“Padahal tujuan dari program dengan anggaran Rp 4,9 miliar ini bukan tentang bagi-bagi makanan, tapi tentang memberi edukasi masyarakat dalam memberi makanan bergizi kepada anak,” jelasnya.

DEPOK – Banyaknya keluhan masyarakat terkait program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak stunting di Depok yang berjalan sejak 10 November lalu membuat DPRD kota Depok merekomendasikan agar program dihentikan sementara waktu

Anggota DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok belum siap menjalankan program tersebut.

“Kalau belum siap untuk melakukan edukasi, saya minta di postpone dulu program ini. Kita siapkan dulu, karena berarti ada satu proses pada saat persiapan itu lolos. Padahal itu bagian dari juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) persiapan melakukan sosialisasi,” jelas Ikravany Hilman saat rapat dengar pendapat Komisi D bersama Dinkes Depok, Jumat (17/11/2023).

Ikra menambahkan, karena kurangnya sosialisasi ini berakibat tujuan dari program menjadi tidak tercapai.

“Padahal tujuan dari program dengan anggaran Rp 4,9 miliar ini bukan tentang bagi-bagi makanan, tapi tentang memberi edukasi masyarakat dalam memberi makanan bergizi kepada anak,” jelasnya.

“Warga nggak tahu bahwa nugget itu ada keju, ayam dan sebagainya karena memang nggak dijelasin. Padahal bukan makanan yang penting di program ini, Rp 4,9 miliar bukan makanannya yang utama, tapi pengetahuan tentang makanan yang bergizi ini. Bahwa seperti tempe keju itu begini cara bikinnya,” imbuhnya.

Program ini dinilai hanya akan membuang-buang uang miliaran jika perbaikan tidak dilakukan. Anak dikatakannya tidak akan berubah kondisinya menjadi lebih baik karena edukasi yang tidak maksimal dari Pemkot Depok.

“Di akhir nanti, yang ditanya bukan berapa balita yang sudah dikasih makan. Tapi berapa banyak nutrisi yang tersebar, karena yang saya dengar, mudah-mudahan salah, stunting kita naik,” ujarnya.

Program PMT anak stunting atau gizi kurang di Kota Depok sedang disorot. Hal ini lantaran menu yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar gizi, seperti adanya pemberian otak-otak hingga nasi dengan kuah sop.

Perbedaan soal harga tersebut memicu rasa penasaran anggota Komisi D DPRD Depok

DEPOK – Komisi D DPRD Kota Depok menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok terkait bantuan makan stunting dana Rp 4,9 miliar yang memicu kontroversi.

Babai Suhaimi, Anggota DPRD Depok Komisi D fraksi PKB, menanyakan harga satuan stoples tersebut ke wirausaha baru (WUB) selaku bagian dari vendor program bantuan makanan untuk anak stunting.

“Harga stoples satu berapa? Stoplesnya aja berapa satunya?” tanya Babai.

“Harga satu stoples Rp 21.000,” jawab salah satu vendor WUB.

“Rp 21.000 satu stoples?” tanya Babai lagi.

“Kami dapat 3 (stoples) untuk 1 orang reuse, seperti itu,” jawabnya.

“Jadi 1 bayi 1 stoples dalam kurun waktu 28 hari. (Hitungannya) Rp 21.000 x 3 berarti Rp 60.000 (untuk 1 bayi),” papar Babai.

“Dibagi 24 hari karena yang 4 hari itu pemberian makanan tambahan nasi sehingga ada kotak sendiri,” jawab vendor WUB.

“Maka dipakai alat yang berulang-ulang ketemulah stoples ini dengan harga Rp 21.000 x 3 = Rp 61.000. Pertanyaannya, apakah sama semua harganya?” tanya Babai.

