<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ditanya Dasar Hukumnya Malah Bungkam &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<atom:link href="https://www.berantas.co.id/tag/ditanya-dasar-hukumnya-malah-bungkam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<description>Berani Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 03:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.berantas.co.id/go/wp-content/uploads/2026/09/cropped-BR_copy_295x63-32x32.jpg</url>
	<title>Ditanya Dasar Hukumnya Malah Bungkam &#8211; BERANTAS.co.id</title>
	<link>https://www.berantas.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Satria Mandala Hentikan Jawaban Pemerintah untuk PKB, Ditanya Dasar Hukumnya Malah Bungkam</title>
		<link>https://www.berantas.co.id/satria-mandala-hentikan-jawaban-pemerintah-untuk-pkb-ditanya-dasar-hukumnya-malah-bungkam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[DAERAH]]></category>
		<category><![CDATA[Ditanya Dasar Hukumnya Malah Bungkam]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Mandala Hentikan Jawaban Pemerintah untuk PKB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berantas.co.id/?p=82869</guid>

					<description><![CDATA[Editor redaksi &#160; &#160; &#160; Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Editor redaksi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berantas.co.id, KUANTAN SINGINGI — Polemik rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (29/9/2026), belum juga mereda. Keputusan pimpinan rapat yang meminta Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melewati jawaban atas Pandangan Umum Fraksi PKB justru memunculkan tanda tanya besar.</p>
<p>Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Pj Sekda Muradi hendak menyampaikan jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi PKB.</p>
<p>Namun, pimpinan rapat Satria Mandala meminta agar jawaban untuk Fraksi PKB dilewati dengan alasan tidak ada anggota Fraksi PKB yang hadir dalam rapat.</p>
<p>Alasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar.</p>
<p>Atas dasar kewenangan apa pimpinan rapat menghentikan atau melewati jawaban pemerintah terhadap pandangan umum sebuah fraksi yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi dalam forum DPRD?</p>
<p>Apakah ketidakhadiran anggota fraksi secara otomatis menggugurkan atau menghilangkan kesempatan pemerintah untuk menyampaikan jawaban dalam rapat paripurna?</p>
<p>Aturan mana yang mengatur demikian? Pasal berapa? Ayat berapa?</p>
<p>Pertanyaan tersebut kemudian disampaikan kepada Satria Mandala untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan pemberitaan.</p>
<p>Namun hingga berita ini diterbitkan, Satria Mandala belum memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.</p>
<p>Diamnya pimpinan rapat ketika diminta menjelaskan dasar hukum keputusan tersebut justru membuat persoalan semakin menarik perhatian.</p>
<p>Jika memang terdapat aturan yang memberikan kewenangan kepada pimpinan rapat untuk melewati jawaban pemerintah karena anggota fraksi yang bersangkutan tidak hadir, semestinya dasar tersebut dapat dijelaskan secara terbuka.</p>
<p>Tidak perlu berdebat. Tidak perlu saling menyerang. Tidak perlu membangun opini. Cukup tunjukkan aturan dan dasar kewenangannya.</p>
<p>Sebab setiap keputusan dalam forum kelembagaan DPRD semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural maupun kelembagaan.</p>
<p>Pertanyaannya kini bukan sekadar mengapa jawaban pemerintah untuk PKB tidak dibacakan.</p>
<p>Pertanyaan yang lebih besar adalah:</p>
<p>Apakah ketidakhadiran anggota Fraksi PKB memang memiliki konsekuensi hukum atau tata tertib berupa tidak perlu disampaikannya jawaban pemerintah?</p>
<p>Jika memang demikian, publik berhak mengetahui dasar hukumnya.</p>
<p>Sebaliknya, jika tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur demikian, publik juga berhak mempertanyakan dasar keputusan pimpinan rapat tersebut.</p>
<p>JANGAN BAWA PERSOALAN PRIBADI KE FORUM RAKYAT</p>
<p>Persoalan lain yang tak kalah penting adalah munculnya persepsi mengenai kemungkinan adanya persoalan personal di balik dinamika tersebut.</p>
<p>Namun apa pun hubungan atau persoalan antarindividu yang mungkin terjadi, forum paripurna DPRD bukan tempat untuk membawa persoalan pribadi.</p>
<p>Jika terdapat persoalan personal antara pimpinan rapat dengan anggota DPRD ataupun dengan fraksi tertentu, penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui mekanisme yang tepat.</p>
<p>Jangan sampai persoalan antarorang berubah menjadi persoalan lembaga.</p>
<p>Sebab ketika keputusan dalam forum resmi DPRD dipersepsikan dipengaruhi persoalan personal, yang dipertaruhkan bukan hanya nama pihak-pihak yang berselisih.</p>
<p>Yang ikut dipertaruhkan adalah kredibilitas lembaga DPRD di mata masyarakat.</p>
<p>Lebih jauh lagi, kepentingan publik.</p>
<p>Masyarakat memilih dan memberikan mandat kepada DPRD bukan untuk menyaksikan persoalan personal dibawa ke ruang sidang.</p>
