Editor redaksi

Berantas.co.id, KABUPATEN TANGERANG | Dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan antara Wartawan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang mengadakan acara Media Gathering 2024.

Acara yang diikuti ratusan wartawan baik online, cetak dan televisi yang dijadikan media partner itu digelar selama 3 hari mulai 11 – 13 Desember 2024 di salah satu hotel bintang tiga yaitu Fave Hotel Kecamatan Cimanuk Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Diketahui sesuai informasi aplikasi SIRUP Kegiatan tersebut dibiayai anggaran APBD sebesar Rp 468.588.000 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan nomenklatur Belanja Kebutuhan Press Gathering 2024 OPD Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang.

Kepada wartawan Ketua FWJ Indonesia DPD Provinsi Banten Robby, Liu angkat bicara. Saat ini kata dia jumlah wartawan cukup banyak begitu pula dengan organisasi kewartawanan.

“Saya rasa tugas pemerintah adalah bagaimana caranya mengedukasi, melakukan pelatihan kejurnalistikan serta pendalaman materi kewartawanan selain juga untuk mensejahterahkan para wartawan khususnya di wilayah kabupaten Tangerang. “Singgungnya.

Dengan anggaran ratusan juta rupiah yang digelontorkan setiap tahunnya sebagai program healing alias jalan-jalan bentuk dari sebuah program berkedok Media Gathering, sangat disayangkan karena sangat tidak bermanfaat, “Ungkap Robby, Sabtu (14/12/2024).

Sebaiknya lanjut dia, uang tersebut digunakan untuk memajukan kualitas SDM kewartawanan serta peningkatan edukasi dan memberikan kesejahteraan wartawan maupun pembiayaan organisasi kewartawanan yang resmi atau memiliki badan hukum yang jelas sebagai penopong program-program jurnalis dengan masyarakat.

“Karna saat ini banyak wartawan tidak memiliki penghasilan tetap, oleh sebab itu pentingnya Diskominfo bersama organisasi kewartawanan berperan aktif guna melakukan peningkatan kualitas SDM serta memberikan dukungan materi dan materiil dari berbagai program-program yang lebih penting, sehingga terbangun penyanggahan penghasilan bagi para wartawan di Kabupaten Tangerang. “Jelasnya.

Lebih rinci, dia juga menyebut Diskominfo sangat berperan penting untuk membentuk, dan meningkatkan kualitas hidup para wartawan melalui penyaluran biaya program-program kerja ke organisasi-organisasi kewartawanan.

“Terkait hubungan baik, saya rasa selama pemerintahan bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, serta membela kepentingan kewartawanan secara menyeluruh, semuanya akan terasa indah dan akan baik baik saja. “Ungkapnya.

Robby juga menegaskan, bahwa FWJ Indonesia setelah tutup tahun 2024 ini akan melakukan aksi guna menyoroti berbagai kebijakan APBD yang dikeluarkan oleh Diskominfo Kabupaten Tangerang.

“Nanti akan kami soroti lebih detail, bahkan kita akan aksi Unras di Diskominfo Kabupaten Tangerang dibulan Januari 2025 nanti. “Pungkasnya.[]

Editor : redaksi

Berantas.co.id, lPersonel Satuan Brimob Polda Sumut turut melaksanakan pengamanan dalam Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang berlangsung di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Selasa, 3 Desember 2024.

Kegiatan penting ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Komandan Kompi Penugasan (Danki), AKP Sakti Ilham Soetrisno, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sidang pleno ini merupakan tahapan krusial dalam proses Pilkada 2024, di mana rekapitulasi hasil suara dari berbagai kecamatan dikompilasi dan disahkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami dari Brimob Polda Sumut hadir untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan sidang pleno ini. Semua langkah pengamanan telah dirancang dengan matang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” ujar AKP Sakti Ilham Soetrisno.

