Editor redaksi
Berantas.co.id, KAMPAR — Persoalan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah kembali mengundang perhatian tokoh nasional. Sorotan terhadap kondisi fasilitas belajar di UPT SDN 043 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kini memantik seruan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengedepankan pendekatan yang lebih responsif terhadap hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan ramah anak.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sekaligus Guru Besar Psikologi Universitas Gunadarma, Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal menuju masa depan yang unggul.
Dalam pernyataan kepada redaksi, psikolog anak serta pendiri dan pengurus sejumlah yayasan di bidang pendidikan dan anak tersebut menekankan pentingnya penyediaan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
“Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak untuk dapat tumbuh dan berkembang optimal menjadi manusia unggul di masa depan. Untuk itu, mohon pemerintah pusat maupun daerah dapat menyediakan pendidikan yang ramah anak, termasuk adanya fasilitas belajar yang memadai seperti gedung sekolah yang layak dan fasilitas pendukung lainnya sehingga anak-anak dapat belajar dengan gembira.”
Dari perspektif psikologi perkembangan anak dan perlindungan hak anak, ruang kelas bukan sekadar wadah fisik untuk menyampaikan materi pelajaran, melainkan ekosistem yang memengaruhi rasa aman, motivasi, serta kegembiraan belajar peserta didik. Ketika sarana prasarana sekolah berada dalam kondisi yang memprihatinkan, potensi terganggunya kenyamanan psikologis dan optimalisasi proses belajar anak menjadi isu serius yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Seruan mengenai pentingnya gedung sekolah yang layak dan fasilitas pendukung yang ramah anak mencerminkan kebutuhan akan keselarasan antara komitmen kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Anak-anak di wilayah seperti Desa Danau Lancang memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak atas layanan pendidikan yang aman, manusiawi, dan bermutu.
Pernyataan yang disampaikan Kak Seto menjadi pengingat strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan infrastruktur pendidikan berlarut-larut akibat sekat koordinasi, keterbatasan teknis, maupun lambannya realisasi program. Pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai menuntut keseriusan tata kelola anggaran, ketepatan pemetaan kebutuhan riil di lapangan, serta kecepatan eksekusi kebijakan lintas jenjang pemerintahan.
Di Kabupaten Kampar, dinamika pembenahan sarana prasarana di UPT SDN 043 Danau Lancang menjadi cerminan nyata bagaimana agenda revitalisasi pendidikan membutuhkan langkah yang terukur dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Dukungan kebijakan dan skema pendanaan yang tepat sasaran,baik di tingkat daerah maupun nasional,diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ruang belajar yang aman dan menggembirakan bagi para siswa.
(Pajar Saragih).