“Saya meluruskan, 1 stoples itu kurang lebih sekitar stoplesnya aja Rp 9.000-an. Tapi kan pada praktiknya Rp 9.000-an kita (beli) 3 kan, dan 3 stoples itu belum sama stiker. Sama stiker itu sekitar rata-rata Rp 10 ribuanlah 1 stoples,” jawab vendor WUB lainnya.

“Tapi pada praktiknya, berjalan selama 8 hari ini itu stoplesnya ada yang hilang, ada yang nggak balik. Jadi kita nambah lagi sebagai penadah kan. Jadi, bisa jadi, beda-beda setiap kecamatan. Kalau saya di Sawangan itu sudah sampai stoples ketiga tapi saat balikin nih kadang-kadang ada yang ‘maaf, Pak, pecah’ gitu ya, jadi nambah lagi (pemberian stoplesnya),” tambahnya.

Perbedaan soal harga tersebut memicu rasa penasaran anggota Komisi D DPRD Depok.

“Tadi kan ibu bilang harga toples Rp 21 ribu, Bapak dapet 9 ribu?” tanya komisi D.

“Bukan, Bu. Mungkin Rp 21.000 (untuk) 3 stoples,” jawab vendor WUB.

“Nggak, tadi ibu bilang Rp 21.000 (untuk) 1 stoples yang saya denger temen-temen ya. Artinya kita menyamakan juga,” tegas Komisi D.

Kemudian, Babai meminta Kadinkes Depok untuk memperhatikan baik-baik karena hal ini berdampak dengan anggaran. Sebab, jika dikalkulasikan harga stoples Rp 10.000 dikalikan 3 maka menghabiskan anggaran sebesar Rp 270 juta.

“Maka berdasarkan ketentuan tentu ketika pengadaan stoples ini harus dilakukan semuanya kegiatan sama makan kan harus antara penunjukan langsung dengan tender juga tergantung dengan pelaksanaan di setiap kecamatan itu yang pertama dari sisi pengadaan stoples itu sendiri,” ucap Babai.

“Nah yang kedua kalau dikatakan Pak Ikra tadi bahwa itu merupakan terserah UMKM mau memberikan apa stoples dan sebagainya logikanya di mana dengan harga Rp 18.000 dimana bapak harus mengeluarkan mengorbankan uang apalagi kalau menurut yang Beji tadi Rp 21.000 x 3 kan Rp 63.000. Mohon ini diperhatikan, kita tidak mau ibu mau mendukung kemajuan UMKM agar ada profitnya tapi kenyataannya malah menyusahkan. Ini tentu tidak baik juga untuk itu yang perlu digarisbawahi,” tambahnya.

Sebelumnya, Ikra mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

“Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar. Tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari pemerintah sebesar 6,6 miliar. Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat,” ucapnya kemarin.

“Sejarah di Kota Depok! Dalam anggaran yang dimohon kepada DPRD dari anggaran Rp 400 jutaan, tiba-tiba penambahan yang sampai Rp 4 miliar.”

DEPOK – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok mengkritik keras sajian menu tambahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

Pasalnya, DPRD Kota Depok telah menyetujui anggaran tambahan untuk stunting sebesar Rp 4,9 miliar. Angka ini melonjak dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 411 juta.

“Sejarah di Kota Depok! Dalam anggaran yang dimohon kepada DPRD dari anggaran Rp 400 jutaan, tiba-tiba penambahan yang sampai Rp 4 miliar. Ini paling luar biasa aneh penambahan,” ungkap anggota Banggar DPRD Kota Depok, Hamzah, yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Depok.

Namun, DPRD Kota Depok menganggap usulan penanggulangan stunting ini penting untuk kesehatan anak-anak bangsa dan anak-anak generasi penerus bangsa tidak boleh ada yang kekurangan gizi, maka disetujui.

“Tolong jangan dimain-mainkan anggaran negara Rp 4,9 miliar ini cukup banyak,” paparnya.

Hamzah meminta jika Kota Depok ingin bebas stunting jangan seenaknya memberi makanan untuk anak-anak.

