Penulis : Roni
Editor : Redaksi
Berantas.co.id, Jakarta –
I. Fakta fakta
A. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 11.00 Wib telah berlangsung unjuk rasa di sisi kiri depan Gedung DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto – Jakarta Pusat oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Pimp. Natalia, Zaenal Abidin & Erna Wati dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Pimp. Nining Elitos, Sunarno & Ilhamsyah serta mahasiswa jumlah massa ± 2.000 orang
B. Adapun yang dapat dilaporkan sbb:
*Elemen yang tergabung :*
– FBTPI
– FBLP
– FPBI
– FPPI
– LEM-SPSI
– KKUI
– SGBN
– KSN
– FSPMI
– RTMM-SPSI
– KASBI
– KPBI
– KSN
– SINDIKASI
– FPPI
– PPI
– JARKOM PERBANKAN
– SOLIDARITAS PEKERJA FIFA
– KPA
– LMND-DN
– FIJAR
– AKMI
– SEMPRO
– PEREMPUAN MAHARDIKA
– LBH JAKARTA
– KPR
– YLBHI
– FPR
– Mahasiswa Distrik Jaksel
– Mahasiswa Distrik Jakpus
– BEM SI
*Tuntutan :*
Menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja
*Alat Peraga :*
1. Mobil Sound System
2. Bendera Merah Putih
3. Bendera elemen
4. Spanduk
5. Poster
*Spanduk/Poster :*
1. #tolak Omnibuslaw
2. RTMM menolak Omnibuslaw
3. Front Perjuangan Buruh
4. Perkuat Persatuan Klas Buruh dan Kaum Tani bersama Seluruh Rakyat: Batalkan RUU Cpt Kerja dan Hentikan Perampasan terhadap hak demokratis rakyat indonesia
5. Omnibus law RUU cipta lapangan kerja klaster ketenagakerjaan, merugikan pekerja, menghilangkan perlindungan pekerja dan melemahkan serikat pekerja
6. Tolak RUU Omnibus Law yang merugikan Rakyat
7. Negara jahat terlahir dari negara baik yang tersakiti
8. Rakyat sengsara DPR gembira
9. Omnibus Law disahkan DPR Curut
*Orasi :*
*1. Rudi daman*
– Omnibus Law saat ini sudah di bahas di DPR MPR RI.
– Kami menolak Omnibus law banyak memberikan peluang Tenaga Asing masuk ke Negara Indonesia dan semakin banyak Rakyat kita diberbagai kota perusahaan DI PHK.
– Kami Menolak Rezim Jokowi – Maaruf Amin.
– Jokowi – MA melegakan masalah HIP.
– Banyak Aktivis 98 yang menjadi Anggota DPR – MPR RI.
– Nanti siang ada sidang paripurna menentukan HIP dan Cipta Kerja
*2. Krisna (Front Mahasiswa Nasional Jakarta)*
– Krisis pandemik adalah krisis yang dihadapkan kepada masyarakat Indonesia
– Rakyat Indonesia dihadapkan oleh kebijakan rezim Jokowi – MA yang saat ini rezim mengabdi kepada Amerika Serikat
– Kaum buruh Indonesia di pandemik ini dihadapkan oleh PHK masal
– Mahasiswa Indonesia pada pandemik ini dihadapkan oleh susahnya mencari lapangan pekerjaan
– Kebijakan yg diputuskan oleh rezim Jokowi tidak berpihak kepada kaum pekerja dam mahasiswa indonesia
– Saya adalah salah satu korban DO oleh Universitas Nasional
– Gerakan Mahasiswa saat ini dihadapkan oleh teror.
