Jakarta- Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti menilai dunia saat ini sedang berubah.
Perubahan ini juga terjadi di Indonesia, dimana tata kelola global dan nasional tidak lagi mengarah pada pola pembangunan yang dibangun dari satu arus pembangunan atas ke bawah, tapi dibangun dari bawah ke atas.
Guna mencapai titik temu tersebut, harus berada di tengah antara arus bottom up dan top down.
Oleh karena itu, kata dia diperlukan tindakan bersama, baik pada level struktural negara maupun level non struktural.
Hal itu disampaikan Yudi menyikapi rencana hadirnya sebuah program layanan dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan (TK) yang salah satu produknya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Tentu program ini kita apresiasi sekaligus kita harapkan juga dapat dikembangkan menjadi basic income masyarakat, di mana bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan saja, melainkan juga untuk masyarakat yang sejak lama belum memiliki pekerjaan,” kata Yudi dalam diskusi virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (28/12/2021).
Pemimpin Redaksi Suaramerdeka.id itu memandang, JKP merupakan program berbasis kemanusiaan dan keadilan sosial, dalam kerangka pembangunan kekuatan rakyat sebagai basis utama kekuatan negara.
Karena itu untuk menyukseskan program JKP, di mana anggaran yang digunakan merupakan anggaran rakyat yang dikelola BPJS senilai sekitar Rp 480 triliun, menurutnya program tersebut harus benar-benar melibatkan rakyat warga negara secara langsung.
Caranya dengan memaksimalkan kekuatan pilar demokrasi yang saat ini telah terbangun pilar kelima yaitu kekuatan rakyat setelah empat pilar kekuatan sebelumnya yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan media massa.
“Artinya dalam program JKP ini ada dua komponen yang sangat berperan dalam keberhasilan tercapainya target program JKP ini, agar sesuai dengan tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial sesuai kepentingan nasional (rakyat warga negara dan negara) kita,” papar Yudi.
Sekaligus tercapainya target SDG’s (Sustainable Development Goals) dalam konteks global. Dua komponen ini adalah media massa dan partisipasi warga,” jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, program JKP dapat dikontrol langsung oleh masyarakat melalui media massa, dan melibatkan partisipasi warga.
“Tentu, nantinya partisipasi warga ini juga harus diwujudkan menjadi badan partisipasi rakyat warga negara sebagai badan formal sebagai kekuatan kelima demokrasi, yaitu kekuatan rakyat,” ungkap Yudi.
Adapun dalam konteks demokrasi, media massa selain sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menurutnya juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial.
“Program JKP ini sangat memungkinkan menjadi kendaraan perubahan, khususnya dalam hal perubahan ekonomi Indonesia. Di sinilah peran media massa begitu penting posisinya dalam hal sosialisasi dan kontrol sosial serta mendorong program JKP ini menjadi arus politik pembangunan ekonomi sosial,” tutur Yudi.
Lebih lanjut, kekuatan rakyat sebagai pilar kelima demokrasi, kata dia perlu dimaterialkan menjadi sebuah badan legal formal dalam negara, sebagai badan partisipasi warga yang menjadi saluran langsung rakyat warga negara untuk terlibat dalam keputusan-keputusan negara melalui partisipasi langsung yang diatur dalam payung hukum negara.