“Ini program nasional, instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Ini harus dikawal dan harus bener-bener sesuai. Dengan harapan menu makanan tambahan sesuai dengan standarisasi gizi yang baik,” tuturnya.

Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat

DEPOK – Media sosial (Medsos) dihebohkan dengan penampakan menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok.

Pasalnya, makanan yang diperuntukkan untuk menambah gizi balita tersebut hanya berisi dua potong tahu kukus berkuah serta sedikit sawi dan nugget saja.

Usai viral, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati akhirnya memberikan klarifikasi bahwa makanan pencegah stunting yang sempat viral merupakan program PMT Lokal dalam bentuk menu kudapan atau makanan pelengkap.

“PMT lokal di Kota Depok diberikan selama 28 hari. Mulai tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023,” tuturnya.

Dia mengatakan anggaran program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari pemerintah pusat.

“Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil,” katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelontorkan anggaran hingga Rp4,9 miliar untuk program PMT Lokal. “Tetapi yang dipakai untuk PMT lokal yang sekarang lagi ramai 4,9 miliar,” kata Mary di Kantor Pemkot Depok, Kamis (16/11/2023).

Tiap menu PMT baik kudapan atau makanan lengkap dibanderol dengan harga Rp18 ribu. “Karena ketentuannya dari Kemenkes tidak dibedakan antara kudapan dengan menu lengkap,” pungkasnya.

Ada pun sasaran program PMT Lokal sebanyak 9.882 balita setiap harinya dalam kurun waktu 28 hari.

Di tempat berbeda, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menilai menu makanan pencegah stunting yang diberikan kepada ibu hamil dan balita itu sangat tidak layak.

Menurutnya, menu tersebut belum mencukupi nutrisi yang diperlukan. “Karena persoalannya bukan makanan, tapi nutrisi. Terpenuhi enggak nutrisinya buat ibu hamil dan balita. Menurut saya sampai hari ini belum terpenuhi,” kata Ikra, Kamis (16/11).

Ikra mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mestinya mampu menganalisis menu makanan yang dibutuhkan warga untuk mencegah stunting. Menurutnya, menu nasi tidak tepat, karena warga Depok tak kekurangan beras.

“Tapi protein kayak misal telur, susu, buah itu jadi soal. Kalau itu makanan tambahan, ya itu harus memenuhi. Kalau tahu, saya kira rumah tangga di Depok masih sering makan tahu,” ujar Ikra.

“Ibu hamil perlu susu tambahan. Kan ada susu formula untuk ibu hamil. Kenapa enggak itu yang diberikan,” imbuhnya.

Ikra pun mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

“Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar. Tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari pemerintah kota sebesar 6,6 miliar. Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Susi Pudjiastuti tak habis pikir jika anggaran yang seharusnya digelontorkan untuk kebaikan rakyat malah dikorupsi

DEPOK – Menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Pada unggahan yang beredar, menu makanan yang diberikan hanya nasi dan sop berisi sawi serta tahu putih.

Menu PMT itu diunggah akun Instagram @depok24jam. Pada salah satu foto yang diunggah, tampak menu nasi putih dan sop di dalam sebuah wadah plastik bening dengan tutup warna-warni.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengaku sedih saat mengetahui kabar tentang menu pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat berupa nasi-sup-sawi-tahu yang menelan anggaran lebih dari Rp4 miliar.

Susi Pudjiastuti tak habis pikir jika anggaran yang seharusnya digelontorkan untuk kebaikan rakyat malah dikorupsi.

“Harus nangis dan tertawa, sedih dan sedih, apapun untuk kebaikan anak-anak bangsa selalu ada penyunatan,” kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulisnya di akun X, Kamis, 16 November 2023.

Menurut Susi, korupsi sudah merasuki sistem sehingga sangat berpotensi menghancurkan siapa pun yang ada di dalamnya. Dia pun menyentil Presiden Joko Widodo terkait hal ini.

