Plang Dilarang Parkir Tak Mempan, Kecamatan Setia Budi dan Dishub Diduga ‘Tutup Mata’

oleh -33 views

Kontributor : tile

Editor : Redaksi

Berantas.co.id Jakarta – Agaknya programĀ  Pemerintah DKI Jakarta untuk mensosialisasikan larangan untuk tidak parkir kendaraan di atas Trotoar dianggap angin lalu oleh pengendara. Parahnya lagi, malah ada petugas parkir yang memungut biaya retribusi.

Tentu jika hanya dengan modal pengumuman tanpa ada tindakan yang tegas dari instansi terkait untuk menyelamatkan pejalan kaki trotoar ini, pengendara hanya menganggap larangan itu hanya main-main.

Bahkan tulisan pengumuman yang di pasang di sepanjang jalan Kecamatan Setia Budi persis di sebelah Gedung Bank Mega, hanya dianggap sebagai simbolis saja.

Apapun itu agaknya kesadaran dari masyarakat sangatlah kurang. Pengendara nampak tak menghiraukannya. Apalagi di aktifitas Masyarakat sehari-hari ini. Seperti pantauan awak Media di lapangan, Jum’at (06/12) siang, terlihat banyaknya kendaraan roda dua nampak berjejer memenuhi badan Trotoar.

Padahal didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan pasar 34 ayat 4 disebutkan, trotoar, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Bagi yang belum tahu, ancaman sanksi bagi pelanggar atau menggunakan trotoar sebagaimana mestinya antara lain diatur di pasal 274 ayat 2 dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Comments

comments