– Gerakan demokratis Universitas Nasional untuk memotong biasaiolol kuliah selalu dihadapkan oleh teror
– Teruslah bersatu bersama masa rakyat yaitu kaum buruh dan tani, karena itu yg bisa merubah sistem rezim ini
*Pukul 12.00 WIB*, Massa aksi dari FPR melakukan isoma
*Pukul 12.30 WIB*, Massa aksi dari GEBRAK datang dan bergabung dengan massa aksi lainnya
*Pukul 13.00 WIB*, Aksi dilanjutkan dengan orasi
*Orasi :*
*1. Dimas dari FPR*
– Ditengah masalah kesehatan krisis global rezim jokowi menggunakan momentum tsb untuk menaikkan iuran BPJS yang merugikan kaum buruh Indonesia.
Coli 19 juga dijadikan momentum untuk perjual belian obat obat. PHK serta dirumahkan buruh digunakan rezim Jokowi untuk memanfaatkan situasi covid 19. Rezim Jokowi terus bekerja keras untuk membuat RUU Cipta Kerja agar menguntungkan investor serta utang luar negeri dan pedesaan serta rakyat kecil yang menjadi korban
– Kaum tani di pedesaan semakin dirampas tanahnya, struktur di pedesaan yang difoto okeh tuan tanah besar akan dijaga oleh RUU Cipta Kerja. Olehkarena itu kaum tani sudah memiliki kewajiban yang besar untuk memperjuangkan kehidupannya dan negara ini
*2. Nining Elitos :*
– Kami turun dalam situasi keterpaksaan ini karena yang menghendaki adalah Rezim Jokowi yang terus mendesak para kaum buruh, petani dan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terkait RUU Cipta Kerja
– Kia akan terus melakukan perlawanan kepada siapapun pemimpin negeri ini jika dia tdk bepihak kpda rakyat. Cabut rancangan UU Cipta kerja kita tahu bahwa rezim yg menindas rakyat yg membiarkn pasar Idonesia jatuh
– Penggusuran dan perampasan tanah masih berlangsung selama masa pandemi ini, ini terbukti bahwa adanya pandemi Covid ini tidak berpengaruh untuk melakukan perampasan tanah oleh Rezim Jokowi. Saat ini lewat Omnibus Law dengan Bank Tanah untuk investor investor pemilik modal untuk masuk ke desa desa ke rakyat kecil ke petani di desa. Mari kita satukan untuk menolak monopoli tanah, tolak perampasan tanah, tolak Omnibus law.
*3. Dewi Sartika Sekjen KPAI :*
– Hari ini kita tunjukan bahwa kita akan menolak RUU Cipta Kerja. 18 Petani ditangkap selama masa pandemi oenggusuran dan perampasan tanah masih berlangsung selama masa pandemi ini, ini terbukti bahwa adanya pandemi Covid ini tidak berpengaruh untuk melakukan perampasan tanah oleh Rezim Jokowi. Saat ini lewat Omnibus Law dengan Bank Tanah untuk investor investor pemilik modal untuk merangsang masuk ke desa desa ke rakyat kecil ke petani di desa. Mari kita satukan untuk menolak monopoli tanah, tolak perampasan tanah, tolak Omnibus law.