“Korupsi sudah di titik menghancurkan kualitas SDM kita untuk masa yang akan datang, @Jokowi,” pungkasnya.

😂😭😂😭😂😭😂😭😂harus nangis dan tertawa .. sedih dan sedih … apaun untk kebaikan anak2 bangsa selalu ada penyunatan. Korupsi sudah dititik menghancurkan kualitas SDM kita untk masa yg akan datang 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲 @jokowi https://t.co/mcWxF4WHan

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) November 16, 2023

Program PMT di Kota Depok mendapat sorotan publik. Sebab, menu yang disediakan hanya sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu PMT itu diunggah akun Instagram @depok24jam. Pada salah satu foto yang diunggah, tampak menu nasi putih dan sop di dalam sebuah wadah plastik bening dengan tutup warna-warni.

Pada tutup wadah itu, ada stiker Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono serta tulisan ”Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat”.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengaku heran dengan menu pencegah stunting yang disajikan. Ikra mempertanyakan kandungan gizi dalam makanan tersebut, mengingat program PMT seharusnya bertujuan untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Depok.

“Sangat tidak layak, enggak ngerti apa pertimbangannya,” kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023). Menurut Ikra, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok seharusnya memberikan menu makanan yang bergizi, misalnya telur, ikan, atau daging.

Terlebih, program tersebut menelan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar, dengan perincian Rp 18.000 untuk satu paket makanan.

“Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp 4,4 miliar. Yang namanya tambahan itu mesti diukur, yang biasanya ada di rumah tangga, nasi ada, tahu tempe biasanya ada. Nah yang enggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah, atau tambahan telur, ikan, daging,” imbuh Ikra.

Ikra menuturkan, makanan yang diberikan pun tak harus menu yang sudah matang. “Kan makanan tidak harus yang dimasak, bisa saja (diberikan) yang mentah biar dimasak,” tutur dia.

Ikra pun geram karena Pemkot Depok terkesan asal-asalan menyiapkan menu makanan pencegah stunting.

“Anggaran Rp 4,4 miliar maka harus punya impact terjadi peningkatan nutrisi warga. Itu kan bukan hal yang sedikit untuk mengurus sesembarangan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok, Turiman, usai agenda reses di lingkungan RT 01/02, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok menuturkan adanya dugaan penyelewengan anggaran PMT stunting ini karena nilai makanan menu stunting yang diberikan kepada keluarga bayi stunting.

“Agendanya Jumat bakal kita panggil dinas Kesehatan dan pihak vendor, rekan-rekan wartawan silahkan ikut hadir dan mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Turiman.

Turiman mengungkapkan bahwa Partai Gerindra tak main-main dengan temuan kasus ini. Pihaknya juga tak menampik akan merekomendasikan hasil temuan ini ke ranah hukum jika terbukti di temukan adanya pelanggaran.

Turiman menduga telah terjadi dugaan penyelewengan anggaran PMT stunting

DEPOK – Terkait heboh paket makanan untuk penanganan stunting pada program pemberian makanan tambahan (PMT) Lokal, Komisi D DPRD Kota Depok menjadwalkan pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan Mary Liziawati pada Jumat (17/11).

Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kota Depok, Turiman, usai agenda reses di lingkungan RT 01/02, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi tersebut mengaku siap mengawal dugaan kasus dana PMT Stunting senilai 4, 9 Miliar di Kota Depok .

Turiman menduga telah terjadi dugaan penyelewengan anggaran PMT stunting ini karena nilai makanan menu stunting yang diberikan kepada keluarga bayi stunting, nilainya sekitar Rp18.000 per paket.

Namun kata Turiman , diduga kuat dipotong hingga menjadi hanya senilai Rp 3.000. artinya potongannya fingga 15.000.

“Agendanya Jumat bakal kita panggil dinas Kesehatan dan pihak vendor, rekan-rekan wartawan silahkan ikut hadir dan mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Turiman.

