Perwira Polda Jateng Di Vonis 4 Tahun Penjara

Penulis : Supriyadi

Berantas.co.id, Semarang – Oknum Perwira Polda Jateng, AKP Kokok Wahyudi, 51, akhirnya menerima putusan empat tahun penjara, atas perkara dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,509 gram. Dengan demikian, perkaranya resmi berkekuatan hukum tetap (Inkracht) di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah.

Majelis hakim dalam putusan banding ini dipimpin oleh PT Alfred Panggala Batara Randa, didampingi dua hakim anggota yakni, Eko Tunggul Pribadi dan Ewit Soetriadi. Dalam putusannya, majelis PT menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Putusan banding tersebut tercatat dengan nomor perkara 303/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa. Menguatkan putusan PN Semarang pada 30 Agustus 2018 Nomor : 204/Pid.Sus/2018/ PN Smg, yang dimintakan banding. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5ribu.

Selain pidana empat tahun penjara, terdakwa yang pernah bertugas sebagai Kepala Unit di Direktorat Narkoba Polda Jateng tersebut, juga dipidana denda Rp 800 juta subsidair satu bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Adapun hal-hal yang memberatkan, terdakwa selaku penegak hukum tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah 32 tahun mengabdi sebagai anggota Polri. Juga berjanji tak mengulangi lagi perbuatannya,” kata hakim Alfred Panggala Batara Randa, dalam amar putusannya.

Perkara tersebut diajukan AKP Kokok, melalui tim kuasa hukumnya, dari kantor Law Office Yosep Parera and Partners. Terkait putusan banding tersebut, pihaknya menyatakan menerima.

“Kami maupun klien kami (AKP Kokok) sudah menyatakan menerima putusan banding, jadi sudah berkekuatan hukum tetap,” kata salah satu tim kuasa hukumnya, Andreas Hijrah Aerudin saat dikonfirmasi awak media di Semarang, Kamis (24/1) kemarin.

Sebelumnya, pihaknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa didasari surat perintah Direktur Ditresnarkoba Polda Jateng. Sedangkan, persoalan terdakwa menemukan barang temuan sabu, hanya karena belum melaporkan ke atasan.

“Dalam dakwaan tidak dijelaskan surat tugas itu masih berlaku atau tidak. Itu bukan dalam kapasitas menguasai atau menyimpan. Tapi tidak melapor dan mengembalikan sabu ke pengelola barang bukti,” sebut kuasa hukum lainnya, Ephin Apriyandanu dan Ceicilia Novita Prameswari.

Putusan PT tersebut, sama dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama dari PN Semarang yang dipimpin Casmaya, didampingi dua hakim anggota, Edi Suwanto dan Bakri. Namun demikian, baik putusan PN maupun PT tersebut, diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penintut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Slamet yang menuntut pidana 6 tahun penjara. Serta denda Rp 800 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Comments

comments