– Kawan – kawan semua mari kita tuntut pemerintah rezim ini karena selama 6 tahun ini tidak ada pengakuan wilayah di pulau pulau pesisir bagi para nelayan dan tanah tanah sawah bagi para petani. Tanah untuk rakyat persatuan untuk rakyat bersatu melawan rezim Jokowi RUU Omnibus Law bahwasannya tanah ini untuk rakyat
*4. Catur dari Pemuda Mahasiswa*
– Bagaimana Omnibus Law berisi kemudahan para Investor untuk tetap berada di Indonesia. Jokowi menjual rakyat melalui tanah tanah yang dirampas, pembayaran upah buruh yang sangat murah sehingga rakyat kecil sengsara sedangkan para investor semakian kaya raya
*5. Juminingsih*
– Omnibus law tidak berpihak kepada kaum buruh, kaum perempuan, kaum masyarakat adat. Rakyat indonesia sedang dikondisikan untuk menjadi budak di negaranya sendiri melalui RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja akan menghapuskan hak – hak bagi perempuan seperti cuti hamil, cuti haid, dan sebagainya, itu artinya Omnibus law tidak berpihak kepada kaum buruh wanita
– Nasip anak – anak muda akan menjadi tenaga kerja kontrak tenaga kerja outsourcing, apabila RUU Cipta Kerja ini berlaku maka anak anak muda yang mendapatkan nilai bagus di tempat kampus – kampusnya tidak akan dinilai dan tidak akan berharga karena akan bekerja seperti budak di negaranya sendiri. Oleh karena itu tugas kita sebagai gerakan buruh dan rakyat untuk menyelamatkan anak dan cucu kita sebagai generasi penerus bangsa dengan menolak RUU Omnibus Law
*6. Widodo dari Federasi Pekerja Industri*
– Mana janji kalian sampai saat kami masih tertindas kalian hanyalah penggerak roda kapitalis yang dibiayai oleh pemodal – pemodal investor Amerika Serikat. Kita akan turun aktivis – aktivis 2012 yang lebih militan demi menolak RUU Cipta Kerja yang menindas rakyatnya sendiri
– Begitu banyak jutaan buruh yang bekerja dengan sistem yang membelenggu kaum buruh, kita lihat persoalan – persoalan kaum tani di pedesaan. Kita dapat melihat sebelum ada rencana diterbitkannya RUU Omnibus Law ara buruh dan kaum tani mendapatkan teror oleh para Imperialisme. Kita juga dengan sadar dapat melihat dengan jelas bahwa hari ini kaum mahasiswa juga hadir di tengah – tengah gerakan rakyat, kita dapat melihat sistem kerja pada hari ini dihadapkan dengan aktivitas kerja kontrak dan outsourcing. Apakah dengan adanga Omnibus Law sistem kerja di Indonesia akan menjadi lebih baik, apakah RUU Cipta Kerja dapat menjesahterakan buruh? Jawabannya adalah tidak, sangat tidak
*7. Bendi dari Mahasiswa Distrik Jaksel*
– Kami mendengar bahwa perwakilan setiap aliansi buruh yang diterima oleh DPR hingga sampai saat ini belum diterima. Itu arti para wakil – wakil rakyat itu tidak peduli dengan rakyat kecil seperti kita. Saya yakin kawan – kawan disini siap melawan terhadap wakil – wakil rakyat yang tidak peduli terhadap rakyatnya
*Pukul 16.18 WIB*, Massa aksi meminta paksa agar perwakilan dapat melakukan audiensi
*Pukul 16.22 WIB*, Perwakilan massa aksi (Nining Elitos) menjelaskan terhdap massa aksi karena tidak dapat melakukan audiensi :
– Pertama – Tama saya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada massa aksi yang sudah hadir dan ikut meramaikan aksi ini yang mempertanyakan tentang persoalan RUU Cipta Kerja
– Kita memperingatkan kepada pemerintah sikap tegas bahwa Omnibus Law adalah RUU yang sangat tidak demokratis Karen dibahas secara tertutup dan tidak transparan
– RUU Omnibus Law terlihat betul hanya untuk segelintir orang – orang karena massa pandemi ini kita menahan diri untuk tidak turun ke jalan tetapi kita tidak bisa diam di rumah karena dimasa pandemi ini pemerintah melakukan dan melanjutkan RUU Omnibus Law
