Editor redaksi
Berantas.co.id, Pekanbaru, 17 Juni 2026 – Aliansi mahasiswa yang terdiri dari DEMA STAI Al-Azhar Pekanbaru dan BEM STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang semakin membebani kehidupan masyarakat.
Aksi ini lahir dari kegelisahan rakyat yang hari ini dipaksa bertahan di tengah tekanan ekonomi, melemahnya nilai rupiah, naiknya harga kebutuhan pokok, ketidakjelasan pengelolaan anggaran, hingga berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang terus menurunkan kepercayaan publik.
Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru sekaligus Koordinator Lapangan aksi, *Noprianda Ramadhan,* menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika negara mulai kehilangan kepekaannya terhadap penderitaan rakyat.
“Hari ini kami berdiri di depan gedung rakyat untuk mempertanyakan satu hal sederhana: masihkah negara berpihak kepada rakyatnya? Sebab yang kami lihat hari ini adalah rakyat yang semakin susah, sementara para pemegang kekuasaan terlihat semakin nyaman.”
Menurut *Noprianda,* berbagai persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga krisis keberpihakan.
“Rakyat sedang berjuang membeli beras, membayar biaya pendidikan, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Namun di saat yang sama, yang muncul justru kabar pemborosan anggaran, konflik politik, dan berbagai kebijakan yang semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah bentuk kegagalan membaca penderitaan rakyat.”
Mahasiswa menilai bahwa DPRD Provinsi Riau harus menunjukkan keberpihakan yang nyata, bukan hanya menjadi tempat lalu lalang aspirasi tanpa penyelesaian.
“Jangan jadikan gedung DPRD hanya sebagai tempat menerima surat tuntutan lalu melupakannya setelah massa membubarkan diri. Rakyat tidak membutuhkan janji, rakyat membutuhkan tindakan. Kami datang bukan untuk didengar, kami datang untuk diperjuangkan.”
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait penghentian pemborosan anggaran negara, stabilitas ekonomi, transparansi anggaran beasiswa, penyelesaian defisit daerah, pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran, serta berbagai persoalan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas.
*Noprianda* juga menyoroti fenomena elit politik yang dinilai semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
“Ketika rakyat dipaksa hidup hemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Ketika masyarakat diminta memahami kondisi negara, mereka justru mempertontonkan konflik dan perebutan kepentingan. Ini ironi yang menyakitkan dan tidak boleh terus dianggap normal.”
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjadi kekuatan moral yang mengawal jalannya demokrasi.
“Kami ingin mengingatkan bahwa sejarah bangsa ini tidak pernah berubah karena kenyamanan para penguasa, tetapi karena keberanian rakyat yang melawan ketidakadilan. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka gelombang perlawanan akan terus membesar. Sebab kemarahan rakyat yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi gerakan yang tidak bisa dihentikan.”
Sementara itu, selaku Koordinator Umum, *Ahmad Adnan,* sekaligus Presma STIE Riau,
menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan daerah yang semakin mengkhawatirkan.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat dipaksa menanggung beban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Kami hadir untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di jalanan, tetapi sampai kepada para pengambil kebijakan yang selama ini menikmati mandat rakyat.”
Menurut *Ahmad Adnan,* berbagai persoalan yang terjadi hari ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan krisis keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Kami melihat banyak persoalan yang belum diselesaikan secara serius, mulai dari tekanan ekonomi, transparansi anggaran, hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena para pemimpinnya lebih sibuk menjaga kepentingan politik daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.”
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau.
“Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari pengawalan yang lebih panjang. Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan. Sebab demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat.”
