Pertemuan Pimpinan DPR RI Dengan Pemerintah RI Diwakili Oleh Menkopolhukam, Mensesneg, Mendagri, Menhan. MenkumHAM, MenPAN RB

Penulis : Roni

Editor : Redaksi

 

Berantas.co.id, Jakarta
Fakta Fakta : Pada Hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020, Pada Pukul 11.49 WIB, Bertempat Diruang Rapat Delegasi Lantai ll Nusantara lll Komplek Parlemen DPR MPR RI, Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat, Telah Berlangsung Pertemuan Antara Pimpinan DPR RI Dengan Pemerintah Diwakili Oleh Menkopolhukam, Mensesneg, Mendagri, Menhan, MenkumHAM, MenPAN RB Pembahasan *Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila*

=== *Pukul 12.45 WIB s.d 12 55 WIB Jumpa Pers Di loby Nusantara lll*

*Penyampain*

*PUAN MAHARANI – Ketua DPR*

Pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil Pemerintah atau utusan dari Presiden yang dipimpin Pak Menkopolhukam untuk bisa menyerahkan konsep Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau mendapatkan masukan dari masyarakat.

Konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

Konsep yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal.

Substansi pasal RUU BPIP hanya ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP, sementara pasar pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

Dalam konsideran mengingat terdapat TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.

DPR bersama Pemerintah akan membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP.

DPR dan Pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong-royong melawan Pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya.

*MAHFUD MD – Menteri Koordinator Polhukam*

Saya (Menkopolhukam) mewakili Pemerintah membawa Surat Presiden hari ini ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saya membawa Surat Presiden yang berisi e dokumen: yang pertama dokumen resmi dari Presiden kepada Ketua DPR, dan dua lampiran lainnya terkait dengan RUU BPIP. Isi RUU ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang Ideologi Pancasila sehingga kami di dalam RUU ini menyatakan seperti disampaikan oleh Ketua DPR tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS Nomo 25 Tahun 1966 itu harus menjadi salah satu pijakan pentingnya. Yang kedua, rumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Pancasila yang sekarang tertuang didalam pembukaan dengan Lima Sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman.

Itu adalah satu sumbang saran dari Pemerintah kepada DPR dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silakan. Tadi kami bersepakat bahwa ini dokumen terbuka nanti bisa diakses di websitenya DPR.

Soal Pancasila yang kita pakai secara resmi disini kami cantumkan di dalam Bab 1 pasal 1 butir 1 bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Comments

comments