– Kita akan terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak peduli kepada rakyat
– Saya mendapatkan informasi bahwa rapat paripurna sudah selesai tetapi kami sudah tidak ingin masuk ke dalam melainkan wakil rakyatlah yang keluar menemui kita
*Pukul 16.42 WIB*, Massa aksi meminta kepada anggota dewan agar mendatangi massa ke depan Gedung DPR RI
*Pukul 17.02 WIB*, Perwakilan massa aksi sebanyak 20 orang diterima masuk kedalam Gedung DPR RI untuk melakukan mediasi. Nama nama massa buruh yang menjadi perwakilan :
1. Nining Ellitos (KASBI)
2. Michael Oncom (KPBI)
3. Yahya (SGBN)
4. Ellena (Sindikasi)
5. Ika (BEM Jentera)
6. Aden (KPR)
7. Hermawan (KSN)
8. Dewi (KPA)
9. Asfin (YLBHI)
10. Ishak (Sempro)
11. Bire (LMND-DN)
12. Uyan (FPPI)
13. Jefri (Jarkom Perbankan)
14. Fijar (Aliansi Pelajar)
15. Luthfi Muharam (Mapala Bergerak)
16. Fajar Adi Nugroho (BEM UI)
17. KPRI
18. FBLP
19. PRP
20. GBJ
*Pukul 17.25 WIB*, Perwakilan massa aksi telah memasuki Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Nusantara 3
*Diterima oleh Wakil Ketua DPR RI (Bpk. Sufmi Dasco) didampingi oleh Ketua Baleg DPR RI (Bpk. Supratman) dan Bpk. Wihadi Wihanto & Bpk. Habiburokman*
*Penyampaian dari perwakilan massa*
*Nining Elitos*
– Kami melakukan penilaian – penilaian terhadap RUU Cipta kerja karena ini sangat bertentangan dengan nilai – nilai konstitusi kita serta rapatnya dilakukan secara tertutup dan sulit diakses sehinggal hal tersebut tidak demokratis. Oleh karena itu kami meminta agar menghentikan RUU Cipta Kerja berdasarkan landasan – landasan yang saya sampaikan. Kami jugabingin mendengar sikap dari DPR terkait perancangan RUU Cipta Kerja
*Jawaban dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco)*
– Saya sangat menerima kawan – kawan dari buruh setelah mendengar saya sudah menawarkan kepada teman – teman saya sudah menjawab oke. Kita bisa membuat tim kecil untuk membahas dan mengulas setiap pasal – pasal RUU Cipta Kerja. Saya berbaik sangka dengan komunikasi langsung dengan pengusul itu bisa berkomunikasi dengan lancar dan selesai. Tim teknis yang dibentuk pemerintah mungkin dapat efektif sayabdenger dari media bahwa ada organisasi buruh yang keluar dari saya. Terkait Omnibus Law baru jalan 1/8 belum tuntas semuanya
*Dewi Kartika*
– Ketika ini dihembuskan 2017 yang membutuhkan Omnibus Law sejak awal kami menolak untuk secara keseluruhan bukan hanya masalah cluster pimpinan tetapi keseluruhan semua cluster. RUU ini sangat liberal karena tanah digunakan kepada pemerintah untuk diperjual belikan kepada investor. Ada kurang lebih 10 yang kami menangkan di MK terkait RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu kami meminta agar RUU ini dihentikan karena mendorong liberalisasi pertanahan. Selama 5 bulan sudah terjadi konflik agraria sebanyak 28
*Ellena*
– Metode penyusunan Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi, lalu yang paling berbahaya itu krisis ekonomi kami sudah ngobrol dengan teman teman UMK bahwa mereka dicaplok oleh perusahaan besar sehingga bangkrut. Teman – teman pekerja hanya menjadi pekerja kontrak dan tidak memiliki kepastian kerja bahwa pemasukan ekonomi negara ini rata-rata dari buruh. Krisis alam juga dapat berpengaruh terutama pada kebakaran hutan, limbah, air kotor dari pabrik pabrik dan sebagainya. Jika DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja maka apa fungsinya kita sebagai masyarakat yang dapat memberikan masukin kepada Wakil Dewan. Omnibus Law sudah terjadi di beberapa negara dan efeknya menimbulkan kehancuran seperti di Bangladesh dan India.