Kegiatan ini juga melibatkan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Satuan TNI, Satpol PP, dan unsur keamanan lainnya. Ratusan personel dikerahkan untuk menjaga lokasi sidang, mulai dari pengamanan di sekitar gedung hingga pengawalan logistik pemilu. Para personel juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap tamu yang hadir guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke area kegiatan.

Masyarakat Tapanuli Tengah pun menyambut baik langkah-langkah pengamanan ini. Salah satu warga, Siti Marlina, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aparat keamanan. “Dengan pengamanan seperti ini, kami merasa lebih tenang dan percaya bahwa hasil Pilkada akan dijaga dengan adil dan transparan,” katanya.

Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan profesionalitas aparat keamanan dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi bukti sinergi yang kuat antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas demokrasi di wilayah Sumatera Utara. Hingga berita ini diturunkan, sidang pleno berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Editor : redaksi

Berantas.co.id, Barito Timur – Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) C Pelopor Satbrimob Polda Kalteng, AKP Mujiono, Bersama Kapolres Barito Timur AKBP Viddy Dasmasela, S.H., S.I.K., M.M., dan unsur Forkopimda Kabupaten Barito Timur melaksanakan Patroli pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Barito Timur dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pada Rabu (27/11/2024).

Kegiatan Patroli gabungan ini melibatkan personel dari Brimob, Sabhara Polda, Polres Barito Timur, serta unsur terkait lainnya. Dengan Fokus melakukan pengecekan dan pengamanan di sejumlah titik strategis, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Paku, dan wilayah sekitarnya.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Kalteng, Kombes Pol. Dr. Nugroho Tri Nuryanto, S.I.K., M.H., mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan pengamanan agar proses pemilu berjalan aman dan lancar.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh TPS telah siap, baik dari segi logistik maupun keamanan, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan nyaman,” ujarnya.

Selama pengecekan, tim memastikan kesiapan logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya dalam keadaan lengkap dan aman. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan personel keamanan setempat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala teknis menjelang pemungutan suara.

Wadanyon C Pelopor, AKP Mujiono menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak, termasuk unsur Forkopimda, menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan demokratis.

Dengan patroli gabungan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur dapat menjalankan hak pilihnya tanpa gangguan, menciptakan suasana pemilu yang damai dan kondusif.

Editor ; redaksi

Berantas.co.id, Sipen Lanmar Jakarta, Dispen Kormar. Komandan Pangkalan Korps Marinir (Danlanmar Jakarta) Kolonel Marinir Imron Safei, S.E., M. Tr.Hanla., M.M., beserta segenap keluarga besar Lanmar Jakarta mengikuti olahraga bersama Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., di Kesatrian Zaenal Abidin Lanmar Jakarta, Jl. Kwini II no.6, Jakarta Pusat, Rabu (06/11/2024).

Olahraga bersama diawali dengan senam pemanasan dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 serta jalan sehat yang diawali dari Kesatrian Zaenal Abidin Lanmar Jakarta dilanjutkan keliling Taman Lapangan Banteng, kemudian dilanjutkan dengan olahraga umum.

Dalam kesempatan tersebut Wadan Kormar menyampaikan olahraga bersama ini merupakan ajang silahturahmi guna mempererat rasa kebersamaan, soliditas, kekompakan serta kekeluargaan tanpa memandang perbedaan.

Dalam menghadapi jelang HUT ke-79 Korps Marinir, diharapkan kepada seluruh prajurit Korps Marinir berpartisipasi secara aktif baik yang telibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Kurangi pelanggan baik disiplin maupun pidana yang bisa membuat citra marwah Korps Marinir menjadi negatif”, ucap Wadan Kormar diakhir arahannya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Irkormar Brigjen TNI (Mar) Tri Subandiyana, S.H., Wadan Pasmar 1 Kolonel Marinir Benny Sarana, Para Asisten Dankormar, Kadis Kormar, Para Pejabat Utama serta seluruh Prajurit dan PNS Lanmar Jakarta.

