Editor redaksi
Berantas.co.id, Siak, Riau – Polemik serius mencuat dari lingkungan kebun milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Koperasi Olak Mandiri. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan perselingkuhan, tetapi juga membuka dugaan praktik pelanggaran hukum yang lebih luas, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga intimidasi terhadap pekerja.
Seorang perempuan, Ina Juna, yang merupakan istri sah dari Krisman Harefa (Ama Juna), secara terbuka menyampaikan sikap tegas dan tuntutan resmi atas dugaan hubungan terlarang yang melibatkan suaminya dengan seorang perempuan asal Medan bernama Rita.
Ina Juna mengaku selama ini telah dibohongi oleh suaminya. Kecurigaan yang sebelumnya hanya sebatas informasi, kini diperkuat dengan beredarnya video di media sosial yang menunjukkan dugaan hubungan tersebut. Ia menyatakan sangat terpukul setelah melihat bukti tersebut yang diperoleh dari keluarganya.
Lebih mengejutkan lagi, Ina Juna mengungkap bahwa perempuan bernama Rita tersebut masih berstatus sebagai istri sah dari saudara kandung suaminya, dan telah memiliki seorang anak. Fakta ini dinilai memperparah dugaan pelanggaran moral dan hukum yang terjadi.
Hingga saat ini, Ina Juna menegaskan belum ada klarifikasi resmi dari suaminya maupun pihak perempuan yang diduga terlibat. Termasuk dari Yuliarman Lase alias Amayoga, yang disebut sebagai pimpinan di lokasi kebun tempat suaminya bekerja.
Atas dasar tersebut, Ina Juna bersama keluarga besar menyampaikan tuntutan tegas sebagai berikut:
1. Mendesak Krisman Harefa untuk segera kembali dan memberikan klarifikasi langsung di hadapan keluarga besar.
2. Menuntut seluruh pihak yang mengetahui atau terlibat, termasuk pimpinan kebun, untuk memberikan keterangan secara jujur dan transparan.
3. Menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap Krisman Harefa, Rita, dan pihak lain yang terlibat atas dugaan perzinahan serta pembiaran hubungan tersebut.
4. Ina Juna juga menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada itikad baik, pihak keluarga akan mendatangi langsung lokasi kebun dan melanjutkan proses hukum secara resmi.
DUGAAN PELANGGARAN SERIUS DI LINGKUNGAN KERJA
Kasus ini semakin kompleks setelah muncul laporan lain dari seorang pekerja bernama Heppynes Hia, yang mengungkap dugaan pelanggaran serius di kebun yang sama.
Sejumlah dugaan yang mencuat antara lain:
1. Pekerja dipekerjakan tanpa kontrak resmi
2. Tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial
3. Adanya sistem utang yang mengikat pekerja secara tidak wajar
4. Pembatasan kebebasan pekerja untuk keluar dari lokasi kerja
5. Dugaan intimidasi dan tekanan ekonomi
6. Perampasan dan atau pengambilan secara paksa barang-barang milikppml Samo korban sebagai pelapor
7. Sejumlah serangan di Sosmed yang unsur pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sejumlah pemilik Akun Facebook yang pelapor
Situasi ini mengindikasikan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan berpotensi mengarah pada tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Situasi ini mengindikasikan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan berpotensi mengarah pada tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif.
KRONOLOGI KEJADIAN
Berdasarkan laporan pelapor:
a. 19 Februari 2026: Terjadi penghadangan dan dugaan penganiayaan ringan saat pelapor hendak menjual barang untuk melunasi utang.
b. 21 Februari 2026: Gangguan berupa kebisingan dan intimidasi di sekitar rumah korban.
c. Hari-hari berikutnya: Dugaan pemutusan listrik dan pelemparan rumah.
d. 4–5 Maret 2026: Dugaan perampasan kendaraan dan barang rumah tangga.
e. Dan berikutnya hingga saat ini serangan di Sosmed oleh pemilik Akun Facebook dari kelompok pihak terlapor
Kasus ini telah masuk tahap penyidikan, ditandai dengan diterbitkannya SP2HP A2. Namun hingga awal April 2026, belum terlihat perkembangan signifikan.
SIKAP APARAT DAN HARAPAN KELUARGA
Pihak kepolisian menyatakan baru menerima laporan terkait dugaan penganiayaan ringan dan pencemaran nama baik, namun membuka ruang untuk laporan tambahan.
Keluarga pelapor menegaskan harapan agar seluruh laporan, baik utama maupun tambahan, dapat diproses secara menyeluruh, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.
PENEGASAN AKHIR
Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut persoalan rumah tangga, tetapi juga dugaan pelanggaran sistemik di lingkungan kerja yang dikelola atas nama koperasi.
Keluarga korban menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau, dan informasi lanjutan akan disampaikan kepada publik sesuai prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang adil.
