Editor redaksi

Berantas.co.id, Jakarta – Hukum di Polri di pastikan tidak akan berjalan sesuai teori dan pencitraan semuanya memerlukan biaya jika tidak mempunyai biaya jangan pernah mengharapkan keadilan dan kepastian hukum. Ini bukti yang di alami oleh Halim Hermanto warga masyarakat biasa di jakarta barat yang bercerita pada awak media kamis 25 Desember 2025.

Halim menyatakan bahwa sangat sulit mencari keadilan di polri bagi warga masyarakat biasa yang tidak mempunyai biaya, seperti yang di alami oleh Halim ketika mengalami kasus pencurian pada tanggal 4 November 2024 mencoba melapor ke spkt Polsek Cengkareng tapi di tolak karena tidak di lengkapi bukti cctv yang seharusnya menjadi kewenangan penyidik dalam mencari bukti. kemudian tanggal 5 nov 2025 mencoba melapor ke spkt polres metro Jakarta barat kembali di tolak dengan alasan tidak ada bukti cctv-nya, Halim meminta bantuan ke BCA bukti cctv dan sesuai prosedur harus menunggu dua Minggu. Syukur Alhamdulillah tanggal 13 November siang bukti cctv bisa di trima dari bank BCA di ambil di Kcp Bojong, sore harinya bryan kembali ke polres metro Jakarta barat dan laporan di terima dengan no STTLP/1420/B/XI/2024/SPKT/Polres metro Jakarta barat/Polda metro jaya, setelah di terima laporan sekitar 10 hari baru di ketahui bahwa yang menangani Laporan Polisi unit Jatanras dengan penyidik Bripka Fridon, setelah di buatkan berita acara wawancara bagi saksi korban dan para saksi termasuk dari pihak BCA laporan ini tetap berjalan di tempat, Halim mengambil inisiatif mohon petunjuk bapak Kapolda metro jaya yang di jabat Irjen Karyoto melalui chat WhatsApp walaupun tidak mendapatkan respon balasan dari Kapolda, kasat Reskrim polres metro Jakarta barat yang di jabat oleh AKBP Andri Kurniawan telfon ke Halim dan berjanji akan menindak lanjuti laporan dan mohon maaf atas ketidak nyamanan sekitar dua Minggu kemudian Kasat Reskrim polres metro Jakarta barat pindah tugas ke polres metro Jakarta Selatan sebagai kasat narkoba. Otomatis laporan ini kembali tidak berjalan, untuk ke dua kali Halim mohon petunjuk ke bapak Kapolda metro jaya melalui chat WhatsApp tidak berselang lama Kanit krimum polres metro Jakarta barat AKP Diaz menelpon dengan penjelasan yang sama memohon maaf dan berjanji akan menyelesaikan laporan polisi ini dan meminta datang ke polres metro Jakarta barat untuk silaturahmi dan berkenalan akhirnya Bryan anak Halim mewakili untuk bertemu dengan AKP Diaz Kanit krimum polres metro Jakarta barat, dalam pembicaraan tersebut bryan mendapatkan pertanyaan maksud laporan polisi jika berkenan beliau bersedia mengganti kerugian tersebut langsung di tolak oleh Bryan karena bukan masalah kerugian tapi hanya ingin keadilan dan kepastian hukum sebagai korban pencurian.

Menurut keterangan penyidik sesuai SOP kepolisian diduga pelaku pencurian harus di kirim surat panggilan klarifikasi. Sebagai warga masyarakat biasa bingung tidak pernah ada seorang pelaku pencurian mau datang memenuhi panggilan polisi, Penyidik polres metro Jakarta barat akhirnya mengeluarkan SP2HP bahwa terlapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan pada tanggal 12 Maret 2025, Sampai hari ini 25 Desember 2025 tidak ada kabar sama sekali dari penyidik polres metro Jakarta barat, Halim yakin laporan ini tidak di kerjakan dengan profesional sebab keberadaan terduga tersangka jelas dan nyata ada di rumahnya lubuk kumbung karang jaya Sumsel.