<p>Masyarakat membutuhkan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah, penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan melalui mekanisme yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>PEMIMPIN RAPAT DITUNTUT BIJAK, BUKAN REAKTIF</p>
<p>Posisi sebagai pimpinan rapat tentu membawa tanggung jawab yang lebih besar.</p>
<p>Pimpinan rapat bukan sekadar pihak yang mengatur jalannya persidangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan forum berjalan tertib, objektif, dan sesuai aturan yang berlaku.</p>
<p>Karena itu, setiap keputusan yang menimbulkan pertanyaan publik semestinya disertai penjelasan yang terang.</p>
<p>Terlebih keputusan tersebut berkaitan dengan jawaban pemerintah dalam rangkaian pembahasan APBD.</p>
<p>Jangan sampai persoalan hubungan personal dengan seseorang kemudian berujung pada keputusan yang berdampak terhadap sebuah fraksi.</p>
<p>Jangan sampai perbedaan antarindividu masuk ke ranah kelembagaan.</p>
<p>Dan jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana pemerintah merespons pandangan, kritik, maupun pertanyaan yang disampaikan wakil mereka di DPRD.</p>
<p>YANG DIPERTANYAKAN BUKAN SEKADAR JAWABAN PKB</p>
<p>Polemik ini tidak semestinya disederhanakan hanya dengan kalimat:</p>
<p>” PKB tidak hadir, jadi jawabannya tidak perlu dibacakan.”</p>
<p>Persoalannya jauh lebih mendasar.</p>
<p>Ada pandangan umum fraksi yang sebelumnya telah disampaikan dalam forum resmi.</p>
<p>Ada jawaban pemerintah yang telah dipersiapkan.</p>
<p>Ada agenda pembahasan yang sedang berlangsung.</p>
<p>Dan ada masyarakat yang berkepentingan mengetahui bagaimana pemerintah memberikan respons terhadap pandangan para wakil rakyat.</p>
<p>Karena itu, pertanyaan publik menjadi sangat sederhana:</p>
<p>Apakah ketidakhadiran anggota fraksi otomatis menghapus kewajiban atau kesempatan pemerintah untuk menyampaikan jawabannya dalam forum resmi DPRD?</p>
<p>Kalau memang iya, dasar hukumnya apa?</p>
<p>Kalau tidak, mengapa jawaban tersebut dihentikan atau dilewati?</p>
<p>Dua pertanyaan sederhana itu seharusnya tidak sulit dijawab oleh pimpinan rapat.</p>
<p>JANGAN SAMPAI MASYARAKAT MENJADI KORBAN</p>
<p>Perbedaan politik merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.</p>
<p>Perbedaan pendapat juga merupakan bagian dari dinamika lembaga perwakilan.</p>
<p>Namun setiap persoalan memiliki ruang dan mekanisme penyelesaiannya.</p>
<p>Jika persoalan bersifat pribadi, selesaikan secara pribadi.</p>
<p>Jika persoalan menyangkut politik, gunakan mekanisme politik.</p>
<p>Jika menyangkut hukum, tempuh mekanisme hukum.</p>
<p>Tetapi jangan sampai persoalan tersebut memengaruhi proses kelembagaan yang seharusnya berjalan untuk kepentingan masyarakat.</p>
<p>Sebab masyarakat tidak berkepentingan mengetahui siapa sedang berselisih dengan siapa.</p>
<p>Masyarakat ingin mengetahui hal yang jauh lebih penting:</p>
<p>Bagaimana pemerintah menjawab persoalan daerah?</p>
<p>Bagaimana APBD digunakan?</p>
<p>Apa penjelasan pemerintah atas kritik dan pandangan DPRD?</p>
<p>Dan yang paling penting, mengapa jawaban pemerintah atas pandangan salah satu fraksi sampai tidak disampaikan?</p>
<p>SATRIA MANDALA MASIH DITUNGGU</p>
<p>Satria Mandala masih memiliki ruang untuk memberikan penjelasan.</p>
<p>Bukan untuk berdebat.</p>
<p>Bukan untuk menyerang pihak lain.</p>
<p>Bukan pula untuk memperpanjang polemik.</p>
<p>Cukup menjelaskan dasar kewenangannya.</p>
<p>Jika terdapat pasal yang menjadi dasar keputusan tersebut, tunjukkan.</p>
<p>Jika keputusan itu merupakan hasil kesepakatan pimpinan DPRD, jelaskan mekanismenya.</p>
<p>Jika terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar, sampaikan secara terbuka kepada publik.</p>
<p>Sebab transparansi tidak membutuhkan drama.</p>
<p>Keterbukaan tidak membutuhkan serangan balik.</p>
<p>Dan menjelaskan dasar hukum sebuah keputusan seharusnya menjadi hal yang wajar dalam sebuah lembaga negara.</p>
<p>Kebijaksanaan seorang pimpinan justru diuji ketika menghadapi situasi sulit dan perbedaan pandangan.</p>
<p>Jangan sampai kursi pimpinan membuat persoalan antarindividu terlihat sebagai keputusan lembaga.</p>
<p>Jangan sampai perbedaan dengan satu fraksi berdampak pada proses persidangan.</p>
<p>Dan jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang menanggung akibat dari persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kelembagaan.</p>
<p>Pada akhirnya, publik hanya membutuhkan jawaban atas pertanyaan yang sangat sederhana:</p>
<p>Atas dasar apa jawaban Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Fraksi PKB dihentikan atau dilewati?</p>
<p>Mengapa ketidakhadiran anggota PKB dijadikan alasan?</p>
<p>Dan mengapa ketika diminta menunjukkan dasar hukumnya, pimpinan rapat belum memberikan penjelasan?<br />
Publik tidak membutuhkan drama politik.</p>
<p>Publik membutuhkan transparansi, aturan yang jelas, dan pimpinan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dalam forum rakyat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