Editor: redaksi

Berantas.co.is, – Memperingati Hari Jadi Polisi Wanita Ke-76 Tahun 2024, Polwan Korps Brimob Polri beradu Kemampuan dengan menyelenggarakan Kompetisi bertajuk “Srikandi Brimob _Competition_” di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso dan Lingkungan Kesatrian Amji Attak Mako Korbrimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok.

Perlombaan tersebut dibuka langsung oleh Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., dan dihadiri oleh Karorenminops Korbrimob Polri, Brigjen Pol. Drs. Rudy Harianto, M.Si., Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., Pakor Polwan RI Brigjen Pol. Dra. Desy Andriani serta Para Pejabat Utama Korbrimob Polri.

Selain itu, juga hadir Ketua PG06 Bhayangkari Korps Brimob Ny. Ning Imam Widodo didampingi Wakil Ketua PG06 Bhayangkari Korps Brimob Ny. Yuli Ramdani Hidayat serta para Pengurus dan Anggota Bhayangkari PG06 Korps Brimob.

Ditengah Pertandingan, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Drs. Imam Widodo, M.Han., menyempatkan hadir untuk menyaksikan langsung Para Polwan Brimob menunjukan _Skill_ dan Kemampuannya.

Perlombaan diikuti sebanyak 223 Personel Polwan terdiri dari; 55 Polwan Pasukan Gegana, 7 Polwan Pasukan Pelopor, 16 Polwan Staf Mako Korbrimob Polri, 6 Polwan Satlat Brimob Korbrimob Polri, 7 Polwan SatIntel Brimob Korbrimob Polri, 5 Polwan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, 7 Polwan Satuan Brimob Polda Banten, 8 Polwan Satuan Brimob Polda Jabar dan 112 Anggota Bhayangkari PG06 Korps Brimob Polri.

Lomba dilaksanakan selama 3 Hari terhitung mulai tanggal 11, 13 dan 14 September 2024 dengan 3 (Tiga) Kategori Perlombaan yakni Hari Pertama Ketegori Srikandi Brimob _Challenge_, Hari Kedua Lomba Menembak Pistol dan Senapan, Kemudian Hari Ketiga Ketegori Lomba Lari 10K untuk Polwan dan 5K untuk Bhayangkari.

Editor: redaksi

Berantas.co.id, Jakarta,17 agustus 2024.

Bertepatan satu hari sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan nya yang ke-79 tepat nya pada hari jum’at Tgl. 16 Agustus 2024, LBH EM80 mengembangkan jaringan dengan dikukuhkan nya pengurus Kantor Cabang Kota Depok sekaligus penyerahan Surat Keputusan dan pengangkatan ketua cabang yang diberikan secara langsung oleh DIREKTUR KANTOR PUSAT LBH EM80 BRIGADIR JENDERAL POLISI (P) ADV. DRS. H. EDDY MURDIYONO, SH., MH. kepada KETUA CABANG LBH EM80 KOTA DEPOK yaitu ALI MUFTI ADHANI (paralegal).

KANTOR CABANG LBH EM80 KOTA DEPOK beralamatkan di Jl. Bojongsari Rt.002 Rw. 011 No.30 Kel. Bojongsari lama Kec. Bojongsari. Kota Depok. Tepat nya persis disamping Kantor Kecamatan Bojongsari.

Dalam beberapa kurun waktu ini LBH EM80 telah menorehkan prestasi luar biasa, tercatat telah mendirikan sebanyak 35 kantor wilayah (propinsi) dan 27 kantor cabang (dikota-kota besar).

