PEMERINTAH PUSAT TIDAK MEMPERHATIKAN MASALAH PAPUA DENGAN SERIUS

Kontributor : Bernard

Editor : Redaksi

Berantas.co.id, Bogor, Aktivis GMKI, Bernard Rumpedai melihat, dari tanggal 30 november 2019 kajadian di Tanah Papua terus bergejolak hingga sampai saat ini, pada khususnya di Kabupaten Nguga Papua belum adanya etika baik dari pemerintah Pusat untuk benar-benar menyelesaikan permasalah Konflik yang terjadi antara Pihak keamanan TNI/POLRI dengan TPNPB sampai saat ini masih terjadi baku tembak.

“Sangat memprihatinkan dan di sesali kejadian ini bisa terjadi, ada banyak langkah-langkah yang lebih elegan untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua dengan cara berdialog dan langkah lain, tapi sampai saat ini belum ada inisiatif dari pemerintah Pusat ke daerah untuk bersama-sama membangun dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi, yang biasa di sebut Kelompok kriminal Bersenjata (KKB)” Ujar Bernard Rumpedai.

Dalam hal ini menjadi efek buruk kepada Masyarakat di Kabupaten Nduga Papua harus melarikan diri dan mengunsi dari daerah mereka kerena adanya tragedi operasi besar-besaran dari TNI/POLRI di Kabupaten Nduga Papua.

Seharusnya pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melihat hal ini lebih serius dan benar-benar ada langkah kongkrit. Karena melihat dari kajadian di Kota Surabaya masalah Rasisma dan Diskriminasi ini membuat banyak Mahasiswa asli tanah Papua yang melakukan Eksodus besar-besaran untuk balik ke tanah Papua dan sampai saat ini Mahasiswa Papua yang memili pulang ke Papua hampir 80% masih berada di tanah Papua.

“Dalam waktu belakangan ini mahasiswa Papua yang pulang ke tanah Papua, melakukan aksi demo di Jayapura dan menuntut kepada Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat segera menyelesaikan Masalah Rasisme dan diskriminasi”, mahasiswa pun menggacam akan mengagalkan agenda Nasional PON XX yang akan di laksanakan pada bulan oktober di beberapa daerah di Tanah Papua Jayapura dan Timika, hal ini sangat serius apabila pemerintah Pusat dan daerah tidak menyikapinya dengan serius maka akan berdampak kepada agenda Negara dan daerah yaitu Pesparawi, PON XX dan pilkada di Tanah Papua.

Menurutnya, Kenapa belum ada langkah-langkah inisiatif dari petinggi negara Presiden, DPR-RI dan Pemerintah Daerah untuk membangun dialog bersama mahasiswa yang eksodus dan KKB.

“Hal ini menjadi sesuatu yang sangat di prihatinkan dan serius bisa saja terjadi apabila pemerintah pusat dan daerah menganggap sepeleh. Mahasiswa Eksodus dan KKB yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan diri untuk melawan arus di dunia politik.” Katanya

Comments

comments