Editor : Redaksi

(DiskusiKebangsaanDanRekomendasiPenyelesaianKonflik)

Berantas.co.id, Jakarta – “Tokohadat,Tokohagama,pemuda-pemudi dan intelektual Papua harus diselamatkan.
Mereka adalah aset bangsa Indonesia semua. Mau yang pro maupun yang kontra dalam kasus
Papua hari ini yang ramai dengan isu Papua merdeka.
Meskipun telah final kita bersama bangsa-bangsa lain membentuk Bangsa Indonesia, sebab
memang Negara Indonesia ini banyak bangsa, persoalan ini tidak bisa ditangani dengan gegabah.”
Ujar Stevanus SWetipo, pemateri yang sekaligus ketua PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik
Indonesia) Prov.Papua-Papua Barat dalam diskusi FORUM KEBANGSAAN INDONESIA dengan
tema : NKRI Sebagai Basis Kesatuan Ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan
Keamanan Dalam Upaya Menghadapi Perubahan Global,31/08/2019 diKomunitas Senen,
JakartaPusat.

“Kita sepakat masalah rasisme adalah bentuk penghinaan manusia atas manusia. Setara
dengan kejahatan dunia yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun manusianya, apapun suku dan agamanya.
Bahkan saya yakin, manusia tak beragamapun, akan marah kalau dihina.
Namun demikian, kita juga harus ingat, bahwa dinamika komunikasi, bahkan dalam lingkup
membahas hal-hal baikpun kadang kita bisa emosi dan terpancing keluar kata kasar dan rasis.

Sering kita lihat ditelevisi dan internet, dialog-dialog panas yang akhirnya terjerumus menjadi
rasis dan sara.

Untuk itu, kami sepakat siapapun itu pelakunya, penegakan secara hukum harus dilakukan. Agar
tercipta rasa adil dan menjadi pelajaran baik kepada siapapun dikelak kemudian hari.” Ujarnya
lagi.

Dalam acara yang dihadiri PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (PKRI) Prov Papua,
LASKAR PATRIOT PEMBELA PANCASILA (PALAPA), Romo Anis Rahanau Wetipo, LSM Papua
Mandiri, BARAPETA, Lembaga Suara Rakyat Jakarta Tunggal Ikadan Komunike Suara
Perbatasan, Stevanus S Wetipo juga menyampaikan beberapa kejanggalan dalam kasus Papua kali ini.

“Poladi Jakarta dalam pemilu lalu dengan kasus Papua hari ini sangat mirip. Dimulai dari isu
Agama maupun SARA. Sama-sama banyak demo. Adanya penolakan-penolakan kelompok tertentu oleh kelompok lainnya dibeberapa daerah. Bedanya, diJakarta tidak terjadi perusakan.

Saya juga heran, diberbagai negara juga adapro-kontra soal isu Papua Merdeka. Padahal
Undang-undang Dekolonialisasi PBB tidak mungkin melanggar aturannya sendiri terhadap wilayah non-self Governing-territories, dimana wilayah yang ada pemerintahannya tidak bisa dimerdekakan.

Dan kalaupun menurut amanat UUD 1945, mengamanatkan bahwa kemerdekaan ialah hak
segala bangsa’ maka bangsa ini punya cara memerdekakan melalui Otonom. Sebabtidak
mungkin Indonesia berubah menjadi negara Federasi dimanan anti ada negara Sulawesi,
Kalimantan, Jawa, Bali ataupun Papua sendiri-sendiri.

Namun terlepas dari itu semua, pokoknya, rakyat harus diselamatkan. Siapapun dan apapun
status politik, suku dan agamanya. Harus prioritas.”

Tidak ketinggalan, Oyang, dari Komunike Suara Perbatasan dari NTT menyatakan, “Itu kami juga heran sebenarnya. Dari isu Rasis merembet jadi isu soal merdeka.”

Manaurak, juga dari Komunike Suara Perbatasan juga menyampaikan, “Intinya kita harus mulai
bersama-sama sebagai elemen bangsa Indonesia, harus mampu memulai duduk berdialog
bersama, mengingat sejak kontestasi pemilu lalu, energi rakyat seperti dikuras untuk berpikir
soal kepentingan elit. Kita seperti kehilangan waktu untuk berpikir bagaimana konsolidasi rakyat dibawah bisa dibangun maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bangsa negara.
yang besar ini. Tujuan berpolitik harusnya bisa memberi solusi pasca kontestasi.”

Acara tersebut diakhiri dengan rekomendasi penyelesaian kasus Papua sebagai berikut :

1.Perkuat Pancasila, BhinnekaTunggalIka, NKRI dan UUD1945 ditanah Papua.
2.Jalankan Politik sepenuhnya untuk dan dalam rangka mencapai hidup berbangsa-Negara
Indonesia seutuhnya diPapua.
3.Bangun kemandirian ekonomi ditanah Papua seluasnya.
4.Mengutuk RASISME sebagai bentuk kejahatan dunia, dibelahan bumi manapun.
5.Perkuat adat istiadat dan moral sebagai modal dan kepribadian bangsa Indonesia diPapua.
6.MendukungTNI-POLRI untuk melindungi, melayani dan mewujudkan rasa aman masyarakat diPapua.

(Stevanus S Wetipo, tokohPapua.)
Jakarta,31Agustus2019