Editor redaksi
Berantas.co.id, Bekasi – Polemik penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya yang terus bergulir dinilai telah bergeser menjadi saling serang melalui pemberitaan antarawak media. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Pemimpin Redaksi Warta Sidik, Tommy Langi.
Menurut Tommy, sejak awal kritik yang disampaikan sejumlah pihak lebih menitikberatkan pada pola penyampaian klarifikasi yang dinilai lebih banyak berisi sanggahan dibanding penjelasan terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, hak jawab sebaiknya dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan yang didukung fakta dan data sehingga persoalan dapat diselesaikan secara transparan.
“Dari awal kami sudah berkali-kali mengajak berdiskusi secara terbuka dan membuka data bersama. Kritik yang disampaikan didasarkan pada data yang telah diverifikasi serta bertujuan mendorong transparansi penggunaan anggaran publik, bukan untuk menyerang pribadi seseorang tanpa dasar,” ujar Tommy.
Tommy menilai polemik yang berkepanjangan berpotensi memicu perpecahan di kalangan insan pers di Bekasi. Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengedepankan penyelesaian berbasis data dan mekanisme organisasi, bukan saling menyerang melalui pemberitaan.
Ia juga menyampaikan pandangan pribadi bahwa apabila situasi terus menimbulkan kegaduhan dan dinilai mengganggu marwah organisasi, maka evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Bekasi Raya merupakan hal yang dapat dipertimbangkan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Menanggapi adanya spekulasi mengenai rencana pelaporan terhadap media yang memberitakan polemik HPN Bekasi Raya, Tommy mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya.
“Saya hanya bisa menanggapinya dengan senyum. Yang terpenting setiap produk jurnalistik dibuat sesuai kaidah jurnalistik, memiliki dasar data, memberikan ruang hak jawab, dan diterbitkan oleh perusahaan pers yang sah,” katanya.
Tommy juga mengingatkan agar insan pers memahami secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Pers. Menurutnya, sengketa pemberitaan pada prinsipnya memiliki mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebelum menempuh langkah hukum lain, sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap seluruh wartawan, termasuk mereka yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tetap menjunjung tinggi profesionalisme, etika jurnalistik, serta mengedepankan dialog daripada saling mengancam.
Di akhir pernyataannya, Tommy Langi meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Ia juga berharap polemik HPN Bekasi Raya dapat diselesaikan secara transparan sehingga tidak semakin memecah belah solidaritas insan pers di Bekasi.
