oleh

Seluruh Kabupaten/Kota se-Maluku Integrasi Jamkesda ke JKN

-DAERAH-121 views

Penulis: Imanuel Alinan

Berantas.co.id, Ambon – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seluruh pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan serempak 11 pemkab/pemkot dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Senin, 18 Desember 2017 di Hotel Amaris-Ambon.

Pada acara ini, tidak semua daerah diwakili kepala daerahnya. Tampak hadir Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun, Walikota Tual M Adam Rahayaan, Wakil Bupati Buru Selatan Ayub Seleky.

Sementara Kabupaten lainnya ada yang hanya dihadiri Sekda, asisten kepala daerah maupun perwakilan lainnya. Sementara BPJS Kesehatan Cabang Ambon diwakili oleh Kepala Cabang Alfiana Latumakulita.

Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadis Infokom dr. Frona Koedoeboen mengaku menyambut gembira kegiatan penandatanganan PKS ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut gembira, dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud komitmen serta kepedulian yang besar dalam upaya mengemban dan melaksanakan amanat sebagai penyelenggara jaminan terhadap kesehatan.

“Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah daerah dalam sebuah komitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.

PKS ini juga merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mensyaratkan hanya satu penyelenggara Jaminan Kesehatan secara nasional, yakni BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, Assagaff menegaskan setiap penyelenggara jaminan kesehatan pemerintah daerah harus berintegrasi ke BPJS kesehatan sesuai dengan road map yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Oleh karenanya, saya berharap pemerintah daerah agar rutin membayar luran Jaminan Kesehatan pemerintah daerah agar tidak terjadi tunggakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Deputi Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku, Andi Rismawati mengatakan integrasi Jamkesda ini merupakan perwujudan komitmen bersama MENSUKSESKAN program JKN-KIS.

“Integrasi Jamkesda ini sesungguhnya merupakan wujud komitmen kita bersama untuk menyukseskan Program JKN KIS sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Jokowi melalui Nawacita-nya, sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita kepada undang-undang yang telah ditetapkan,” katanya.

Mengacu pada peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012 – 2019, seluruh Jamkesda diwajibkan berintegrasi ke dalam Program JKN-KIS paling lambat 1 Januari 2017.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Mendagri Nomor 4 tahun 2016, meminta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Melalui Inpres Nomor 8/2017 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dimana Pemprov dan Kabupaten/Kota melalui Gubernur dan Bupati/Walikota agar mengalokasikan anggaran dalam program JKN termasuk memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program JKN.

Dalam hal ini, dukungan pemerintah Daerah sangat penting agar program strategis ini dapat berjalan dengan baik dan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dapat diwujudkan.

Setelah acara resmi dibuka, dilanjutkan dengan paparan materi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Alfiana Latumakulita serta penandatanganan naskah PKS antara Pemkab/Pemkot dan BPJS Kesehatan Cabang Ambon.

Pada PKS ini, ada beberapa pemerinyah kabupaten yang melanjutkan kerjasama di tahun sebelumnya, namun ada juga pemerintah kabupaten yang baru melakukan kerjasama.

Comments

comments

News Feed