Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI – Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita, SE MM, mendesak Bupati Kuantan Singingi mengevaluasi pengelolaan anggaran dan kinerja Sekretariat DPRD. Evaluasi dinilai perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pengadaan, aset, kendaraan, tenaga PJLP hingga pelayanan kepada anggota DPRD.

Desi menegaskan harus ada pemisahan yang jelas antara kebutuhan pimpinan DPRD, sekretariat dan anggota DPRD.

“Kalau kebutuhan pimpinan, sebut kebutuhan pimpinan. Kalau kebutuhan sekretariat, sebut kebutuhan sekretariat. Kalau kebutuhan anggota, harus diakomodir sebagai kebutuhan anggota. Jangan semuanya dimasukkan sebagai kebutuhan DPRD,” tegas Desi, Kamis (17/9/2026).

Ia menyoroti besarnya anggaran sejumlah kebutuhan pimpinan dan sekretariat, termasuk makan dan minum, buah-buahan serta berbagai jenis minuman. Di sisi lain, menurutnya, kebutuhan dasar anggota DPRD justru belum diperhatikan.

“PIN DPRD dan buku agenda tidak pernah dianggarkan. Materai beli sendiri, fotokopi harus keluar sendiri. Sementara ada anggaran kertas, printer dan mesin fotokopi. Ini anggaran sebenarnya disusun untuk siapa?” ujarnya.

Desi juga mempertanyakan pengadaan bahan bacaan seperti majalah yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. Ia mengaku tidak menemukan keberadaan majalah tersebut di kantor.

Ia meminta penyusunan KUA-PPAS tidak sekadar copy paste, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan saat ini.

Sorotan juga diarahkan terhadap kendaraan dinas Ketua DPRD. Desi mempertanyakan keberadaan dua kendaraan, termasuk kendaraan double cabin/double gardan dan Toyota Prado, berikut biaya pemeliharaannya.

“Dalam kondisi anggaran terbatas dan sedang dilakukan efisiensi, apakah dua kendaraan untuk Ketua DPRD masih sesuai kebutuhan? Ini harus dijelaskan,” katanya.

Kendaraan yang disebut digunakan Wakil Ketua DPRD juga diminta diperjelas dasar penggunaannya, termasuk kaitannya dengan tunjangan transportasi yang diterima.

“Wakil Ketua yang mana? Apa dasar penggunaannya? Dan bagaimana dengan tunjangan transportasi yang diterima? Semua harus terbuka,” tegasnya.

Selain kendaraan roda empat, Desi meminta tiga kendaraan roda dua dan aset kendaraan lainnya dicek keberadaan, kondisi serta penggunaannya.

Ia juga mempertanyakan sejumlah pengadaan dan pemeliharaan aset seperti kulkas, televisi, komputer, laptop, printer, mesin fotokopi, mesin air, jet pump, sound system dan berbagai perlengkapan lainnya.

“Barangnya ada atau tidak, digunakan atau tidak, kondisinya bagaimana, siapa yang menggunakan dan apa manfaatnya. Jangan hanya tercatat dalam dokumen,” ujarnya.

Desi mencontohkan kulkas yang menurutnya tidak terdapat di ruang alat kelengkapan dewan yang digunakannya. Ia juga mempertanyakan pengadaan sound system karena sejumlah kegiatan masih harus menyewa.

Selain aset, Desi meminta keberadaan 62 PJLP di Sekretariat DPRD dievaluasi, baik dari sisi jumlah, penempatan maupun efektivitas kerja, termasuk tenaga yang ditempatkan di sekitar rumah jabatan.

“Kalau memang bekerja dan dibutuhkan, tidak masalah. Tetapi kalau anggarannya besar sementara keberadaan dan pekerjaannya tidak terlihat, harus dievaluasi,” katanya.

Fungsi pramusaji dan cleaning service juga menjadi sorotan. Desi mempertanyakan keberadaan tenaga tersebut ketika dalam rapat anggota lebih sering menerima nasi bungkus, sementara kondisi kantor dan kamar mandi menurutnya masih perlu mendapat perhatian.

Desi turut menyoroti keterbukaan informasi terkait tugas kedewanan. Ia mengaku terdapat surat tugas yang mencantumkan namanya dan diketahui anggota lain, namun informasi tersebut tidak disampaikan kepadanya.

Menurut Desi, bahkan terdapat pengakuan staf bahwa informasi tersebut sengaja tidak diberikan berdasarkan arahan pimpinan.

“Ini bukan lagi soal miskomunikasi. Informasinya ada, nama saya ada, tetapi memang sengaja tidak diberitahukan kepada saya. Bahkan ada pengakuan bahwa itu atas arahan pimpinan. Ini harus dijelaskan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan tidak terakomodasinya sejumlah kegiatan Bappemperda meskipun telah disampaikan secara resmi kepada Banmus dan pimpinan DPRD.

Desi menegaskan kritik yang disampaikannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk pertanyaan terhadap pengelolaan uang rakyat dan kinerja lembaga.

Saya tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Saya mempertanyakan uang rakyat dan bagaimana lembaga ini menjalankan tugasnya. Kalau pengeluaran besar, peruntukan, barang, pengguna dan manfaatnya harus jelas. Dan kalau informasi tugas saya memang sengaja ditutup, publik juga berhak tahu mengapa,” pungkasnya.