Turiman mengungkapkan bahwa Partai Gerindra tak main-main dengan temuan kasus ini. Pihaknya juga tak menampik akan merekomendasikan hasil temuan ini ke ranah hukum jika terbukti di temukan adanya pelanggaran.

Sebelumnya, viral di media sosial, kisah seorang ibu di Kota Depok yang kecewa saat mengikuti program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari.

Dalam cerita sang ibu, ia datang ke Posyandu di kawasan Gandul, Cinere, Kota Depok pukul 09.30 namun sampai jam 11.00 siang tidak mendapat materi apa-apa dari kader.

Sang ibu mengaku hanya ditimbang dan diukur tinggi badan lalu diberi makanan tambahan hanya berupa 3 potong nuget di dalam toples plastik.

Kisah kekecewaan sang ibu hamil ini diungggah akun Instagranm @depok23jam, Rabu (15/11/2023).

“Saya salah satu orang tua yang ikut program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari,” kata sang ibu.

“Hari pertama, saya datang dari jam 9:30 pagi, nunggu sampai jam 11 siang baru selesai, gak ada materi apa-apa dari kader. Datang hanya untuk nimbang, sama ukur TB. Selanjutnya, duduk bengong nungguin makanan tambahan,” ujarnya.

Bahkan kata sang ibu tidak ada air mineral yang diberikan kepadanya saat menunggu.

“Tidak ada air minum yang disediakan selama nunggu di situ. Kagetnya, pas makanan datang cuma 3 biji nugget di dalam toples,” katanya.

Kekagetan sang ibu bukan hanya disitu saja. Ia juga diminta mengembalikan toples plastik untuk isi ulang nuget keesokan harinya.

“Ini merupakan tahapan tindak lanjut dari Intensif Fiskal Tahun Berjalan Kinerja Penanganan Stunting yang diberikan oleh pemerintah pusat karena Depok terus melakukan upaya penanganan stunting,” ujar Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati.

Mary menyebutkan, nantinya intervensi yang dilakukan yakni dengan pemberian PMT lokal, bukan PMT pabrikan. Sehingga zat gizi, kandungannya dan pengolahan makannya aman untuk dikonsumsi balita dan berdampak baik untuk perkembangan gizinya.

Dikatakan Mary, untuk mendukung pemberian PMT tersebut, pihaknya bersinergi dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Puskesmas, dan Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok.

“Kami libatkan PKK baik dalam hal penyusunan menu, literasi, pendongeng, dan edukasi serta distribusi melalui Ojek Cantik Menghantarkan Makanan untuk Balita Stunting (Ocan Bananas), Tenaga Gizi Puskesmas, dan Wirausaha Baru (WUB) untuk pembuatan PMT,” tutupnya.

“Total ada lima kasus yang dilaporkan di Kota Depok, dengan hasil pemeriksaan negatif Cacar Monyet,” ungkap Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati, Jumat (03/11/23).

Mary menyebutkan, berdasarkan laporan tersebut, satu kasus dicurigai, gejala tidak masuk kriteria Monkeypox. Sehingga status dikeluarkan dan saat ini kondisi sudah sehat dan untuk laporan kasus ini pasien usia 11 tahun.

Kemudian, jelas Mary, dua kasus suspek atau terduga domisili Depok. Kasus tersebut merupakan hasil pelaporan fasilitas kesehatan (faskes) di Jakarta. Kemudian, dilakukan pemeriksaan dan hasil sampel negatif Monkeypox.

Lalu, ungkap Mary, satu kasus kontak erat tidak bergejala dengan domisili Depok. Kasus tersebut juga merupakan pelaporan dari faskes Jakarta dan hasil pemeriksaan sampel negatif Monkeypox.

“Satu kasus lagi juga suspek domisili Depok yang merupakan pelaporan dari faskes Kota Bogor dengan hasil negatif,” tambah Mary.

“Untuk total kasus ini, satu dengan usia 11 tahun dan empat kasus lainnya usia 23 sampai 37 tahun,” pungkasnya.