Atas ketidak profesional penyidik polres metro Jakarta barat Halim mencoba melapor ke propam mabes polri via online dan sangat cepat mendapatkan respon penerimaan laporan dan dilimpahkan ke subbidpaminal unit 4 Polda metro jaya, Halim sebagai pelapor sudah di mintai keterangan oleh subbidpaminal unit 4 Polda metro jaya, setelah 2 bulan berjalan mendapatkan SP2HP terakhir di kirim via tiki tanggal 23 Desember2025 dan di terima tanggal 26 Desember 2025 setelah di baca isi suratnya menyatakan dilimpahkan ke propam polres metro Jakarta barat. Dan di tangani oleh piket Paminal polres metro Jakarta barat. Masih bisakah Halim mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui propam polri sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan.

*No viral no justice*

Berantas.co.id, Kampar –

*Opini,oleh Pajar Saragih,Pimred Derapperistiwa.com*

Baru baru ini,(dikutip dari media online Kaltimtoday.co) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya agar berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri.cara untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap intansi ini tentunya dengan menindak segela aktivitas terlarang, seperti penindakan terhadap tambang ilegal.

Dia mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap polri saat ini menjadi pertaruhan bersama, Saya minta untuk betul betul bisa ditindaklanjuti.kata Sigit

Beda halnya dengan dikabupaten Kampar Prov.Riau,Ilegan mining (Tambang Ilegal) keliatannya semakin hari semakin bertambah banyak bermunculan bak seperti jamur yang tumbuh di musim hujan.meski sering sekali Aparat Penegak Hukum melakukan tindakan penangkapan,tetapi toh selang beberapa hari tetap beroperasi dan laksana tidak terjadi apapun.padahal pegiat kuli tinta sering mengangkat berita tentang galian C yang diduga tidak memiliki izin,namun hasilnya hampir dikatakan nihil tanpa ada kelanjutannya

Bahkan baru baru ini, pemberitaan tentang galian C yang ada di wilayah Tapung Hulu, tepatnya di Desa Sukaramai dan berbatasan dengan Desa Rimba Beringin ramai menjadi perbincangan.pasalnya pada beberapa waktu yang lalu,pihak Kepolisian Polres Kampar dan Pemkab Kampar,yang kala itu diwakili oleh Camat Tapung Hulu melakukan sidak di lokasi tambang.bahkan pihak APH sempat melakukan penghentian aktivitas, tetapi saat ini tambang galian tersebut kembali beroperasi tanpa ada penjelasan dari pihak terkait.sehingga masyarakat bertanya tanya,ada apa sebenarnya yang terjadi.

Dari berbagai pemberitaan yang disajikan media online lokal maupun nasional,antara lain media online liputankepri.com,kontroversinews.com,persindonesia.com,redaksi86.com,japos.co,status rakyat.comoretan86.com,nawacita.post.com dan masih banyak lagi media massa yang mengangkat pemberitaan tersebut,tetapi hasilnya tetap tidak maksimal.sehingga masyarakat bertanya tanya,ada apa sebenarnya dengan kebijakan para pemangku kepentingan??..

Belum lagi usai dengan galian C yang ada di Desa Sukaramai dan Rimba Beringin, muncul lagi berita tentang keberadaan galian C diduga ilegal, dan diduga dikelola oleh perusahaan pelat merah, berlokasi di areal perkebunan kelapa sawit PTPN V Sei Berlian Desa Sinamanenek kec.Tapung Hulu

Padahal menurut hasil investigasi rekan rekan Wartawan dan LSM bahwa area lokasi masih di area kawasan hutan HPK, tetapi mengapa bisa ada tambang galian tersebut??dan mengapa kok tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum maupun pihak Kecamatan,sementara lokasi tidak jauh dari Kantor Camat Tapung Hulu, sebenarnya ada apa dengan Negeri ini?? sungguh sangat memprihatinkan…

Undang undang mengatakan bahwa Setiap orang / Perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal dapat dikenakan pidana sesuai dengan amanah UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar.jadi apakah Undang undang diatas hanya berlaku diatas kertas saja tanpa ada implementasi penegakan hukum secara pasti??semoga ini tidak terjadi di NKRI yang kita cintai ini

Ada sebuah kabar minor yang sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi, namun karena itu berkaitan dengan eksistensi organisasi rasanya saya perlu memberikan penjelasan kepada publik. Penjelasan yang pada pokoknya menjelaskan kehadiran Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi.

