Penulis : tim
Editor : redaksi
Berantas.co.id,Jakarta – KETUM GPHN RI MADUN HARIYADI, Angkat bicara terkait prediksi ICW 10 hal buruk akan terjadi jika jokowi tak terbitkan PERPPU KPK,
apa yang di sampaikan oleh Kurnia Ramadhan selaku peneliti hukum dari ICW pada detiknews, Sama saja ICW mengancam Pemerintah.(9/10/19)
Kenapa ICW dan KPK merasa risih kalau bersih, jelas Madun Hariayadi,” UU KPK yang baru ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja KPK yang sudah 17 tahun hanya melakukan pencitraan yang menghambur -hamburkan uang negara. Faktanya 17 tahun KPK berdiri tapi korupsi makin menggurita,
Dari pengalaman saya sebagai pegiat anti korupsi yang hampir lima belas tahun menilai kalau KPK tidak melakukan pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi,
KPK hanya sibuk menangkap orang dan menyita barang bukti recehan serta memberitakanya berhari hari dengan tujuan agar masyarakat melihat seolah – olah KPK bekerja, Padahal di balik drama OTT itu ada indikasi kuat di manfaatkan oleh oknum2 KPK menggelapkan harta rampasan dari para tersangka,” jelasnya ketua umum GPHN RI.
Kemudian Madun Hariyadi mengatakan,” Penanganan perkara yang di lakukan oleh KPK, Melalui OTT juga tidak pernah tuntas, Karena tidak semua pihak yang turut serta di jadikan tersangka, Sehingga daerah2 yang pernah di OTT oleh KPK kejahatan korupsinya makin parah. Untuk saya sebagai penggiat anti korupsi yang memiliki data tentang sepak terjang ICW dan KPK, Menghimbau kepada publik agar tidak terkecoh pencitraan yang di lakukan oleh KPK, Karena ada banyak kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliyun mengendap di KPK, Yang di peti eskan.
OTT yang di lakukan oleh KPK hanya pencitraan semata, Yang tujuannya untuk menutupi boroknya KPK.Ujarnya.
Lanjut ketua umum GPHN RI menjelaskan,” Contohnya saat ini, Ketika KPK melakukan OTT bupati lampung yang hanya menemukan barang bukti 200 juta, Padahal ada kasus korupsi pengadaan alkes propinsi banten yang merugikan negara 79 miliyar, Akan tetapi tidak jelas perkaranya di KPK. Salah satu contohnya lagi, Ketika OTT yang dilakukan KPK di bengulu selatan padahal barang buktinya tidak sampai seratus juta, Namun ada penyelewengan dana bantuan gempa 6,3 triliyun kota padang, perkaranya tidak jelas di KPK dan sampai saat ini tidak di tanggani oleh KPK, Dan lagi – lagi kasus korupsi bantuan dana gempa di padang ini di eskan(Bekukan) oleh KPK,” INI ADA APA DENGAN KPK,” Ungkap Madun Hariyadi.
Dengan dua contoh kasus di atas apa publik masih mau di bohongin oleh kpk, kami masih punya banyak data korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliyun tapi kpk tutup mata dan telinga dengan hal kasus tersebut.
OTT tuu,.”( ORA TAU TUNTAS) itu menurut saya, Tuturnya
Ketua Umum GPHN RI Madun Hariyadi mengatakan,” Dengan UU KPK yang baru KPK TAK PERLU RISIH KALAU BERSIH.
ICW dan KPK ini satu paket terus menerus membangun opini, Agar publik lupa dengan kebobrokan KPK yang banyak menggelapkan harta sitaan milik tersangka. Bahkan menjadikan oknum2 di KPK kebal hukum walaupun sudah terbukti melakukan kejahtan, yang salah satu Contohnya,” Sebut saja novel yang perkaranya sudah P21 terkait kasus pembunuhan di bengkulu. Harta milik TCW berupa 11 mobil mewah yang di gelapkan NB juga tak pernah di usut, Terus Kebohongan apalagi yang di dustakan oleh ICW dan KPK, Yang sudah 17 tahun hanya melakukan pencitraan. Bagi orang awam KPK seolah – olah malaikat, Tapi bagi yang paham dan tau betul tentang KPK, Saat ini hanyalah alat kepentingan sekelompok orang, Bukan pelayan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,”Tandasnya.
