Editor : redaksi

Berantas.co.id, Bogor – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai Calon Presiden PDI Perjuangan. Penetapan tersebut diumumkan oleh ketua umum partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Dalam rapat DPP PDIP ke 140, ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden yang diusung oleh Partai PDIP yang merupakan hak prerogatif dari ketua umum PDIP untuk mengusung calon presiden dari PDIP.

Maka dari itu, ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dari PDIP pada tahun 2024.

“saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan,” ujar Megawati.

“Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo. Sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan.” lanjut Megawati.

Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sangat menghargai keputusan ketua umum Megawati dan PDI Perjuangan yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dari PDIP.

“Saya sangat menghargai keputusan dan ibu Megawati Soekarnoputri ketua umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan yaitu bapak Ganjar Pranowo,” ujar Jokowi.

Tidak lupa, Ganjar Pranowo yang ditetapkan sebagai Calon Presiden dari PDIP memberikan sambutannya. Ia mengatakan, tugas yang diberikan oleh ketua umum PDIP sebagai Calon Presiden akan dijalankan dengan sebaik mungkin.

“Hari ini ibu ketua umum mengumumkan memberikan amanat kepada saya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia,” ujar Ganjar Pranowo.

***

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Jakarta –

Polisi PJR (Patroli Jalan Raya) harus bisa menindak tegas kendaraan dump truk
yang diparkir di bahu Jalan Tol yang dimana PJR dalan melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas.

Hal itu dilakukan
untuk pengendalian lalu lintas dan mencegah juga meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

Perlu diketahui adanya antrian parkir liar kendaraan dump truk
dan salah satunya bernomor Polisi Z 9003 AK telah menganggu pengguna jalan Tol yang mengakibatkan menjadi kecelakaan dan
penyebab kecelakaan itu yang melibatkan dua kendaraan sedan di ruas jalan Tol KM 106 Cipali arah ke jawa “Jumat 25 Pebruari 22

Hal itu disampaikan oleh salah satu korban kecelakaan yang berinisial B yang merupakan juga sebagai Pendiri Media Online juga Organisasi media dijakarta .

Antrian kendaraan dump truk yang diduga bermuatan tanah atau pasir, antrian panjang parkir di bahu jalan Tol Cipali KM 106 yang menyebabkan
terjadinya kecelakaan .

Kenapa petugas tol membiarkan dump truk berjejer parkir di bahu jalan tanpa ada tindakan tegas .

Kami berkendara di jalur kiri saat pada saat itu dan kendaraan yang didepan berbelok kearah kiri untuk menghindari mobil yang didepannya, kecepatan kami hanya 80 km / jam dan kami mendadak banting stir ke kanan untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang didepannya karena menghindari dump truk, yang dimana posisi mobil ku di jalur sebelah kanan
tapi benturan pun tak bisa kami hindari dan kenapa petugas jalan tol dan patroli polisi membiarkan dump truk parkir di bahu jalan Tol” Jelasnya .

Sedangkan aturan tersebut telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (PP Jalan Tol). Dalam peraturan tersebut, tertulis jelas peruntukkan jalan tol, khususnya pada pasal 41 ayat 2 dan juga penggunaan bahu jalan tol juga sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan, sudah ditentukan pula sanksi dan juga dendanya. Penggunaan bahu jalan tol pada hakikatnya hanya untuk sesuatu yang bersifat darurat dan hanya petugas yang berwenang saja yang boleh menggunakannya.

Oleh sebab itu akan saya laporkan permalasahan ini ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk di tindak lanjuti” Tutupnya.

Nara sumber : AWDI