Dikabarkan, telah terjadi satu Aksi demo menuntut agar Menkopolhukam membubarkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang saya pimpin. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Ada sejumlah hal yang dipersoalkan, terutama terkait dengan tuntutan Presiden Jokowi mundur dan Penolakan UU IKN. Saya ingin fokus pada dua isu ini.

Pertama, saat TPUA menggugat saudara Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tindakan tersebut ditempuh adalah dalam rangka menjalankan amanah klien, yakni sejumlah rakyat yang merasa Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan tercela karena sering bohong dan menuntut agar Presiden segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebagai advokat yang terhimpun dalam TPUA, terikat dengan UU Advokat dan Kode Etik advokat. Didalamnya, memuat larangan menolak membantu klien. Apalagi, klien TPUA adalah klien sejumlah rakyat yang dizalimi.

Sangat keliru, mempersoalkan tugas dan fungsi advokat yang sedang menjalankan kewajiban profesi. Justru, jika TPUA menolak klien, menolak menangani perkara, malah itu merupakan sebuah pelanggaran kode etik profesi.

Lagipula, menggugat di pengadilan itu perkara biasa. Ratusan bahkan ribuan gugatan sejumlah lawyer TPUA banyak terdaftar di berbagai lembaga peradilan.

Mencari keadilan di lembaga peradilan, adalah langkah yang sejalan dengan konstitusi. Mengingat, Indonesia adalah negara hukum. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Jadi, menggugat Presiden ke Pengadilan adalah tindakan konstitusional. Sebab, konstitusi telah menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap perselisihan hukum, pada akhirnya muaranya adalah di pengadilan.

Kedua, TPUA memang memiliki aspirasi atau pendapat menolak UU IKN. Aspirasi seperti ini bukan hanya dilakukan oleh TPUA.

Sejumlah tokoh dan kalangan justru telah mengajukan upaya judicial review ke MK. TPUA dalam hal ini masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan gugatan mandiri atau berhimpun dengan sejumlah tokoh-tokoh lainnya.

Menyampaikan pendapat, adalah aktivitas konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam ketentuanPasal 28 E ayat (3) ditegaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kalau tokoh-tokoh lain bebas berpendapat, kenapa TPUA dilarang ? Kalau pendemo sedang menyampaikan pendapat, kenapa isinya membungkam pendapat TPUA ?

Meskipun demikian, saya menyadari pesan pembungkaman itu bukan dari pendemo. Ada otoritas lain dibelakang pendemo yang merasa terusik dengan kegiatan konstitusional yang dijalankan TPUA , menurut info dapat di percaya yang demo minta TPUA BUBAR ITU ,DARI ” AKTIVIS LAPAR ” mereka miskin materi cari2 proyek ke seniornya ,dikasih lah proyek bubar kan TPUA he he he , kasihan aktivis lapar dan miskin tapi juga jadi sedih mereka spt itu rela makan bangkai dengan membunuh saudaranya sendiri seiman dan islam ,mereka aktivis lapar itu dari gerakkan ….yg berbasis ideologi islam ,sementara mereka tdk paham bahwa TPUA namanya itu yang berikan nama adalah HRS tahun 2017 sejalan untuk bela Ulama saat itu HRS , pengoder mungkin tahu sejarah tsb dan bentar lagi HRS mau bebas bada lebaran Iedul Fitri 1443 H , salah satu element yang efektif TPUA perlu dibunuh carakter assasination nya , mudah sekali terbaca karena sumber saya itu jalur dari intelejen , sedih juga karena sesama anak Bangsa Indonesia di pecah belah ,ini persis GAYA KEPEMIMPINAN nya FIRAUN ( BACA Q.S . SURAT AL QOSAS AYAT 4 dan 39 nya , ALLOH Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَ رْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَـعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَا نَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ
“Sungguh, Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir’aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan.”
(QS. Al-Qasas 28: Ayat 4) .ALLOH Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَا سْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَ رْضِ بِغَيْرِ الْحَـقِّ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَـيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ
“Dan dia (Fir’aun) dan bala tentaranya berlaku SOMBONG di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami.”
(QS. Al-Qasas 28: Ayat 39) .
Saya kira, cukup penjelasan ini. TPUA telah menetapkan langkah, tentu saja TPUA akan tetap istiqamah menyuarakan kebenaran, meskipun mungkin saja banyak pihak yang merasa terusik kepentingannya.

