Editor : redaksi

Berantas.co.id, Garut – Dalam kegaduhan dugaan skandal Pokir dan BOP DPRD Garut mulai mendapat tanggapan serius dari kalangan pegiat dan pemerhati kebijakan publik

Seperti diungkapkan oleh Alam, seorang anggota organisasi kepemudaan dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Dan TNI-POLRI (GMFKPPI) X/11-Garut yang juga aktif diberbagai kalangan pegiat di Garut.

Ia mempertanyakan “Kenapa proyek-proyek yang diusung oleh kebijakan pokir dari sisi pembangunannya seperti tidak tampak di permukaan publik, baik dalam proses, pelaksanaan, pengawasan, serah-terima manfaat, maupun pertanggungjawaban.

Aparat penegak aturan dan para pihak terkait pun seolah-olah tidak tampak dalam pengawasan. Aparat baru tampak pada saat pekerjaan atau issue berperkara, “papar Alam.

Alam pun menambahkan, “Saya berharap, keberadaan dan peranan Tupoksi kamar dagang dan industri (Kadin) Garut diharapkan proses kebijakan yang diakomodir dan dieksekusi melalui birokrasi maupun legislasi dapat tersusun dan terlaksana secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, termasuk maksimal dirasakan oleh penerima manfaat, sehingga kebaradaan Kadin dapat mengkoreksi dan menjadi solusi bagi pembangunan, “pungkasnya. *(…)