Editor : Redaksi

BERANTAS.co.id – Sleman –
Para pengusaha hotel dan restoran menyebut kebijakan tanpa tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan tidak signifikan mendongkrak kunjungan wisatawan. Hanya berdampak sekitar 5-8 persen mendongkrak kegiatan hotel dan restoran.

Joko Paromo, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sleman justru menyebut PPKM Level 4 menurun kegiatan di hotel. “Penurunan 20-25 persen sejak awal Maret. Booking di bulan Maret, tapi batal tidak jadi melakukan perjalanan, para wisatawan dan pengunjung merasa takut,” tuturnya, Senin (14/3).

Di satu sisi, lanjut Joko, pihak penyelenggara kegiatan akan mengadakan kegiatan seperti meeting menjadi takut. “Kalau acara meeting dibagi-bagi karena dampak PPKM dibatasi 25 persen, biaya akan membengkak dan narasumber juga belum pasti bisa datang,” ujarnya.

“Biaya juga akan meningkat dua kali, dampak signifikan. Jogja sudah membaik kenapa tiba-tiba level 4 dengan pembatasan. Membuat pengusaha swasta kalang kabut,” imbuhnya.

Menurutnya, pembatasan PPKM membatasi pendapatan para pengusaha hotel dan restoran. “Kita mendukung program pemerintah untuk prokes. Padahal hotel dan restoran sudah melakukan prokes dengan baik,” katanya.

“Kenapa yang diubek-ubek hotel dan restoran, pasar-pasar umum itu seharusnya juga dilakukan pengecekan,” imbuhnya.

Ia pun berharapan kebijakan PPKM diperlonggar dengan prokes ditingkatkan dan dijalankan ketat. Menurutnya, hal itu akan mendongkrak pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat. “Kalau seperti ini terus, kapan selesainya,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Suparmono mengatakan menurutnya tidak terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang drastis. “Di objek wisata, menurunnya nggak drastis banget,” ucapnya.

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya segera mengeluarkan surat edaran terkait erupsi Merapi yang terjadi pada hari Kamis (10/3). Sebab, saat Merapi erupsi, wisatawan dari luar kota yang sudah booking jip wisata berencana akan membatalkan agendanya. “Tapi setelah kami keluarkan SE, hanya wilayah yang 5 kilometer yang tidak boleh dikunjungi, mereka paham. Merapi tidak keseluruhan yang tidak boleh dikunjungi. Itu akhirnya tetap kunjungan,” tuturnya.

Sebelum keluar surat edaran, Pram mengaku banyak dihubungi teman-teman biro travel, tapi setelah surat edaran keluar membantu orang yang akan berkunjung ke kawasan Merapi. “Kepastian informasi itu penting,” ujarnya.

Untuk menjaga objek wisata yang ditutup, Pram menyebut sudah berkoordinasi dengan Panewu Cangkringan, Lurah, dan Kapolsek untuk menjaga jalur yang dilarang dimasukin wisatawan. “Secara keseluruhan tetap terjaga karena saya memantau,” tukasnya.