Soal pembubaran TPUA ? Saya tidak pernah merasa khawatir sedikit pun, karena sejak awal saya dan sejumlah advokat TPUA memang menjadikan TPUA sebagai sarana perjuangan, bukan tujuan.

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Tangerang – Tidak bosan-bosan Lembaga AMPEL Indonesia yang di ketuai oleh Mohamad Guruh, SH dan sekjendnya riswanto, SH, MH,. PIA terus melakukan upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga Negara republik Indonesia yang di mana tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Sekjend Ampel Riswanto SH, MH, PIA setiap orang berhak atas air udara yang bersih dan kita sebagai manusia harus menjaga bumi Indonesia untuk anak cucu kita kelak, jangan sampai keserakahan kita menjadikan masa depan anak cucu kita sulit mendapatkan udara air yang bersih dan sehat, saya dan ketua AMPEL akan terus berupaya terus menerus mempersempit ruang gerak mafia lingkungan yang mengambil keuntungan pribadinya tapi merusak lingkungan hidup.

Ditempat terpisah ketua AMPEL Indonesia Mohamad Guruh SH mengaku dirinya sudah beberapa kali menyurati Bupati Kabupaten Tangerang atas pencemaran lingkungan, seperti hari ini ( 25/08/2020 ) menyurati Bupati Kabupaten tangerang terkait peleburan almunium.

“YA kami Lembaga AMPEL Indonesia telah berkirim surat ke bupati atas dugaan pencemaran lingkungan yang menurut kami sangat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bupati dan dinas-dinas terkait jangan menyepelekan pencemaran yang kami laporkan karena dampak itu bukan saja saat ini tapi 5 tahun bahkan 10 tahun kedepan bisa dirasakan oleh penerus-penerus kita kelak, jangan sampai kita sudah tidak bisa berbuat lalu menyesali kecerobohan kita di hari tua kita, saya inginkan peleburan almunium yang ada di kampung ranca Balok RT. 07 RW. 06 desa cukang galih kecamatan curug kabupaten Tangerang yang diduga kuat tidak berizin dan mencemari lingkungan hidup di segel lalu pemberi perintah produksinya ditindak tegas,”tegasnya ketua AMPEL Indonesia.

Sumber : humas polres

Berantas.co.id, Jakarta – Kanit Polmas Polres Metro Jakarta Barat menggelar sosialisasi pencegahan Pungutan Liar (Pungli) di Aula Suwiryo 1 Gedung Blok B lantai 16 Walikota Jakarta Barat, Kamis (14/11/19).

Hadir pada kesempatan itu Kanit Polmas Polres Metro Jakarta Barat Iptu Tunari, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Enggi Elber, Inspektorat Kota Jakarta Barat Danken, Sudis Koperasi UKM dan Perdagangan Walikota Jakarta Barat Salahudin Jarot.

Salahudin Jarot, selaku Sudis Koperasi UKM dan Perdagangan Walikota Jakarta Barat mengatakan, pentingnya pemahaman terkait Saber Pungli sehingga para peserta dimohon dapat mengikuti dengan seksama untuk dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dibidang pekerjaannya.

“Untuk Tim pateri agar berikan rambu rambunya Pungli agar peserta paham dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas”katanya.

Pemaparan materi juga diberikan oleh Kanit Polmas Iptu Tunari sebagai narasumber pada bidang pencegahan diantaranya menjabarkan materinya tentang Pengertian Pungli, Visi dan misi Pungli, Penyebab Pungli, Dampak Pungli, dan juga tugas dan fungsi UPPL Jakarta Barat.

Sementara, pemaparan pemateri dari Kejaksaan oleh Enggi Elber SH dengan tema “Delik Pungli dalam Pelayanan Publik”.

