oleh

Atasi Ganjil Genap, Tekan Populasi Jumlah Mobil 

Penulis : Irsyam

Berantas.co.id , Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mendesak pemerintah agar pasca pelaksanaan Asian Games benar-benar fokus untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Upaya tersebut dapat diawali dengan kebijakan menekan populasi kendaraan bermotor yang setiap hari bertambah dan tidak terkontrol, khususnya di kota besar seperti Jakarta.

ITW berharap agar pemprov DKI dan Polda Metro Jaya hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan untuk menerapkan ganjil genap. Karena kebijakan tersebut bukan menjadi solusi efektif. Kebijakan itu berdampak pada terjadinya kemacetan di ruas jalan yang tidak diberlakukan ganjil genap.

“ITW menilai kebijakan ganjil genap sangat tidak adil. Sebab orang bebas membeli mobil, tetapi saat menggunakan dibatasi bahkan dilarang. Jadi kebijakan itu dapat diterapkan dalam waktu dan tempat tertentu saja, bukan kebijakan yang parmanen,” ujar Edison, Jumat (31/8/18).

Penyebab utama kemacetan karena jumlah kendaraan bermotor jauh lebih besar dari daya tampung ruas dan panjang jalan yg ada. Langkah efektifnya, bagaimana agar jumlah kendaraan ideal dengan kemampuan daya tampung jalan yang ada.

“Bukan hanya sekadar membatasi gerak kendaraan yg ada. Namun harus disertai pengadaan kendaraan angkutan umum yg terintegrasi keseluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi,” terangnya.

Kemudian, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalulintas, serta penegakan hukum yg masih lemah.

“ITW mencontohkan penerapan Permenhub 108 tahun 2017 yg sudah berlaku sejak 1 November 2017, sampai saat ini Permenhub itu hanya macan kertas tak ada Realisasinya,” katanya.

Dengan munculnya sejumlah angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan, tapi bebas beroperasi dan meluas ke seluruh penjuru. Seakan pemerintah tak lagi mampu mengontrol apalagi menindaknya.

“Akibatnya, lalu lintas khususnya di ibukota Jakarta dan sekitarnya sudah seperti tidak bertuan. Ini adalah buah dari penegakan hukum yg belum maksimal dan konsisten,” paparnya.

Padahal lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan yang harus menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan kamseltibcarlantas.

Lalu lintas juga merupakan potret budaya dan peradaban sebuah bangsa. Jika tidak mau disebut sebagai bangsa yang tidak beradab, karena kondisi lalu lintasnya buruk bahkan tidak memiliki nilai keselamatan. Maka penegakan hukum secara konsisten menjadi kunci utama terwujudnya Kamseltibcar.

“ITW juga mengingatkan bahwa permenhub 108/2017 efektif untuk memelihara ketertiban usaha angkutan umum baik yang menggunakan aplikasi online maupun konvensional,” tutupnya.

Comments

comments

News Feed