Dengan semangat nya yang luar biasa BRIGADIR JENDRAL POLISI (P) ADV. DRS. H. EDDY MURDIYONO, SH., MH. beserta rekan dan jajaran nya, dalam hal ini berupaya sebaik mungkin bagaimana LBH EM80 dapat menyampaikan kebermanfaatan nya kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan nya agar dapat memenuhi kebutuhan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan lain
KETUA CABANG LBH EM80 KOTA DEPOK ALI MUFTI ADHANI menyampaikan.
“Dengan didirikan nya kantor-kantor cabang di seluruh wilayah NKRI saya berharap bagaimana LBH EM80 dapat menunjukan kredibilitas dan dedikasi nya kepada masyarakat, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap hukum. Bukan hanya sebatas memberikan bantuan dan pelayanan hukum, keberadaan LBH EM80 ditengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan edukasi dan pandangan yang baik tentang hukum, dengan begitu diharapkan setidak nya masyarakat memiliki pemahaman hukum dan tidak menjadi korban atau bulan-bulanan hukum”.

Sebagaimana semboyan yang digunakan LBH EM80 yaitu “Hukum Untuk Semua dan Semua Perlu Hukum.

Red. adhani aly

Kegiatan yang penuh kebahagiaan dan kepedulian ini diikuti oleh 100 anak khitan dengan tujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan layanan khitan dengan baik aman dan nyaman, dimana ini adalah merupakan moment penting dalam kehidupan mereka.

Agenda ini juga dihadiri oleh Walikota Depok Mohammad Idris beserta Elly Farida, Kadis DKUM Mohamad Tamrin, Ketua Dekopinda Kota Depok Teguh Prayitno dan beberapa tokoh penting Kota Depok yang memberikan dukungan mereka terhadap kegiatan ini.

Kegiatan khitanan massal ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan saling peduli di antara masyarakat.

Rumah Zakat berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus mendukung dan membantu mereka yang membutuhkan.

Editor: redaksi

Berantas.co.id, Belu, NTT – Hari kedua Tim Asnis Pusterad, kunjungan kerja di Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, Tim Asnis yang dipimpin Brigjen TNI Togar Prl. Pangaribuan S.I.P., meninjau langsung kegiatan Teritorial Satgas Yonif 742/SWY pada pembangunan Sumur Bor bantuan Presiden RI Ir. H. Jokowi Dodo untuk warga perbatasan RI-RDTL, tepatnya di Desa Fohueka Kec. Nanaet Duabesi Kab. Belu, NTT. Kamis (8/8/2024)

Selain meninjau Sumur Bor Bantuan Presiden RI. Tim Asnis didampingi Dansatgas Yonif 742/SWY Letkol Inf Trijuang Danarjati, S.A.P., mengunjungi Pos-pos Satgas di jajaran Kipam sekaligus meninjau Sumber Air yang berada di sekitar wilayah Pos Lookeu Kipam III.

Menurut Pasi Ter Satgas “Tim Asnis mengapresiasi kinerja Satgas Yonif 742/SWY yang sudah berhasil mendorong aspirasi warga perbatasan tentang kebutuhan air warga perbatasan, hingga mendapat bantuan 2 (dua) sumur bor dari Presiden RI, Upaya Satgas tersebut sangat bagus untuk mengatasi kesulitan air bagi warga perbatasan”. Kata Lettu Inf Kaisar

Editor : redaksi

Berantas.co.id, DEPOK | Jelang Pilkada Kota Depok, dukung mendukung calon yang digadang-gadang bakal maju ke pertarungan memperebutkan kursi empuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok kian marak, baik dilakukan oleh pribadi maupun organisasi masyarakat.

Terakhir, dukungan mengalir dari para ketua LPM aktif dan non aktif yang menyatakan komitmennya untuk mendukung Sekda Kota Depok yang masih aktif, Supian Suri (SS), untuk menjadi orang nomot satu Depok di pilkada nanti.

“Kami FK LPM Kota Depok masih solid dan berkomitmen untuk mendukung Pak Supian Suri maju sebagai Wali Kota Depok periode 2025-2030,” ujar Hidayat, Ketua FK LPM Kota Depok seperti dilansir Jurnal Depok, selasa (16/4/2024).

Ia menambahkan, bahwa jaringanya tetap solid hingga di tingkat RT/RW untuk mendukung Supian Suri di pilkada nanti.

