ATHIA bersama tim juga menyatakan siap apabila diperlukan untuk menunjukkan titik-titik lokasi yang ditemukan dalam investigasi lapangan kepada pihak berwenang, sehingga informasi tersebut dapat diverifikasi secara langsung.</p>
<p>PETI dan Pemberitaan Sebelumnya</p>
<p>Sebelumnya, media ini telah memberitakan dugaan maraknya aktivitas PETI di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berdasarkan investigasi tim pada 10 September 2026.</p>
<p>Dalam pemberitaan berjudul “Ratusan Disebut Aktivitas PETI, Oknum Babinsa Inisial Evi Beri Klarifikasi”, tim wartawan melaporkan adanya dugaan aktivitas PETI di sekitar Desa Rawang Ogung, Desa Teratak Jering dan Desa Koto Rajo.</p>
<p>Pemberitaan tersebut juga memuat informasi lapangan mengenai nama seorang oknum Babinsa berinisial Evi yang disebut-sebut berkaitan dengan kepemilikan salah satu rakit.</p>
<p>Namun, setelah dikonfirmasi, Evi membantah informasi tersebut melalui WhatsApp.</p>
<p>“Saya gak ada lagi punya yg bapak sebutkan ya pak,” demikian jawaban Evi kepada redaksi.</p>
<p>Redaksi kemudian menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan kepemilikan maupun keterlibatan Evi belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Sikap yang sama diterapkan dalam pemberitaan terbaru mengenai aktivitas PETI. Seluruh informasi hasil investigasi lapangan tetap perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.</p>
<p>Publik Menunggu Tindakan Nyata</p>
<p>Maraknya laporan mengenai aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kuansing kini kembali menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.</p>
<p>Temuan tim pada Sabtu (19/9/2026) menjadi informasi terbaru yang perlu diverifikasi oleh aparat terkait. Apalagi, beberapa titik yang dilaporkan tim disebut berada tidak jauh dari papan larangan aktivitas PETI.</p>
<p>Redaksi telah memberikan ruang konfirmasi kepada Geraldo selaku Kanit Tipidter Polres Kuansing pada Sabtu (19/9/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima redaksi.</p>
<p>Berita ini akan diperbarui apabila pihak Geraldo maupun Polres Kuansing memberikan klarifikasi atau hak jawab.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuasa Hukum Apriansyah als Rian Mempraperadilkan Penetapan Tsk dan DPO, Diduga Tidak Sesuai Prosedur</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/kuasa-hukum-apriansyah-als-rian-mempraperadilkan-penetapan-tsk-dan-dpo-diduga-tidak-sesuai-prosedur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Diduga Tidak Sesuai Prosedur]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kuasa Hukum Apriansyah als Rian Mempraperadilkan Penetapan Tsk dan DPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82734</guid>

					<description><![CDATA[Penulis Aldi Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penulis Aldi</p>
<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, BENGKULU – Kuasa Hukum Apriansyah alias Rian, Rizki Dini Hasanah, SH, menyatakan pihaknya menguji penetapan tersangka dan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap kliennya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Senin (14/9/2026).</p>
<p>Sidang praperadilan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana perkosaan dengan korban berinisial O, yang telah dilaporkan ke PPA Polda Bengkulu.</p>
<p>Usai persidangan, Rizki Dini Hasanah menjelaskan, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan praperadilan.</p>
<p>“Hari ini kita melaksanakan sidang praperadilan atas nama Apriansyah atau Rian, yang diduga atau dituduhkan melakukan tindak pidana perkosaan, dengan korban berinisial O. Perkara ini telah dilaporkan ke PPA Polda Bengkulu,” ujar Dini.</p>
<p>Ia mengatakan, persidangan praperadilan akan berlangsung selama tujuh hari ke depan.</p>
<p>Menurut Dini, hal yang paling penting dalam gugatan tersebut adalah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap kliennya.</p>
<p>“Yang paling penting, kita ingin menguji penetapan tersangka terhadap klien kita. Selain itu, kita juga akan menguji surat penetapan DPO terhadap klien kita,” katanya.</p>
<p>Dini menambahkan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana proses perkara tersebut telah berjalan. Sebab, kuasa hukum melihat adanya indikasi kesalahan prosedural dalam penanganan perkara.</p>
<p>“Kita ingin mengetahui sejauh mana perkara ini telah diproses, karena kita melihat adanya indikasi kesalahan prosedural dalam penanganan perkara tersebut,” pungkasnya.</p>
<p>Ketika ditanya oleh para awak media pemohon nya hadir atau tidak di pengadilan , kuasa hukum menyatakan pemohon hadir di pengadilan negeri bengkulu namun tidak memasuki ruang sidang .</p>
<p>Sidang praperadilan ini menjadi langkah hukum yang ditempuh pihak Apriansyah alias Rian untuk menguji proses penetapan tersangka dan DPO terhadap dirinya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
