Kontri Adi kampai
Editor redaksi
Berantas.co.id, Pesisir Selatan, Sumatera Barat – Anggota DPRD Pesisir Selatan, Muhammad Darda, menyatakan keprihatinannya terhadap buruknya kualitas pengerjaan Jalan Nasional Padang–Tapan yang kembali menuai keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah konkret guna mengusut tuntas permasalahan ini.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan keberlangsungan ekonomi lokal. Kalau pengerjaan jalan nasional dikerjakan asal-asalan, maka yang rusak bukan cuma aspalnya, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Darda.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Pesisir Selatan akan segera memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari dinas teknis di daerah hingga kontraktor pelaksana proyek, untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan resmi.
“Kami akan dalami semua aspek. Mulai dari proses lelang, pengawasan teknis di lapangan, hingga metode pengerjaannya. Kalau memang ditemukan kelalaian atau pelanggaran, kami akan dorong untuk ada tindakan tegas, baik administratif maupun hukum. Masyarakat berhak atas jalan yang layak dan aman, bukan tambalan yang mudah mengelupas setelah diguyur hujan,” tambahnya.
Menurut Darda, transparansi dan pengawasan independen harus diperkuat agar proyek-proyek infrastruktur tidak lagi menjadi ladang praktik tidak bertanggung jawab. Ia juga meminta BPJN dan Kementerian PUPR membuka data kontraktor dan nilai anggaran kepada publik. “Kita butuh kejelasan—siapa yang mengerjakan, berapa besar dananya, dan seperti apa spesifikasi teknis yang digunakan,” pungkasnya.
—
Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang kian memprihatinkan. Sebuah truk pengangkut hasil tani mendadak berhenti di tengah jalan nasional Padang–Kambang, tepat di kawasan Sungai Sirah. Aspal hitam di depannya menggelembung, membentuk tonjolan setinggi hampir sepuluh sentimeter. Pak Zulkifli, sang sopir, membuka jendela kabinnya. “Baru sebulan lalu ditambal, sekarang sudah kayak perahu karet,” ujarnya sambil geleng kepala.
Pemandangan seperti itu bukan kejadian langka di ruas jalan utama yang menghubungkan Kota Padang hingga Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Hampir di setiap kilometer, tambalan aspal terlihat tak rata, penuh retakan halus, dan mulai mengelupas. Sejumlah pengendara sepeda motor jatuh terpeleset, terutama saat hujan mengguyur aspal yang belum benar-benar kering.
Warga setempat dan pengguna jalan ramai-ramai mengeluhkan kualitas perbaikan jalan nasional yang dianggap asal jadi. “Baru ditambal, tapi sekarang sudah bergelombang dan mulai pecah lagi,” kata Riko, sopir travel jurusan Padang–Kambang. Ia mengaku harus sering memperlambat laju kendaraan karena takut terperosok di jalan yang baru diperbaiki.
Kondisi lebih parah ditemukan di ruas Kambang–Tapan. Proyek peningkatan jalan dikerjakan pada puncak musim hujan. Di ruas jalan Lakitan, Lengayang, pekerja tampak berjibaku meratakan aspal di titik tambalan yang belum mengering sempurna. Hasilnya bisa ditebak: permukaan bergelombang, licin, dan air tergenang di banyak titik. “Waktu hujan, aspalnya dituang juga. Besoknya, langsung terkelupas,” tutur Bu Rosni, warga setempat.
Di balik tambal sulam yang cepat rusak itu, sejumlah pertanyaan muncul. Mengapa proyek jalan nasional senilai miliaran rupiah itu tak diawasi dengan ketat? Mengapa pengerjaan dipaksakan saat kondisi teknis tidak memungkinkan?
Buyung Deni Iskandar, aktivis pemuda di Lengayang, menduga pekerjaan dilakukan sekadar untuk mengejar target serapan anggaran. Ia mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) turun tangan dan mengaudit kontraktor pelaksana. “Anggaran negara itu bukan untuk dikerjakan serampangan. Ini jalan nasional, bukan jalan setapak di kampung,” ujarnya.
Kritik dari masyarakat mengemuka karena jalan nasional ini merupakan urat nadi utama perekonomian pesisir selatan. Ia menghubungkan desa-desa penghasil pertanian dan perikanan dengan pasar-pasar di Padang dan sekitarnya. Jalan ini juga menjadi akses utama bagi layanan pendidikan, kesehatan, hingga evakuasi saat bencana.
Jika mutu pembangunan infrastruktur seperti ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya aspal, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BPJN, diminta segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik: siapa kontraktornya, berapa anggarannya, dan bagaimana metode pelaksanaannya. Sebab jalan nasional bukan sekadar proyek. Ia adalah penghubung hidup dan penggerak ekonomi.