Tindak pidana pungli sudah menjamur dikalangan menengah ke bawah sehingga perlu adanya upaya bersama untuk mencegah sebelum menjadikan bangsa ini bangsa yang hancur akibat Pungutan Liar di segala lini.

“Apabila pencegahan berhasil tentunya represif akan semakin mengerucut dan sedikit hasil dari giat penindakannya. Bangsa yang besar bebas dari pungutan liar dan menjadikan bangsa yang bermartabat,”katanya.

Ketika ditemui, Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Purnomo SH MA menjelaskan, pentingnya sosialisasi pencegahan saber pungli tingkat Jakarta Barat bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para peserta tentang apa itu pungutan liar dan apa saja yang termasuk dalam kategori pungutan liar dan bagaimana cara pencegahannya.

“Berbicara tentang pencegahan, selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan, Pemkot Jakarta Barat telah mengambil langkah dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli),” Terangnya.

Semangat pemberantasan pungutan liar ini, bukan hanya karena faktor jumlah kerugian negara yang diakibatkan tetapi lebih daripada faktor kebiasaan yang tidak jujur yang harus dihilangkan.

“Untuk itu saya menghimbau kepada semua jajaran aparatur pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun diluar ketentuan,”tutupnya.

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Jakarta – Rutinitas pekerjaan kepolisian tak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai penegak hukum dalam menciptakan situasi kamtibmas

Petugas kepolisian juga harus hadir ditengah masyarakat luas, membaur bersama warga melakukan tugas yang mulia dimana kali ini saat Kapolsek Tanjung Duren polres Metro Jakarta Barat Kompol Lambe P Birana, Sik bersama jajarannya sedang melakukan pemantauan di sebuah Jpo Mall Central Park menemui Hal yang menurutnya ini merupakan hal yang luar biasa

“Saya melihat di sebuah JPO tersebut ada seorang Pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah berdiri dan menjajahkan barang dagangannya membuat saya takjub melihat nya” Tutur lambe, Selasa (5/11/2019).

Saat ditemui pelajar tersebut mengaku bernama Erlangga dari pelajar Kelas SMK AL-Ihsan Meruya Jakarta Barat dimana dirinya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara apa yang dilakukan nya untuk membantu perekonomian keluarga tuturnya

Melihat hal tersebut membuat Kompol Lambe menjadi Terenyuh kemudian tampak beliau langsung membeli seluruh dagangan dari anak tersebut dan meminta untuk menjual barang dagangnya di Polsek Tanjung Duren

Dirinya pun menasehati untuk tidak melakukan jualan di Jpo karena Hal tersebut dilarang oleh pemerintah karena peruntukan nya untuk pejalan kaki yang akan menyebrang oleh karena itu kami dari jajaran polsek Tanjung Duren mengajaknya kerja sama untuk menjual dagangan nya dikantin polsek imbuhnya

Dimana sdr Erlangga pelajar yang sudah berjualan 4 bulan ini biasa menjajah kan daganganya berupa cemilan / makanan Ringan Buatan Ibu dan Tantenya

Editor : redaksi

Berantas.co.id, Riau – Awal dari pada kisahku, Pada tanggal 06 juni 2015 Sri yulinar sebagai mantan istri meninggalkan rumah Dan membawa anak anak pergi Dan tidak tau kemana perginya adapun penyebab dia pergi meninggalkan rumah : karena pada malam sabtunya kami bertengkar sedikit karena tidak mau aku （suami）membayar utang dia （istri）di bank danamon Dan Bank Panin Dan juga keluarga keluarga terdekat.

Karena di awal meminjam dia di bank saya tidak setuju namun karena selalu bertengkar akhirnya jadi saya tandatangan.

Setelah dia （mantan istri）pergi meninggalkan rumah sewaktu saya masih kerja, Saya tetap tinggal dirumah jalan gunung tidar no. 01 walaupun istri tidak ada lagi atau tanpa istri.

Setelah sebulan berlalu baru saya tau mantan istri saya di cilegon jawa barat seketika saya cek ke catatan sipil pekanbaru data-data mantan istri dan anak-anak sudah tidak ada lagi dipekanbaru (sudah di urus pindah tanpa sepengetahuan aku) sebelum pergi.