“Bahkan di beberapa kelurahan sudah ada ada LPM yang deklarasi dan secara terang-terangan memasang baliho dukungan untuk Pak SS secara swadaya. Ini berarti Pak SS didukung dan dicintai masyarakat, bukan karena pribadi dan dukungan politik,” paparnya.

Supian Suri sendiri seperti diketahui masih berstatus sebaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Terkait hal tersebut, aktifis pers yang juga Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Depok, Muhammad Iksan, turut angkat bicara.

“Dagelan itu!.” ujar pria yang akrab disapa bang San itu singkat saat dimintai pendapatnya oleh awak media.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa belum ada satupun partai politik yang mengusung SS secara terbuka. Kedua, jelasnya, ASN aktif saja sudah dilarang undang-undang untuk menjadi kontestan Pilkada.

Lebih rinci San mengulas adanya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah mengatur itu semua.

Selain itu, pria yang diketahui aktif dalam setiap kegiatan sosial bermasyarakat ini juga mengulas adanya UU ASN telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya.

“Hati-hatilah soal dukung mendukung ASN Sekda aktif menjadi Walikota. Meski ada asumsi beliau (SS.red) akan mundur dari jabatannya sebagai Sekda atau pensiun pada saatnya nanti, namun dukungan terbuka dari LPM ini juga dipertanyakan. Pertama dari sisi beliau sebagai Sekda dan kedua dari sisi hukum, jelas ini melanggar hukum!,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa LPM itu termasuk kedalam aparatur Desa/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam PP No. 72/ 2005, di Bab IX dari mulai Pasal 89 sampai Pasal 97 mengenai lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, dan atau sebutan lainnya.

Terkait dukungan LPM untuk salah seorang calon peserta Pilkada, San menyebut hal tersebut jelas melanggar hukum dan terancam pidana.

“Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting, apalagi kalau sampai menggunakan jabatan untuk soal dukung-mendukung, bahaya itu!” tegasnya.

“Perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Regulasinya diatur dalam Pasal 280, 282, dan 490 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda,” tambahnya.

Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

“Sanksinya disebutkan dalam Pasal 490, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” tutup San yang juga putera asli Depok ini.[]

Editor : redaksi

Berantas.co.id, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan UNICEF melakukan Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat (Rakortekpus) dengan melibatkan 16 kementerian/lembaga terkait dan sembilan daerah lokus provinsi kerja sama yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Santika Hotel BSD Serpong.

Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (2/4/2024), Rakortekpus tersebut merupakan pertemuan tahunan keempat pelaksanaan program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025, yang diselenggarakan untuk mengkonsolidasikan rencana program dan kegiatan Annual Work Plan (AWP)/Rencana Kerja Tahunan (tahun 2024) agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud pada sambutannya mengatakan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah RI dan UNICEF dinilai sejalan dan mendukung suksesnya desentralisasi pembangunan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Lebih lanjut, Restuardy Daud mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berperan penting dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF ini.

Pembinaan dan pengawasan dimaksud secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar kegiatan tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan program kerja sama, yaitu: (1) sinergi pusat dan daerah, (2) transparansi, (3) penciptaan praktik baik, (4) terintegrasi, (5) penguatan peran pemerintah daerah, dan (6) partisipatif.

Dengan terlaksananya Rakortekpus program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF tahun 2024 diharapkan daerah lebih memahami rencana program dan kegiatan dalam Annual Work Plan (AWP) kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan di daerah dan lokasi pelaksanaan dalam mendukung target pembangunan daerah.

Kegiatan Rakortekpus ditutup oleh Plh. Direktur SUPD IV Suharyanto dan PJOK program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 yang menyampaikan rumusan hasil dan rencana tindak lanjut.

Suharyanto juga menekankan pelaksanaan program di sembilan provinsi pada 2024 ini, diharapkan mampu menghasilkan praktek-praktek baik dan terdokumentasi dengan baik pada semua tahapan, sehingga dapat dipelajari dan disebarluaskan baik dalam wilayah provinsi program maupun di provinsi lainnya.