*Jawaban dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco)*
– Baik akan kami jawab karena kalau mencabut secara keseluruhan bahwa partai politik tidak dapat sepaham. Maka yang akan kami lakukan adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan mana putusan dari Mahkamah Konstitusi.
– Saya juga tidak mau mati cepat saya punya keluarga punya anak, ini UMKM lama karena kita ulas secara detail dan dilakukan diskusi
*Fijar*
– Secara khusus kita melihat bahwa RUU Cipta Kerja mengancam seluruh lini masyarakar Indonesia. Jika sistem kerja ini di sahkan yang menyebabkan ketidakpastian kerja kepada kami generasi muda. Kita menyadari bahwa UU No.13 sama sekali tidak mewakili semangat para kaum buruh. Situasi akan semakin buruk dan mengancam masadepan kami di kemudian hari.
*Jawaban dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco)*
– Terkait Outsourcing kami tetap menerima aspirasi dari teman teman buruh, rancangan undang – undang itu nantinya seperti apa kita tidak 100% kita terima. Kita akan membuat pertemuan – pertemuan dan menerima masukan tetapi harus adil kalau saya undang harus datang jangan tidak datang.
*Aris Maulana*
– saya akan menyebut ini cilaka karena mencelakai rakyat. Saya menanyakan apakah negara kita negara demokrasi dan negara hukum? Bapak tau bahwa kewenangan bapak begitu penting untuk menyelamatkan bangsa ini
*Jawaban dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco)*
– Baik terimakasih, langakhbyabg diambil pembahasan nya harus hati hati Baleg sudah dalam 12 cluster sudah mengundnag dari berbagai pihak untuk mengisi data permasalahan, sekali lagi kita tidak semata mata dapat kita terima dengan mentah mentah oleh karena itu kita ulas kembali dan kita undang pihak – pihak yang bersangkutan. Pada Baleg kita buat secara live agar transparan. Saya akan menunjukkan kepada kawan kawan dengan sungguh sungguh dengan mengundang kawan – kawan yang ingin membahas dan menyelesaikan RUU ini
– Terkait sidang sudah berjalan atau tidak dan putusan pengadilan kita ikut karena kita patuh hukum. Untuk keputusan hakim kita tunggu saja keputusannya dan saya akan mengecek secara rutin
– Kalau disuruh untuk memutuskan secara individu sebagai Wakil Ketua DPRI untuk menghentikan segala tindakan terkait RUU Cipta Kerja, saya tidak bisa memutuskan harus saya dirundingkan dengan yang lainnya
*Nining Ellitos*
– Pimpinan kami akan menyerahkan kertas terkait RUU Omnibus Law agar pimpinan dapat mengambil keputusan pada hari ini. Kami berharap mungkin dalam waktu dekat ada jawaban dari hal tersebut, yang menjadi gelisah itu bukan hanya kaum buruh tetapi rakyat kecil pak. Kapan kira – kira kami mendapatkan kepastian dan berkomunikasi dengan usulan kami.
*Jawaban dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco)*
– Saya sampaikan bahwa rapat rapat legislasi tidak mengeluarkan anggaran, dimana keluarnya anggaran tersebut
– Yang kedua saya tidak bisa menyatakan secara langsung. Kalau saya tidak sampaikan saya melanggar tatip kepada masyarakat, sehingga harus dilakukan rapat pimpinan dan rapat fraksi – fraksi. Sehingga usulan – usulan ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan fraksi – fraksi lainnya.
– Saya terima kertas oposisi terakhir RUU Cipta Kerja
*Pukul 18.30 WIB*, Audiensi dinyatakan selesai, selanjutnya perwakilan massa aksi kembali bergabung dengan massa aku di depan Gedung DPR RI
*Pukul 19.25 WIB*, kegiatan aksi unjuk rasa oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan mahasiswa selesai
II. Selama berlangsung aksi situasi aman dan kondusif
Catatan: Aparat keamanan sedang menyisir massa aksi
*Demikian dilaporkan.*