Setelah saya tau dia dicilegon saya selalu menghubungi dia untuk balik ke pekanbaru namun dia（mantan istri ） menolak malahan dia Yang meminta saya untuk datang ke cilegon dan bujukan ini sudah berulang kali namun tidak berhasil Dan terakhir dia meminta kalau kamu tidak mau kesini/cilegon urus saja Surat cerai kita,kata mantan istri saya.

Sesuai permintaan Sri yulinar pada tanggal 27 juli 2015 saya ajukan gugatan di pengadilan Negri pekanbaru.

Dan pada tanggal 04 November 2015 keluar keputusan pengadilan negeri pekanbaru.

Sejak saya tau anak-anak sekolah di cilegon saya mengirim uang 2.500.000 per bulan dan saya pindahkan sekolah anak anak saya dari negeri ke katolik.

Pada tahun 2017 saya menikah di pekanbaru dan sesuai kesepakatan dengan istri saya yang sekarang, akan tetap membiayai anak- anak Yang ada di cilegon.

Dan suatu ketika saya mentransfer uang kerekening sri yulinar untuk kebutuhan anak- anak dan saya kasih tau sama dia melalui telepon dan saya di caci maki dan dihujat abis-abisan dan katanya” Tidak perlu uang mu sama saya”kata mantan istri saya dan telepon saya matikan.

Untuk memberi pertanggung jawaban kepada anak, saya menyuruh saudara saya dari Cileungsi bogor ke cilegon menjumpai Sri yulinar untuk mengantarkan uang namun Sri yulinar mengusir mereka dan berbicara “Tidak ada hak marga purba disini sampai kan kepada si Martin tidak butuh kami uangnya.”kata mantan istri saya dengan nada emosi kepada adeksaya. Sejak itu komunikasi terputus sama dia dan anak-anak.

Pada tanggal 15 juni 2019 seseorang menelepon saya(fredy simanjuntak) mengatas namakan pengacara sri yulinar （mantan istri saya）untuk mengajak bertemu membahas tentang harta gono gini dan saya temui di kedai kopi koktong jalan riau dan dalam pertemuan fredy simanjuntak meminta supaya aku memberikan permintaan mantan istri saya seperti :
1. Kursi sofa 1 set,
2. Lemari es 2 pintu
3. Lemari kain
4. Honda vario
5. Mesin cuci
6. seperangkat alat karaoke.

Saya menjawab pada saat itu kepada saudara fredi simanjuntak“ boleh boleh saja saya bilang dan tidak masalah”saya bilang kepada saudara fredy.

Dan pada saat pertemuan itulah saya tau bahwa sri yulinar （mantan istri）sudah kembali kepekanbaru.

Dan pada malam harinya WA dari fredy simanjuntak datang meminta di antarkan semua Yang diminta oleh sri yulinar Yang sudah saya ia kan dan saya jawab ketemu saja dulu kita besok.

Pada hari selasanya ketemu sama fredy simanjuntak dan kawan nya bertemu di kedai Coffeetwo di jalan setia budi, dalam pertemuan itu fredy simanjuntak meminta barang- barang tersebut supaya diantarkan atau saya jemput dan saya jawab : ”Lebih dari barang-barang itu aku kasih tapi kalian gugat dulu walaupun di pengadilan di mediasi jadinya biar ada jadi pegangan ku keputusan pengadilan”.

Dan fredy simanjuntak tidak senang karena aku bilang harus digugat dan berakhirlah pertemuan

Namun beberapa hari kemudian saya ada dapat WA dari fredy simanjuntak kenapa ada tanda tangan sri yulinar di gugatan perdata di pengadilan negeri pelalawan sedangkan dia tidak tau sekalian fredy simanjuntak mengirim foto- foto gugatan , Surat kuasa dan keputusan pengadilan negeri pelalawan. Saya jawab dengan : sudah sama lae dengan Tuhan menurut lae.

Dihari berikutnya fredy simanjuntak mengirim foto-foto dan laporan di polda riau ke WA saya dan saya tidak menjawab.

Sejak mantan istri saya meninggalkan saya di pekanbaru saya masih tetap tinggal di pekanbaru dan memakai alamat waktu di tinggalkan dan sampai sekarang saya masih dipekanbaru.

Maka pemberitaan salah satu media yg mengatakan aku Yang meninggalkan istri itu adalah fitnah karena aku lah Yang di tinggalkan di pekanbaru.

Inilah kisah yang bisa ku tuliskan,semoga fitnah tak adalagi

Terimakasih
Tertanda Martin Purba SH.MH

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Jakarta – Demi menjaga hubungan baik dengan Para pengurus mushollah Al Jama’atulkhoriyah dan Masyarakat Kampung Pulo kelurahan kampung Melayu kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Dengan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI Ketua Jakarta Timur Bersilaturahmi dengan para pengurus tersebut.

Dalam kunjungannya GPMI Jakarta Timur kepada pengurus mushollah Al Jama’atulkhoriyah di lingkungan RT.09. RW.03 dan beberapa Pengurus Mushollah lainnya.Sabtu (21/07/2019). Turut hadir mendampingi Wakil Ketua 2 GPMI Jaktim Ust Deni Saputra dan beberapa serta Penggurus Mushollah beberapa orang Masyarakat Setempat. Dengan hadirnya Ketua GPMI Jaktim dan Wakil Ketua 2 yang telah Silatuhim nya kepada Pengurus Mushollah Al Jama’atulkhoriyah dan Masyarakat nya mengucapkan terima kasih kepada GPMI.

” Terima kasih banyak atas kunjungan Silaturahim nya kata Penggurus Mushollah dan Masyarakat nya dengan Wajah yang sangat senang ‘ Semoga Allah Swt yang akan membalas kebaikkan GPMI kepada kami,
Ketua GPMI Jakarta Timur ketika dikomfirmasi kan ke media kami Mengenai bantuan Mushollah” mengatakan, ” Ini adalah tentang untuk bantuan Mushollah yang bisa di berikan Karpet , Speker, dll nya jangan dipandang nilainya. ” Sesungguhnya penuh keiklasan.” Apapun yang kita lakukan dan kita buat ,selagi itu baik dan positif , Insyah Allah ‘ Allah selalu bersama kita, ucap Ketua GPMI Jakarta Timur” Semoga dengan kebersamaan ini, mari terus kita jalin hubungan baik dengan baik dan tetap jaga tali silaturahmi kata Ketua GPMI Jakarta timur .

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Jakarta – Ketua Pengurus Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia ( GPMI) Wilayah DKI Jakarta Raya menegaskan Bahwa Banyaknya Masyarakat yang telah menilai Kinerja Anies Baswedan sehingga di Sosmed banyak yang Komentar Anies Layak Menjadi Presiden.

Menurut saya Anies masih Fokus kerja Benahi Jakarta tidak memikirkan hal hal lain. Apalagi Capres itu masih sangat Jauh. Pemenang Pilpres 2019 Joko widodo KH Maaruf Amin saja belum di Lantik sudah di ributin capres akan datang.hal tersebut menurut saya masih terlalu dini.

semua pendukung Anies jangan terpancing orang yang mendorong anies nyapres ada saatnya Nanti. kalau memang semua yang di Kerjakan anies berhasil semua untuk Masyarakat Jakarta. Masyarakat akan Menilai sendiri

Jangan Sampai terjadi hal seperti Anas Urbaningrum yang membahayakan SBY sehingga kandas di Jalan.

masyarakat Harus bersabar jika menginginkan Anies baswedan maju ke Pilpres cari kendaraan dulu yang baik untuk majunya Karena Anies bukan ketum Partai. Pungkasnya

Berantas.co.id, Jakarta – Saya Halim Pemimpin Redaksi Media online Berantas.co.id, dengan kerendahan hati memohon maaf kepada pihak keluarga Suseno Halim/Luciana.

karena adanya pemberitaan yang kami beritakan pada tanggal 8 Febuari 2019 yang berjudul “Suseno halim otak pelaku pengeroyokan dan pengerusakan akhirnya menginap di hotel prodeo”. tersebut kami beritakan tanpa meminta Konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak keluarga Suseno Halim/Luciana.

Penyelesaian dan musyawarah telah kami lakukan di kantor Dewan Pers lantai 7 gedung dewan pers yang berlangsung pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019.